• Kejahatan Bersenjata Sudah Keterlaluan
• 10 Tahun Tanpa Piala Thomas
• Grasi untuk Corby
• Kita Antar Kepergian Korban SSJ-100
• Jangan Salahkan Reformasi
• Wanadri Taklukkan Everest
• Menggelorakan Kebangkitan Nasional
• Hiburan Istimewa di Akhir Pekan
• Pengetatan Vs pelonggaran Ekonomi
• Menghentikan Kebiasaan Tawuran
• Bukan Republik Ormas
• Awas Pemborosan Anggaran
• Mengungkap Misteri Jatuhnya SSJ-100
• Tantangan Program Hilirisasi Industri
• Luar Biasa Kerja Tim SAR
index

Partai Demokrat Masih Bimbang

Minggu, 5 Februari 2012 20:22 WIB

MESKI menyadari bahwa kekisruhan akibat korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI memurukkan citra partai, Partai Demokrat tetap bimbang untuk mengambil langkah koreksi. Pernyataan yang disampaikan tetap saja ambigu, sehingga tidak jelas langkah penyelamatan yang akan dilakukan.

Padahal Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mengundang sembilan deklarator yang 10 tahun lalu bersama-sama dirinya mendirikan partai. Ketua Dewan Pembina ingin mendapat dukungan moral dari rekan-rekan lamanya--yang sebagian sudah tidak lagi bersama Partai Demokrat-- untuk melakukan langkah penyelamatan partai.

Sembilan deklarator secara jelas memberikan masukan agar Ketua Dewan Pembina mengambil langkah penyelamatan. Apa yang tengah terjadi sekarang, di mana sebagian kader terlibat dalam praktik korupsi, sudah menyimpang jauh dari cita-cita pendirian partai.

Namun dalam jumpa pers, Ketua Dewan Pembina Partai tidak menunjukkan kesigapannya untuk menyambut masukan sembilan deklarator. Justru yang lebih kuat menonjol adalah sikap yang  ambigu. Dikatakan bahwa Partai Demokrat menghormati proses hukum dan karena itu tidak ada rencana untuk menonaktifkan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang diduga terlibat korupsi pembangunan Wisma Atlet.

Namun pada akhir jumpa pers, Ketua Dewan Pembina mengatakan bahwa ke depan Dewan Kehormatan Partai Demokrat tidak akan ragu untuk menindak anggota yang terlibat kasus korupsi, meski tidak diproses oleh penegak hukum.

Ambigu kedua yang kuat tertangkap, Partai Demokrat sangat menghormati proses hukum. Namun Ketua Dewan Pembina hanya membatasi penghormatan hukum itu sekadar pada kepercayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak melihat  pengakuan para saksi seperti Mindo Rosalina Manulang dan Yualinis di persidangan--yang jelas-jelas menyebut nama beberapa kader partai yang terlibat korupsi--sebagai bukti hukum yang harus dihormati. Padahal dalam hukum, kita tahu kesaksian saksi di persidangan merupakan alat bukti hukum yang kuat.

Pimpinan KPK Busyro Muqodas sebelumnya juga menyampaikan keberatannya terhadap politisasi yang dilakukan pihak Partai Demokrat. Dengan menggantungkan penyelesaian internal partai ke KPK, menurut Busyro, itu merupakan manuver politik yang tidak elok dan tidak sepantasnya dilakukan.

Ketua Dewan Pembina menyampaikan juga prinsip yang berlaku pada partainya yang menghormati etika, selain hukum. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dikatakan secara jelas mengatur soal etika. Tidak jelas bagaimana etika itu kemudian ditempatkan dalam konteks politik uang yang terjadi di Kongres Partai Demokrat, di mana ada uang Rp30 miliar dan 5 juta dolar AS yang dipakai untuk membeli suara. Fakta itu bukan hanya disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, tetapi juga disampaikan para saksi di persidangan.

Tidak bisanya Partai Demokrat untuk mengambil tindakan organisasi sebelum ada kepastian hukum, tidak sesuai dengan dengan apa yang sebelumnya dilakukan terhadap Nazaruddin. Dewan Pembina mengambil langkah untuk menonaktifkan Nazaruddin sebagai bendahara umum sebelum penetapan dirinya sebagai tersangka.

Dengan ketidakjelasan sikap dari Partai Demokrat, jangan salahkan apabila masyarakat kemudian menjadi bingung dengan prinsip yang sebenarnya dijalankan partai. Jangankan masyarakat, anggota Partai Demokrat pun bingung bagaimana mereka harus bersikap.

Berbagai silang pendapat di antara anggota Partai Demokrat bukan disebabkan oleh tekanan yang muncul dari media massa. Setiap anggota yang menjunjung tinggi integritas dan moralitas pasti akan terganggu oleh fakta-fakta yang begitu telanjang di persidangan. Apalagi mereka pasti kenal dan tahu latar belakang dari rekan-rekannya, yang tiba-tiba kini begitu bergelimangan harta.

Apabila pertemuan Ketua Dewan Pembina dan sembilan deklarator memang ditujukan untuk menyelamatkan nama baik partai, seharusnya bisa ditempuh cara yang lebih jelas. Kalau pun tidak mau menonaktifkan kader yang terlibat dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet, Ketua Dewan Pembina seharusnya bisa meminta para kadernya untuk melakukan pembuktian terbalik.

Tidak perlu diumumkan hasilnya kepada publik, Ketua Dewan Pembina bisa meminta para kader yang dituduh terlibat korupsi itu untuk menjelaskan asal-usul kekayaan mereka. Bagaimana orang yang mengaku tidak punya bisnis dan tidak pernah terdengar memiliki bisnis, bisa memiliki kekayaan yang begitu fantastis.

Kalau pun dikatakan berasal dari hasil warisan, diminta saja dijelaskan siapa orangtua mereka dan apa bisnis yang dijalankan. Setidaknya Ketua Dewan Pembina bisa mempunyai landasan yang lebih kuat untuk membela kadernya atau juga menghukum kadernya.

Dengan hanya mengatakan media massa terlalu melebih-lebihkan kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat, jelas tidak menyelesaikan persoalan. Media massa jelas tidak mungkin membesar-besarkan isu yang kecil. Kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat menjadi besar karena magnitude korupsinya yang luar biasa.

Berbagai kesaksian yang muncul di persidangan Nazaruddin aneh jika tidak sampai membuat Partai Demokrat merasa prihatin. Permainan uang yang terjadi begitu luar biasa dan mustahil akan dihambur-hamburkan dengan cara yang tidak masuk akal apabila bukan berasal dari hasil korupsi.

Bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Partai Demokrat, media massa juga tidak pernah menutup-nutupi. Karena salah satu komitmen reformasi adalah membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, media massa pasti tidak akan mundur untuk memerangi korupsi.

Masyarakat pun merasa muak dengan kepura-puraan yang terjadi. Hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa lebih 60 persen masyarakat percaya pada korupsi yang dilakukan kader Partai Demokrat dalam pembangunan Wisma Atlet. Kalau pemilihan umum dilakukan sekarang, Partai Demokrat akan terpuruk di urutan ketiga di bawah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ada satu hal menarik yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Ia tidak menyangkal fakta yang terungkap dari hasil survei yang dilakukan dalam delapan bulan terakhir ini. Semua hasil itu akan dipakai sebagai bahan koreksi ke dalam. Kita lihat saja langkah koreksi lanjutan yang akan dilakukan.