Metrotvnews.com, Jakarta: Program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 197 kabupaten/kota untuk diselesaikan tahun 2011 baru tercapai 42.285.937 penduduk atau 63,10% dari target 67.015.400 penduduk wajib e-KTP.
Untuk itulah, Komisi II DPR RI meminta agar Menteri dalam negeri melakukan evaluasi terhadap konsorsium, selain karena keterlambatan, juga potensi monopoli terhadap pengadaan E-KTP.
Dalam pemaparannya, Gamawan menyatakan target itu tidak terlaksana sebagaimana diharapkan. Beberapa permasalahan mendasar dalam pelaksanaan program e-KTP antara lain karena lamanya proses pelelangan sampai penandatanganan kontrak.
Selain itu, lanjutnya, juga karena kesalahan pendistribusian alat pembuatan e-KTP yang disamaratakan untuk tiap daerah, yakni dua alat untuk setiap kecamatan. Padahal, pendistribusian alat tersebut harusnya didasarkan pada jumlah penduduk.
"Kami memang salah, menyamaratakan distribusi alat, dua untuk setiap kecamatan. Harusnya memang berdasarkan jumlah penduduk. Jadi, ada kecamatan yang antrenya luar biasa seperti yang disebutkan di Malang. Di sisi lain, seperti Blok M, malah berlebih alatnya," jelas Mendagri. (MI/RIZ)
