Metrotvnews.com, Jerusalem: Para menteri Israel marah, setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton berkomentar tentang kekhawatirannya terhadap masa depam demokrasi serta hak asasi perempuan di negara Yahudi tersebut, Minggu waktu setempat.
Anggota parlemen Israel, terutama anggota pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, beberapa bulan terakhir mempelopori serangkaian rancanangan undang-undang yang dikecam oleh kelompok hak asasi lokal sebagai upaya mengendalikan wartawan dan organisasi non pemerintah yang condong ke kiri.
Usul peraturan yang paling kontroversial adalah pembatasan dana asing untuk organisasi non pemerintah. Peraturan ini ditujukan kepada kelompok yang menentang pendudukan Israel dan pelanggaran hak asasi orang Palestina.
Seorang pejabar Departemen Luar Negeri yang tidak ingin disebutkan jati dirinya mengatakan, Hillary Clinton prihatin mengenai peraturan tentang organisasi non pemerintah dan hak asasi perempuan tersebut.
Pernyataan Hillary yang disampaikan dalam pertemuan tertutup Forum Saban di Washington, Sabtu (3/12), menjadi berita utama di sebagaian besar surat kabar Israel.
Harian papan atas Israel, Yediot Aharonot menulis, Hillary terkejut saat mendengat bahwa sebagian bus di Jerusalem menerapkan pemisahan gender dan sebagian tentara yang beragama Yahudi, menolak untuk menghadiri kegiatan yang menampilkan perempuan yang menyanyi.
Komentar tersebut memicu reaksi yang luar biasa di Jerusalem, tempat para menteri Israel saat mengadakan rapat mingguan. Kabinet menuduh Hillary terlalu berlebihan.
Menteri Keuangan Yuval Steinitz mengatakan, "Benar-benar dibesarkan. Israel adalah demokrasi yang hidup dan bernapas liberal."
Stenitz menambahkan, pemisahan gender adalah masalah di Israel, tapi untuk menyatakan ada ancaman terhadap demokrasi Israel adalah tindakan yang terlalu dibesar-besarkan.
Menteri Lingkungan Hidup Israel Gilad Erdan juga mengakui keprihatinannya mengenai pemisahan gender oleh masyarakat ultra ortodoks Israel, tapi ia menyarankan agar Hillary agar juga memperhatikan masalah lain.
"Para pejabat pemilihan di seluruh dunia mesti mula-mula mengkhawatirkan masalah di dalam negeri mereka," katanya.
Rancangan undang-undang organisasi non pemerintah telah mengundang kecaman internasional. Harian Haaretz melaporkan, Duta Besar AS untuk Israel, Daniel Shapiro, telah menyalurkan keprihatinan Washington mengenai rancangan peraturan tersebut kepada staf Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (Ant/**)
