Tuntaskan Kasus Suap Sesmenpora

Suryopratomo

KASUS suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI terus bergulir dan menyeret dua petinggi Partai Demokrat M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dirinya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi dan mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan pengungkapan kasus tersebut.

Pernyataan Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Presiden Republik Indonesia penting untuk membuat KPK tidak perlu ragu dalam bertindak. KPK kini ditantang untuk menunjukkan profesionalisme mengungkap kasus korupsi setelah mereka berhasil menangkap tangan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam menerima cek tunai dari kontraktor pembangunan Wisma Atlet.

Ketua KPK Busyro Muqodas menegaskan bahwa korupsi yang terjadi di Kantor Mennegpora merupakan korupsi yang struktural. Korupsi melibatkan mereka yang berada di atas dan memiliki kekuasaan yang besar.

Kita tentunya tidak bisa menyampaikan teka-teki seperti itu. Pernyataan yang tidak jelas bisa menimbulkan banyak interpretasi. Sering kali akhirnya ketidakjelasan itu dipakai untuk kepentingan yang merugikan pihak-pihak tertentu.

Semua harus dikembalikan kepada fakta-fakta yang ada. Bahwa salah seorang pelaku suap yakni Rosalina Mindo Manulang adalah direksi PT Anak Negeri. Sementara Nazaruddin merupakan pendiri dan komisaris dari perusahaan yang sama.

Dengan fakta tersebut tidak bisa disangkal adanya hubungan di antara mereka berdua. Tugas dari KPK adalah menemukan fakta tentang peran yang dilakukan Nazaruddin, apakah ia mempengaruhi pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menunjuk PT Anak Negeri sebagai pelaksana pembangunan Wisma Atlet atau tidak.

Pelaksana pembangunan Wisma Atlet sendiri kita ketahui adalah PT Duta Graha Indah. Tugas KPK untuk juga menemukan hubungan antara PT Anak Negeri dan PT Duta Graha Indah. Atas dasar pertimbangan apa lalu kedua perusahaan itu  memberikan uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada Sesmenpora.

Mantan pengacara Rosalina yaitu Kamarudin Simanjuntak menilai bahwa ada rente yang didapat dari pembangunan Wisma Atlet yang nilai pembangunannya sekitar Rp 199 miliar tersebut. Sebagian kecil dari rente itu diberikan kepada Sesmenpora, sementara bagian yang lebih besar diberikan kepada pihak yang lain.

Semua informasi ini pasti sudah sampai ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kalau kemudian Partai Demokrat tidak akan pernah melindungi anggotanya yang melakukan korupsi, pasti ada pesan kuat yang ada di balik pernyataan tersebut.

Inilah yang seharusnya membuat KPK mempercepat kerja mereka. Jangan biarkan kasus ini terlalu lama tanpa kejelasan dan akhirnya hanya menimbulkan prasangka-prasangka.

Penuntasan kasus suap di Kantor Menpora penting bukan hanya sekadar untuk menunjukkan komitmen kita memberantas korupsi, tetapi menyelamatkan penyelenggaraan SEA Games XXVI. Ajang pesta olahraga Asia Tenggara merupakan momentum yang baik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah bangkit lagi sebagai kekuatan besar dunia.

Setelah krisis multidimensi tahun 1997, citra kita sebagai bangsa dan negara begitu terpuruknya. Selama 13 tahun ini kita sudah berusaha keras untuk membangun kembali nama baik bangsa dan negara ini.

Kita sudah kembali mencapai posisi sebagai bangsa yang bermartabat. Kita tengah memacu pertumbuhan ekonomi untuk menyejahterakan bangsa ini. Penyelenggaran SEA Games XXVI nanti merupakan kesempatan untuk menunjukkan semua keberhasilan itu kepada dunia.

Bayangkan di tengah keberhasilan yang telah kita capai itu, ternyata perilaku koruptif tetap saja ada. Itu dilakukan oleh pejabat Kemenpora yang seharusnya justru bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada generasi muda bagaimana seharusnya kita mengabdi kepada negeri ini.

Kepada para atlet seharusnya ia memberikan teladan bahwa yang terpenting adalah memberikan prestasi tertinggi. Dengan kejayaan yang diraih di ajang SEA Games XXVI nanti diharapkan bisa dibangun kembali kepercayaan diri dari bangsa ini.

Apa jadinya kalau pejabat Kemenpora justru mengajarkan cara-cara yang tidak beradab. Ia mengambil uang negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal uang itu seharusnya jauh lebih baik dipakai untuk mendorong prestasi agar semangat maju dari bangsa ini bisa semakin berkobar.

Kita merasa sedih apabila apa yang disampaikan Ketua KPK itu benar. Bahwa korupsi Wisma Atlet ini tidak hanya dilakukan oleh orang per orang, tetapi korupsi yang struktural. Korupsi yang melibatkan anggota partai yang sedang berkuasa.

Kita bisa memahami apa yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sebagai partai berkuasa dan mencanangkan pemberantasan korupsi, sungguh memalukan jika ada anggotanya yang justru melakukan korupsi.

Untuk itulah kita sangat mengharapkan agar KPK segera membuka kasus korupsi ini. Hal ini penting agar energi kita lalu segera bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif.