Metrotvnews.com, Jakarta: Pembahasan RUU Keistimewaan DIY hingga saat ini belum menemukan titik temu. Pemerintah masih ngotot Gubernur di DIY dipilih melalui mekanisme pemilihan dari anggota DPRD provinsi. Sementara sejumlah fraksi di DPR RI dan DPRD DIY tetap menginginkan gubernur dipilih melalui penetapan.

"Tinggal satu pasal mengenai proses keberadaan gubernur itu lah yang hingga kini belum ada titik temu," kata Mendagri Gamawan Fauzi, Jumat (3/2).

Ia mengakui, proses pembahasan RUUK ini molor dari waktu yang ditetapkan sebelumnya. Namun, rencananya Mendagri akan ikut dalam pembahasan materi ini dengan panja DPR di Bogor pekan depan. "Saya sebenarnya berharap RUU ini bisa dituntaskan secepatnya," ujarnya.

Sementara mengenai pasal mengenai kepemilikan tanah, peristilahan dalam pemerintahan DIY, keuangan, dan lainnya, Gamawan menyebutkan, masing-masing pihak sudah menyepakatinya. "Namun ya tinggal satu pasal itu yang belum tuntas," ungkapnya.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bowono X menyebutkan, perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR serta pihak kraton masih terlalu tinggi dan belum sinkron.

"Pemilihan dan penetapan itu berbeda jauh, dan sekarang tinggal bagaimana opsi yang ada dapat mengerucut, karena jika tidak ada perubahan dapat deadlock," kata Sri Sultan.

"Selama ini saya belum melihat adanya perubahan dalam perkembangan pembahasan RUUK DIY, termasuk dukungan terhadap beberapa opsi yang masih dalam kondisi stagnan. Situasi itu diharapkan segera teratasi sehingga RUUK DIY dapat selesai tepat waktu," terangnya. (MI/Wrt3)