Gayus Sebut Tjiptardjo Terlibat Kasus Mafia Pajak

Metrotvnews.com, Jakarta: Gayus Halomoan Tambunan mengaku sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus mafia pajak. Terdakwa kasus mafia pajak itu menyebutkan satu di antaranya yakni mantan Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo. Gayus pun mengaku menangani 44 perusahaan dari 151 wajib pajak yang berkasnya dibahas KPK.

Pengakuan Gayus itu disampaikan saat ia menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (4/2). Gayus mendatangi kantor KPK bersama huasa hukumnya, Hotma Sitompul. Menurut Hotma, pengakuan Gayus itu merupakan upaya membantu KPK membongkar kasus mafia hukum dan pajak.

Selain Gayus, KPK pun memeriksa politisi Golkar, Hengky Baramuli, terkait kasus cek perjalanan atau travel cek pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu tiba di KPK sekitar pukul 09.00 WIB dengan didampingi dua pengacaranya.

Saat diperiksa, Hengky membantah ia kabur dari pemeriksaan KPK dua hari silam. Alasannya, ia sedang sakit jantung. Ia mengaku diminta dokter untuk beristirahat selama tujuh hari. Ia pun menegaskan uang yang diterimanya bukanlah suap melainkan bantuan. Namun, ia tak menjelaskan jenis bantuan itu.

"Saya tidak kabur dan saya siap tahan," ujarnya sebelum masuk ke Gedung KPK.

Di hari yang sama, KPK pun kedatangan dua politisi Golkar yang mengaku sebagai bagian dari gerakan exponen 66 yakni Fahmi Idris dan Abdul Ghofur. Keduanya mempertanyakan perkembangan proses penyelidikan kasus travel cek yang melibatkan Miranda sebagai pemberi suap dan Nunun Nurbaeti sebagai penyalur dana tersebut.

Menurut Fahmi dan Abdul Ghofur, Nunun tidak sakit seperti pengakuannya. Dua politisi itu bahkan siap menyerahkan bukti tentang keberadaan Nunun pada KPK.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas dengan Komisi Kepolisian Nasional dan Kejaksaan di Istana Presiden. Rapat membahas kelanjutan 12 instruksi Presiden terkait kasus mafia pajak dan hukum. Namun, rapat tak membahas secara khusus kasus Gayus Tambunan.

Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kapolri tengah melengkapi sejumlah bukti terkait kasus Gayus. Bukti-bukti itu menjadi penguat untuk emmbongkar kasus mafia pajak dan hukum.

"Proses pembuktian itu tidak mudah. Kapolri ingin semua alat bukti itu lengkap. Jika hanya disampaikan tanpa ada kelengkapan bukti, maka hasil proses hukumnya baik. Itu mungkin yang terkesan lambat. Tapi mereka (Polri) masih terus bekerja," kata Djoko yang ditemui di sela-sela rapat.(***)

Tweet