Metrotvnews.com, Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah dan parlemen agar segera melakukan sentralisasi guru. Pasalnya kebijakan desentralisasi guru di era otonomi daerah dewasa ini lebih banyak merugikan.
"Tahun lalu kami minta evaluasi kebijakan desentralisasi seperti apa. Namun PGRI tidak dilibatkan. Evaluasi dari kami sesungguhnya desentralisasi banyak negatifnya karena itu mesti kembali di sentralisasikan sejalan dengan akan dilakukan perubahan UU Nomor 32 tentang Otonomi Daerah," kata Ketua Umum PB PGRI Soelistiyo didampingi Ketua Bidang Kominfo PGRI Qudrat Nugraha kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (3/2).
Soelistiyo berpendapat pengelolaan guru selama ini jauh dari memadai dan lebih banyak menjadi korban politik pemerintah daerah setempat. Ia juga menyoroti pemerintah kabupaten kota bersikap setengah hati dalam mengelola pendidikan karena lebih melihat pembangunan fisik ketimbang non fisik.
Pembangunan non fisik dinilai tidak mempunyai pengaruh signifikan pada pencalonan politik pada pemilu kada berikutnya dan kurang memiliki kontribusi dalam kampanye. "Pemerintah daerah lebih banyak utamakan pembangunan fisik dan cenderung melihat hasil ketimbang proses," cetusnya.
Rekomendasi lainnnya, PGRI menyatakan siap menjadi lembaga sertifikasi pada awal tahun 2016 mengingat sertifikasi yang dilakukan Kemendikbud tidak adil dan tidak fair.
"Pemerintah jangan terlalu bernafsu yang tidak kontekstual padahal guru juga produk dari pemerintah juga. Sistem uji kompetensi para guru saat ini untuk mendapat sertifikasi sungguh tidak fair karena tidak ada dalam Undang-Undang. Karena itu kami usulkan sertitifikasi guru nanti oleh organisasi seperti PGRI,dan kami siap awal 2016," cetus Soelistiyo.
PGRI juga menyoroti Rintisan Sekolah Berstandar Intenasional (RSBI) Kemendikbud. PGRI menilai RSBI sebagai kesahalan konstitusi yang dalam perjalanannya tidak berdampak ketidkapercayaan pada masyarakat.
Soelistiyo menandaskan PGRI sebagai sebuah organisasi yang berjuang memajukan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan guru, berkeyakinan bahwa fenomena bangsa ini hanya dapat di atasi dengan mengutamakan upaya pendidikan. (MI/Wrt3)
Kamis, 9-Februari-2012
Setuju banget klu kembali sentralisasi guru, krn selama desentralisai guru dijadikan mesin politik oleh Penguasa Otonomi Daerah. Disamping itu perekrutan guru dijadikan ladang KKN oleh Oknum Penguasa.
Sabtu, 4-Februari-2012
guru seharusnya jgn selalu dijadikan alat politik tuk kepentingan sebagian golongan.PGRI selama ini tidak pernah terdengar suaranya dalam pembinaan guru kok tau - tau minta jdi bagian pelaksana sertifikasi (yg jelas nda jelas)...knapa harus slalu duit sich ujung2nya...sertifikasi itu bukan hal yg bagus tuk saat ini, dmana msh banyak ketidakjelasan dasar pelaksanaannya
Sabtu, 4-Februari-2012
bukan hanya seorang guru tapi juga seorang pendidik kita memang harus kompeten, sebagai ujung tombak masa depan bangsa guru harus tajam tidak boleh tumpul oleh karnanya guru harus slalu mng-up date kecakapannya. tp bagai mana bisa Jk kbjkan tdk mmihak pd pentingnya proses pndidikan itu sndiri. JAYALAH GURU INDONESIA.