Pangkas Hak Uji DPR

MR X,
Minggu, 22-Mei-2011

President harus punya kebebasan sendiri........ DPR itu sarang KORUPSI!!! Sadarlah bangsa indonesia, semua yang duduk di DPR itu para koruptor.....

ontoseno,
Minggu, 22-Mei-2011

kondisi bangsa ini sedang sakit.jadi dengan teori maupun sistem apapun,maka akan jadi berantakan. studi kasus masalah "bal" saja bangsa indonesia gak :becus". Apalagi ngurusin negoro,weleh-weleh mau dibawa ke mana bangsa indonesia ini.Kita mesti kembali ke agama. Bagaimana agama mengajarkan "akhlaq" budi pekerti,saling menghormati, tidak suka buruk sangka,tidak suka mencaci,menfitnah dlsb.nya.Saya ajak yg mengaku diri muslim pegang teguhlah AlQur'an dan As Sunnah.Semoga selamat. Amin.

Louis,
Kamis, 19-Mei-2011

Apa yang dilakukan lembaga legislatif semata-mata berupaya mengkerdilkan lembaga lain (esekutif, dan dalam lingkup tertentu juga kepada lembaga judikatif). Aspek cek and balance disini menjadi amat penting, agar salah satu badan tersebut (eksekutif, legislatif atau judikatif) tidak menjadi over-dominant terhadap badan lain-nya. Kalau eksekutif bisa di intervensi dengan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, impeachment, dll. Bagaimanakah cek n balance pada dengan lembaga legislatif? Mekanisme seperti bagaimanakah untuk mengkoreksi lembaga ini saat lembaga ini menjadi ngawur. Bila tidak terkendali, maka bisa saja negeri ini lepas dari mulut harimau (overpower eksekutif era Presiden Suharto) untuk masuk kedalam mulut buaya (overpower legislatif). Kalau kita melihat dari trias-politika versi Amerika. Untuk mencegah lembaga legislatif menjadi-jadi, diatara-nya (a) untuk ketua senat (MPR) di legislatif maka di dalam konstitusi dinyatakan wakil presiden otomatis adalah ketua senat . (b) Disamping itu periode kekuasaan tiap lembaga juga tidak sama (presiden 4 thn, senat (MPR) 6 thn, dan house (DPR) 2 thn, sementara supreme court (hakim agung) 10-20 thn (hakim pensiun, setelah terpilih tetap disana sampai yg bersangkutan mengundurkan diri). Dengan demikian anggota DPR yang tidak aspiratif dan ngawur akan dapat segara diganti untuk periode 2 thn berikut-nya. (c) Presiden mempunyai hak veto ( hak tolak) untuk produk undang-undang yang di gol-kan oleh legislatif. Bila presiden menilah produk UU tersebut tidak aspiratif, tidak sejalan dengan upaya yang dicanangkan oleh lembaga eksekutif, atau tidak feasible untuk di-implementasi dengan pertimbangan tertentu, maka presiden dapat menolak produk UU tersebut. Ini merupakan hak yang penting, karena bila tidak ada hak veto, maka lembaga eksekutif dapat di mandulkan oleh lembaga legislatif dengan produk-produk UU yang dicekoki dan hanya bisa ditelan oleh eksekutif, sekalipun produk UU tersebut adalah UU yang buruk. Dengan hak veto, presiden dapat menolak produk UU yang buruk (misal-nya dalam kasus kita, presiden dapat menolak UU pembangunan gedung MPR misal-nya, atau produk UU yang mengabaikan atau melemahkan aspek cek n balance). Tidak hanya semata tekanan moril, namun perlu ada-nya suatu mekanisme kontrol yang positif dan konkrit pada lembaga legislatif ini agar lembaga ini dapat lebih berfungsi semesti-nya. Dan tentu-nya kita perlu memperkuat peran wasit dan hakim garis (lembaga yudikatif) di negara kita.

Karma,
Rabu, 18-Mei-2011

GAK PERLU DI PANGKAS.. BUBARKAN SAJA DPR YG HANYA MENGHAMBUR HAMBURKAN UANG NEGARA,NEGARA INI BISA SEMAKIN MISKIN DAN BANYAK UTANG MEREKA BUAT.!!

adri,
Rabu, 18-Mei-2011

Rakyat akan sangat setuju bila anggota DPR yang duduk di senayan sekarang diuji kepatutan dan kelayakannya, dijamin tidak akan banyak yang lolos atau layak sebagai anggota parlemen. Satu hal lagi, mereka seperti tidak mengerti Tata Negara, bahwa sistem pemerintahan kita berdasarkan sistem presidential bukan sistem parlementer. sungguh memalukan......