Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi tak mampu bertindak lebih jauh untuk mengantisipasi berkembangnya jasa penagihan (debt collector). Sebab, keberadaan mereka didukung aturan Bank Indonesia yang mempersilakan bank menggunakan pihak ketiga guna menyelesaikan kredit macet.

"Ini jadi permasalahan, Polri bisa menangani ini jika ada kekuatan pidana yang terjadi," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Selain bank, tak sedikit masyarakat yang cenderung memilih jalan pintas guna menyelesaikan utang-piutang dengan menggunakan jasa Debt Collector. Padahal, mereka bisa meminta bantuan polisi yang berfungsi melayani masyarakat.

"Kalau lewat polisi akan panjang mengikuti prosesnya, butuh waktu, biaya, maka berkembang suburlah mereka," kata Saud.

Menurut Saud, tumbuh suburnya jasa penagihan karena minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Ditambah lagi keterbatasan keahlian dan tingkat pendidikan para anggotanya. Bermula dari itu, muncullah jasa-jasa penagihan yang terorganisasi.

"Kebetulan karena keterbatasan skill, kecilnya pengetahuan, makanya mereka diorganisasi oleh orang yang tertentu yang lebih banyak kenal di sini dan diminta sebagai debt collector," kata Saud.

"Sebetulnya ini tanggung jawab semua pihak dan pemerintah, dan semua pihak terkait untuk menyalurkan mereka agar punya pekerjaan. Kalau mereka punya pekerjaan yang mumpuni mudah-mudahan bisa ditangani," lanjut Jenderal berbintang dua tersebut.(IKA)