Partai Demokrat Terus Bergolak

Suryopratomo

PERMINTAAN Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar kader partainya melakukan konsolidasi dan solid menghadapi situasi pelik seperti sekarang ini, ternyata tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Faksi-faksi yang ada terus menunjukkan perbedaan khususnya dalam menghadapi isu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI yang sedang menerpa pimpinan partai.

Kelompok yang merasa bahwa isu korupsi telah memurukkan citra partai menuntut pimpinan partai seperti Ketua Umum Anas Urbaningrum nonaktif untuk sementara demi menyelamatkan masa depan partai. Namun kelompok pendukung Anas berpendapat, tidak ada alasan bagi pemimpin mereka untuk nonaktif.

Kelompok yang terakhir bahkan mendesak orang-orang yang meminta Anas untuk mundur diberikan sanksi yang tegas. Kelompok yang meminta Anas nonaktif justru dianggap memperkeruh keadaan dan memecah belah partai.

Perbedaan pandangan itu bahkan kini sudah diikuti oleh pengerahan massa. Kedua kelompok massa bahkan sempat saling bentrok ketika mendesakkan sikapnya. Kedua belah pihak merasa benar dan menganggap kelompok yang lain salah.

Pengamat politik Eep Saifullah Fatah berpendapat bahwa mustahil mengharapkan partai politik itu seragam sikap dan suaranya. Pada semua partai politik tidak bisa terhindarkan adanya faksi-faksi dan perbedaan itulah yang membuat dinamika di dalam partai menjadi hidup, bahkan kemudian membuat partai bisa semakin dewasa.

Hanya saja agar perbedaan itu bisa dikelola dengan baik harus ada kepemimpinan yang kuat. Partai politik membutuhkan pemimpin yang tegas dan jelas dalam memberikan arah, khususnya ketika terjadi perbedaan di dalam partai.

Menyusul semakin kisruhnya keadaan di dalam partai, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memang sudah turun tangan. Ia bahkan telah memanggil sembilan deklarator partai untuk memberikan masukan tentang langkah yang seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan partai.

Masukan para deklarator saat datang ke Cikeas sebenarnya sangat jelas. Apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat sudah melenceng dari cita-cita partai. Untuk itu harus diambil langkah tegas, apabila tidak ingin citra partai tergerus oleh perilaku kader yang terlibat korupsi.

Namun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ternyata tidak ingin untuk bertindak terlalu jauh. Ia memilih menempuh jalan konsolidasi dan meminta Dewan Pengurus Pusat bekerja keras mengembalikan nama baik partai. Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengambil tindakan hukum, baru pembenahan partai akan dilakukan.

Pernyataan yang tidak tegas akhirnya membuat kader Partai Demokrat kebingungan untuk menerjemahkan. Bahkan Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsudin sampai salah memaknai penjelasan Ketua Dewan Pembina dan akibatnya makin membuat kisruh keadaan.

Mundurnya Amir Syamsudin sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberikan sinyal yang buruk bagi soliditas partai. Keadaan yang terbentuk sejak jumpa pers Ketua Dewan Pembina bukannya semakin baik, tetapi justru semakin memburuk.

Kondisi terakhir ini seharusnya menjadi peringatan bagi Partai Demokrat untuk mempercepat konsolidasi partai. Pembiaran yang terlalu lama akan membuat partai pemenang Pemilihan Umum 2009 terpuruk.

Hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga sudah menunjukkan penurunan keterpilihan yang signifikan. Survei terakhir bahkan membawa Partai Demokrat berada di urutan ketiga di bawah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kita berkepentingan untuk mendorong partai terbebas dari korupsi dan mampu segera mengkonsolidasikan diri, karena kita berkepentingan terhadap pembangunan demokrasi. Tidaklah mungkin kita akan bisa membangun demokrasi yang matang, apabila partai politik yang ada tidak tumbuh dewasa.

Pilar utama demokrasi adalah partai politik. Demokrasi sendiri merupakan alat bagi bangsa ini untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Pengalaman bangsa-bangsa lain mempertunjukkan bahwa demokrasi mampu membawa mereka meraih kemajuan.