Mampukah Memaknai Kebangkitan Nasional

Suryopratomo

KEKHAWATIRAN para tokoh bangsa akan ketidakmampuan kita sebagai bangsa untuk memaknai Kebangkitan Nasional harus kita lihat sebagai kritik yang membangun. Kebangkitan Nasional tidak pernah akan bisa kita lakukan apabila kita tidak mampu menghentikan kebangkrutan moral yang tengah terjadi sekarang ini.

Kebangkrutan moral itu memang sangat mudah kita lihat sekarang ini. Banyak di antara kita yang tidak lagi memedulikan aturan dan juga nilai. Sepanjang tujuannya bisa tercapai segala cara dianggap halal.

Tidak peduli juga bahwa tindakannya itu merugikan orang lain. Sepanjang bisa memberikan keuntungan bagi pribadinya, maka semuanya dianggap sah. Bahkan kalau pun salah, maka diupayakan untuk melakukan pembenaran atas tindakan yang dilakukan.

Itulah yang membuat praktik korupsi tetap marak. Mulai dari pejabat pusat maupun pejabat daerah orientasinya bukan lagi bagaimana menjadi jabatan sebagai pengabdian, tetapi jabatan dianggap sebagai hak istimewa, dianggap sebagai privilege.

Seakan hidup itu tujuannya sekadar menjadi kaya. Dan kaya itu selalu digambarkan dengan kelimpahan materi. Kaya itu digambarkan dengan memiliki barang-barang mewah yang bisa dipamerkan.

Padahal kaya itu bisa juga karena karya-karya besar yang dihasilkan. Bagi para pejabat, karya untuk adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Keberhasilan pejabat untuk menyejahterakan rakyatnya akan dibalas dengan kehormatan tinggi yang diperolehnya dan itu akan berlangsung sepanjang masa.

Padahal budaya Indonesia, menurut Radhar Panca Dahana, tumbuh dari kesadaran bahwa kita ini saling membutuhkan. Bahwa aku ini ada karena kau ada, sebaliknya kau itu ada karena aku ada. Kita sekarang seperti tercerabut dari akar budaya kita dan hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa mau peduli dari orang lain.

Kalau kita ingin menggunakan momentum Kebangkitan Nasional untuk membangun negara ini, maka yang pertama-tama harus dibenahi adalah masalah moral. Terutama para pemimpin harus menyadari kekurangan yang ada dan berupaya untuk memperbaiki diri mereka.

Kita tidak akan pernah bisa membangun Indonesia kalau motifnya hanya sekadar kepentingan pribadi. Potensi yang dimiliki negeri ini akan terbuang sia-sia kalau hanya sekadar dipakai untuk mempertebal kantong pribadi.

Segala kebijakan dan perundang-undangan dibuat bukan untuk kepentingan umum. Semua itu hanya sekadar dijadikan legitimasi untuk memperkaya diri pribadi, sementara rakyat hanya dibiarkan menyaksikan pameran kekayaan dari para pemimpinnya.

Untuk itu para pemimpin harus ingat akan tanggung jawab konstitusional yang mereka emban. Seperti dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, mereka bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan ikut menciptakan perdamaian dunia.

Pancasila yang melengkapinya jangan hanya sekadar dijadikan hiasan kata-kata. Ideologi itu harus dibuat hidup. Para pemimpin bukan sekadar harus melaksanakan, tetapi mencontohkan secara riil implementasi dari Pancasila tersebut.

Bapak-Bapak Bangsa sudah menggariskan secara jelas visi dan misi dari bangsa ini. Selanjutnya yang dibutuhkan dari para pemimpin tinggal membangun nilai, sistem, dan kepemimpinan agar visi dan misi itu bisa diupayakan untuk dicapai.

Benar jika yang dibutuhkan dari seorang pemimpin bukan hanya kecerdasan intelektualnya saja. Kita butuh pemimpin yang juga matang emosional dan memiliki spiritual yang kuat sehingga seimbang dalam menjalankan kepemimpinannya.

Negeri ini terlalu kaya untuk bisa memakmurkan rakyatnya. Kalau kenyataannya begitu banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan, pasti kekeliruan ada pada cara pengelolaan negeri ini. Negeri ini membutuhkan manajer yang andal, yang paham bagaimana menggerakkan kekuatan yang dimiliki negeri ini untuk mencapai kemakmuran.

Semoga momentum Kebangkitan Nasional menyadarkan para pemimpin bangsa akan tanggung jawab kesejarahan yang mereka emban. Itu membutuhkan kata hati untuk bisa melihatnya, tidak cukup lagi dengan mata biasa.