Jumat, 08 April 2011

BADAI yang menerpa Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tidak juga surut. Bahkan, badai itu semakin kencang dengan munculnya desakan dari parpol yang setia agar Golkar dan PKS ditendang dari koalisi.

Berbeda dengan empat sohib mereka, Demokrat, PAN, PPP, dan PKB yang sejauh ini tetap konsisten, Golkar dan PKS memang tidak sepenuhnya setia mendukung garis koalisi. Hal itu tampak dengan lolosnya rekomendasi Pansus Hak Angket Bank Century serta kasus hak angket mafia pajak.

Untuk mencegah agar ketidaksetiaan itu terulang kembali, Partai Demokrat sebagai lokomotif koalisi menghendaki kontrak politik yang baru. Isinya, antara lain, memuat aturan penyeragaman, yaitu enam fraksi di DPR akan bersuara kor menyetujui setiap kebijakan pemerintah.

Kontrak politik yang baru itu juga memasukkan sanksi bagi partai yang membangkang. Sasarannya jelas, Golkar dan PKS.
Akan tetapi, Golkar menolak kontrak baru itu. Alasan mereka penyeragaman suara koalisi di DPR itu dapat menghilangkan identitas partai.

Tentu masih ada alasan lain. Jika penyeragaman itu disepakati, DPR akan menjadi tukang stempel pemerintah. Persis di era Orde Baru. Apa yang dihidangkan pemerintah, itulah yang akan disantap DPR. DPR menjadi corong keinginan pemerintah, termasuk corong pembuangan semua limbah untuk disalurkan kepada rakyat, tanpa ada saringan. Kalau ada gegap gempita penolakan di DPR, itu sekadar aksesori, bukan substansial.

Penyeragaman di setgab benar-benar akan mengesampingkan aspirasi rakyat. Bayangkan, enam fraksi di DPR yang menguasai 75% kursi parlemen adalah sebuah modal yang berlimpah untuk memuluskan semua kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan yang memberatkan rakyat sekalipun.

Penyeragaman di setgab yang dibawa ke DPR akan melumpuhkan kembali kekuatan parlemen sebagai penyeimbang. DPR yang berjaya sejak reformasi bergulir 13 tahun silam akan mandul kembali.

Penyeragaman suara eksekutif dan legislatif untuk menyelamatkan kepentingan kekuasaan jangka pendek jelas akan merusak demokrasi. Demokrasi justru harus dipelihara di atas kesadaran bahwa kekuasaan hanya berumur pendek, yaitu presiden hanya dapat berkuasa paling lama dua masa jabatan.

Oleh karena itu, Golkar dan PKS seharusnya menolak dikerangkeng dalam penyeragaman. Bahkan, mereka semestinya membubarkan setgab. Koalisi bukan berarti uniformitas, apalagi hegemoni kekuasaan di satu tangan setgab.

Lagi pula, kalau memang tak lagi sejalan, mengapa Golkar dan PKS ngotot bertahan di dalam koalisi? Bukankah bertahan demi kursi kabinet tampak murahan?