Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mempunyai inisiatif untuk menjelaskan ke publik bahwa bendahara KPK yang dituding melakukan transaksi panas itu tidak benar.

PPATK malah diam setelah melempar bola panas tersebut ke DPR meski sudah dimintai klarifikasi oleh KPK. "Kami sampaikan kepada pihak PPATK karena jangan sampai ada presepsi yang tidak baik pada KPK karena pengumuman itu sangat membuat kami di KPK merasa ada sesuatu yang didiamkan," ujar juru bicara KPK Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Rabu (22/2).

Karena itu, Johan menjelaskan, Rabu (22/2), KPK sudah mengirim surat ke PPATK meminta klarifikasi. "Tadi pagi kami mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi pada PPATK karena data ini tahun 2010 dan sudah diberikan secara lisan dalam surat yang kami kirimkan. Juga kami menjelaskan mengenai pegawai KPK itu yang bertugas untuk melakukan penukaran uang valas yang diperoleh KPK dari penyitaan," tegasnya.

Selain itu, KPK meminta sebelum dilakukan pengumuman atau apapun itu harus dikoordinasikan dengan KPK. Bendahara yang dimaksud memang mempunyai tugas dan wewenang untuk menukar valas dari dolar ke rupiah atau sebaliknya di money changer untuk kepentingan instansi KPK bukan pribadi.(MI/BEY)