• Kejahatan Bersenjata Sudah Keterlaluan
• 10 Tahun Tanpa Piala Thomas
• Grasi untuk Corby
• Kita Antar Kepergian Korban SSJ-100
• Jangan Salahkan Reformasi
• Wanadri Taklukkan Everest
• Menggelorakan Kebangkitan Nasional
• Hiburan Istimewa di Akhir Pekan
• Pengetatan Vs pelonggaran Ekonomi
• Menghentikan Kebiasaan Tawuran
• Bukan Republik Ormas
• Awas Pemborosan Anggaran
• Mengungkap Misteri Jatuhnya SSJ-100
• Tantangan Program Hilirisasi Industri
• Luar Biasa Kerja Tim SAR
index

Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih

Senin, 6 Februari 2012 20:22 WIB

DI antara kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI, ada satu nama yang juga diduga terlibat yakni politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I Wayan Koster. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri bersama politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh.

I Wayan Koster disebut-sebut menerima uang dari Angie sebagai imbalan atas dukungannya menunjuk PT Duta Graha Indah sebagai pemenang proyek pembangunan Wisma Atlet. Politisi asal PDI-P tersebut seperti halnya Angie berasal dari Komisi X DPR yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan di sektor kepemudaan dan olahraga.

I Wayan Koster disebut para saksi di persidangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menerima uang Rp3 miliar dari total Rp5 miliar yang diserahkan melalui Angie. KPK terus mendalami fakta persidangan dan bukan tidak mungkin I Wayan Koster akan bernasib sama seperti Angie untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Sejak awal I Wayan Koster sendiri menyangkal ikut menikmati hasil korupsi pembangunan Wisma Atlet. PDI-P pun tidak percaya bahwa kadernya ikut dalam korupsi pada proyek untuk penyelenggaraan SEA Games XXVI itu.

Tentunya hak orang yang dituduh untuk menyangkal terlibat korupsi. Namun KPK tentu tidak akan gegabah untuk menyebut seseorang terlibat. Apalagi sampai kemudian mencegah anggota DPR bepergian ke luar negeri, pasti ada dasar kuat dari KPK untuk menyatakan hal tersebut.

Kita tidak bermaksud membahas hak orang untuk mengatakan diri tidak bersalah. Yang kita ingin bahas adalah sikap dari partai politik untuk mendahulukan moralitas dan membangun politik yang bersih.

Begitu sering kita melihat partai politik mati-matian membela kadernya yang dituduh terlibat  korupsi. Seakan-akan tidak mungkin kadernya terlibat dalam tindakan tercela. Dengan menggunakan bahasa legal formal dan asas praduga tidak bersalah, intinya partai politik mencoba membuat kadernya untuk tidak tersentuh hukum.

Padahal ketika masyarakat mendukung partai politik tertentu, dasar utamanya adalah kepercayaan. Masyarakat memberikan hak suaranya kepada partai politik tertentu karena yakin partai itu akan membela kepentingannya dan kader-kader partai itu bisa dipercaya moralitasnya.

Ketika seorang kader sampai dituduh terlibat dalam praktik korupsi, sebenarnya hilang sudah kepercayaan masyarakat kepada dirinya. Apalagi ketika bukti-bukti disampaikan dengan begitu telanjang oleh mereka yang memang terlibat langsung dalam korupsi itu.

Untuk itulah di negara-negara yang telah maju demokrasi, seorang anggota parlemen tidak akan berlama-lama ketika dituduh terlibat korupsi. Tanpa harus menunggu proses hukum, ia sudah menyatakan diri mundur dari jabatannya.

Mengapa? Karena dia tahu bahwa dirinya sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya. Padahal kepercayaan itulah yang membuat ia berada di posisi itu dan kepercayaanlah yang membuat ia akan bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Bahkan dalam kasus yang ekstrem, mantan Presiden Korea Selatan Roh Myun-hoon memilih bunuh diri ketika dituduh melakukan korupsi. Bagi dirinya kehormatan jauh lebih penting dari segala-galanya. Meski tidak pernah terbukti ia melakukan korupsi, Presiden Roh memilih mati karena tidak mau menahan malu.

Dalam kasus korupsi terakhir yang melibatkan kader Partai Demokrat, masyarakat merasa capek dengan kepura-puraan yang terjadi. Yang dilakukan hanyalah berdalih dan mencoba mengulur-ulur waktu. Yang dilakukan hanyalah pembenaran atas sesuatu yang sebenarnya tidak bisa lagi dibenarkan.

Padahal ketika 13 tahun lalu kita mencanangkan reformasi, agenda besar yang kita canangkan adalah membangun Indonesia yang bersih. Kita ingin memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme karena itu merugikan rakyat banyak.

Kini kita tentunya ingin bertanya kepada PDI-P. Beranikah PDI-P menjadi contoh bagaimana politik bersih itu dijalankan? Sebagai salah seorang motor gerakan reformasi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tentu belum lupa apa esensi utama dari keinginan kita melakukan perubahan.

PDI-P memang pernah terperosok oleh perilaku kadernya yang terlibat korupsi. Tidak sedikit kader PDI-P yang kemudian harus mendekam dalam penjara. Belajar dari pengalaman itu, PDI-P seharusnya berani bertindak lebih maju untuk menindak kadernya yang terlibat korupsi, tanpa harus berlindung kepada legal formal semata.