Logika Terbalik Kasus Nazaruddin

Suryopratomo

KASUS pemberian uang yang dilakukan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menambah panjang kontroversi yang dilakukan politisi muda tersebut. Anehnya, hal itu tidak juga membuat Partai Demokrat segera berbenah diri. Tetapi malah semakin kuat untuk membela anggotanya.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendorong agar kasus yang terakhir dibuka seterang-terangnya, anggota Partai Demokrat juga mencoba lari dari substansi. Bukan kebenaran pemberian uang kepada Sekjen MK yang menjadi perhatian mereka, tetapi serangan pribadi kepada Ketua MK Mahfud MD yang membuka kasus tersebut.

Padahal kalau mau dilihat lebih jernih, inilah kesempatan emas bagi Partai Demokrat untuk memperbaiki nama baik partai. Begitu jelas partai dipakai untuk kepentingan pribadi-pribadi, namun selama ini sulit bagi Partai Demokrat untuk menindak anggotanya. Sekarang ada fakta yang begitu terang benderang, namun mereka mencoba menutup mata.

Pemberian uang 120.000 dollar Singapura jelas-jelas dilakukan Nazaruddin kepada Sekjen MK pada tanggal 23 September 2010. Uang tersebut sudah dikembalikan ke rumah Nazaruddin dengan tanda bukti yang jelas pada tanggal 27 September 2010.

Informasi tentang perilaku tidak pantas anggota Partai Demokrat itu sudah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2010. Bahwa surat tersebut baru ditanggapi pada Mei 2011 oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tidak harus mengurangi substansi persoalan.

Tugas Partai Demokrat untuk melakukan koreksi ke dalam. Informasi itu dipakai untuk melakukan pembenahan terhadap anggota yang telah mencemarkan nama baik partai. Bukan malah membawa persoalan menjadi persoalan pribadi, seperti debat tidak bermutu yang dilakukan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul dengan Ketua MK Mahfud MD.

Apalagi berbagai persoalan  yang berkaitan dengan Nazaruddin bukan baru sekali ini terjadi. Banyak kasus yang telah mencoreng nama partai mulai dari urusan pelecehan seks sampai kasus terakhir berkaitan dengan suap yang dilakukan terhadap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam.

Kalau selama ini tidak ada persoalan yang melibatkan Nazaruddin, tentunya kita masih bisa memahami jika anggota Partai Demokrat membela rekannya. Namun ketika kasus yang melibatkan anggota yang satu itu begitu seringnya, pasti ada sesuatu yang harus dicermati secara lebih saksama.

Salah besar apabila rakyat dianggap tidak mencatat setiap tindakan yang dilakukan elite partai. Rakyat memang tidak serta merta menyampaikan kekecewaannya, namun mereka akan mengingat setiap tindakan yang tidak pantas yang dilakukan para politisi.

Kita masih bisa ingat apa yang dialami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rakyat memberi kepercayaan yang begitu besar kepada PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum 1999. Namun ketika amanah yang diberikan disalahgunakan, rakyat menghukum mereka pada Pemilu 2004.

Partai Demokrat jalannya hampir sama dengan PDI Perjuangan. Partai baru bentukan Presiden Yudhoyono dianggap rakyat akan bisa membawa perubahan besar bagi Indonesia. Dengan itulah Partai Demokrat meraih kegemilangan pada Pemilu 2009.

Seperti dulu dikhawatirkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada para anggotanya, kemenangan di pemilu bukan dipakai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Itulah yang sekarang dialami Partai Demokrat, di mana para anggotanya memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi.

Partai Demokrat akan membayar mahal kesalahannya, apabila tidak berupaya untuk memperbaiki dirinya. Apalagi dengan sikap-sikap yang ditunjukkan sekarang ini, yang lebih menonjolkan arogansinya mereka.

Seakan-akan ukuran kebenaran itu hanya ada pada mereka. Bahkan terhadap hal yang jelas-jelas merupakan kesalahan, mereka masih berupaya mencari pembenaran. Bukan hanya sekadar pembenaran, tetapi pembenaran yang disertai upaya untuk mengambinghitamkan pihak lain.

Sepanjang pengelolaan partai politik masih seperti ini, maka perjalanan kita untuk membangun demokrasi akan semakin panjang. Tidak tampak adanya keinginan untuk belajar dari kesalahan, sehingga yang akhirnya kesalahan yang sama selalu berulang.

Kekecewaan masyarakat terhadap jalan reformasi seharusnya cukup kita pakai untuk membenahi diri. Jangan biarkan masyarakat sampai berpendapat kesalahan terletak pada sistem demokrasi, karena kesalahan ini bukan terletak pada sistemnya, tetapi akibat ketidakmampuan kita menjalankan sistem demokrasi yang benar.