• Kejahatan Bersenjata Sudah Keterlaluan
• 10 Tahun Tanpa Piala Thomas
• Grasi untuk Corby
• Kita Antar Kepergian Korban SSJ-100
• Jangan Salahkan Reformasi
• Wanadri Taklukkan Everest
• Menggelorakan Kebangkitan Nasional
• Hiburan Istimewa di Akhir Pekan
• Pengetatan Vs pelonggaran Ekonomi
• Menghentikan Kebiasaan Tawuran
• Bukan Republik Ormas
• Awas Pemborosan Anggaran
• Mengungkap Misteri Jatuhnya SSJ-100
• Tantangan Program Hilirisasi Industri
• Luar Biasa Kerja Tim SAR
index

Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya

Selasa, 7 Februari 2012 18:56 WIB

SEJAK lama para pejalan kaki merasa menjadi warganegara yang kehilangan haknya. Pembangunan kota hampir di seluruh Indonesia, tidak lagi memberi tempat yang layak kepada para pejalan kaki. Kalau pun ada, fungsinya bukan untuk pejalan kaki, tetapi menjadi tempat berjualan atau bahkan jalan pintas bagi para pengendara motor.

Gerakan untuk menuntut dikembalikannya hak para pejalan menguat setelah terjadi beberapa kecelakaan yang merugikan pejalan kaki. Bahkan tidak sedikit para pejalan kaki yang sekarang berani untuk mengatakan bahwa trotoar yang ada di sepanjang jalan merupakan hak mereka.

Tindakan yang dilakukan para pengendara motor seringkali sudah keluar batas. Karena tidak tahan oleh kemacetan yang dihadapi, mereka memilih jalan pintas dengan melaju kencang di trotoar.

Memang kemacetan yang terjadi terutama di Jakarta seringkali membuat banyak orang frustasi. Namun ketika pilihan pemecahannya dilakukan dengan mengambil hak orang lain, tentunya tidak bisa dibenarkan.

Terutama pemerintah kota harus menata kembali kesemrawutan yang terjadi. Hak dari semua pengguna jalan harus dikembalikan ke proporsinya. Termasuk hak para pejalan kaki yang selama ini benar-benar dianaktirikan.

Penataan trotoar kota penting untuk mengubah wajah keseluruhan kota. Trotoar yang bisa tertata dengan baik akan mencerminkan ketertiban dari masyarakat kota itu. Bahkan dengan trotoar yang baik akan menjadi daya tarik turis untuk datang.

Kita pantas merasa iri dengan Orchard Road yang ada di Singapura atau Nanjing Road di Shanghai. Kedua jalan utama memang simbol dari kota, karena orang bisa menikmati kota dengan jalan di sepanjang jalan itu dengan nyaman. Tidak ada kendaraan yang naik ke atas trotoar dan kalau pun ada pedagang justru menjadi pemanis.

Coba lihat trotoar yang ada di sekitar kita. Di Jalan Sudirman, Jakarta saja, trotoar yang ada di kedua bahu jalan tidak mampu memberikan kenyamanan. Apalagi ketika harus menyeberangi Jembatan Semanggi, pejalan kaki tidak diberi kemudahan sama sekali.

Jangan tanya kondisi trotoar yang bukan di jalan-jalan utama. Kondisinya lebih memprihatinkan. Sudah ukurannya  sempit dan tidak rata, seringkali masih dipakai berjualan atau motor yang kadang-kadang melintas di atasnya.

Bahkan pernah satu kejadian di bilangan Jakarta Utara, seorang pejalan kaki ditemukan tewas. Pasalnya ada lubang yang dalam dan penuh lumpur, dan di tengah ketiadaan penerangan jalan, seorang pejalan kaki terperosok ke dalamnya dan tidak ada yang menolongnya.

Kalau kejadian seperti itu terjadi di negara maju, pasti pemerintah kota harus membayar ganti rugi yang besar. Pemerintah kota pasti akan dinilai lalai tidak menyediakan prasarana yang memadai, padahal rakyat sudah membayar pajak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Kita tidak hendak memprovokasi masyarakat untuk mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah kota. Kita hanya meminta pemerintah kota untuk lebih peduli kepada rakyatnya dengan menyediakan fasilitas publik yang lebih memadai.

Apa yang diminta para pejalan kaki rasanya tidak berlebihan. Mereka hanya meminta mendapatkan tempat berjalan kaki yang lebih layak. Trotoar yang ada benar-benar ditujukan untuk pejalan kaki, jangan dipakai untuk kegiatan yang lain.

Pemerintah kota jangan lari dari tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Pemerintah kota jangan hanya mempercantik kota dengan memberi izin gedung-gedung bertingkat saja, tetapi melengkapinya dengan fasilitas umum yang memadai.

Tugas dari pemerintah kota untuk menegakkan peraturan dengan tegas. Termasuk polisi jangan lari dari tanggung jawab untuk mengamankan fasilitas yang ada di jalan raya agar dipergunakan sebagaimana seharusnya. Jalanlah polisi dan pemerintah kota saling lempar tangan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menguasai trotoar.

Kita tidak akan pernah bisa membangun kota yang tertib dan nyaman apabila kita tidak mampu membenahi kesemrawutan yang terjadi. Apa yang kita lihat sehari-hari sudah pada tingkat yang memprihatinkan dan kita tidak boleh terus membiarkannya.