Gerakan Anti-Ormas Anarkistis
Metro View | Rabu, 15 Februari 2012 18:11 WIB
Suryopratomo
KALAU saja setahun lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan apa yang menjadi keprihatinannya terhadap aksi-aksi kelompok masyarakat yang biasa mengumbar kekerasan, pasti sekarang keadaan kita akan bisa jauh lebih baik. Saat berbicara pada peringatan Hari Pers Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden dengan lantang mengatakan bahwa negara tidak akan membiarkan aksi-aksi kekerasan dipertontonkan secara telanjang oleh organisasi-organisasi masyarakat.
Apalagi ketika itu ada pimpinan organisasi masyarakat yang terang-terangan mengancam Presiden. Dengan sesumbar mereka mengatakan bahwa kelompoknya mempunyai kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.
Menteri Pertahanan bahkan sempat merespons pernyataan yang disampaikan Presiden di Kupang itu. Tentara Nasional Indonesia akan mengawal kebijakan yang ditempuh Presiden, termasuk dalam mengantisipasi gerakan-gerakan yang bersifat makar terhadap pemerintahan yang sah.
Namun hingga kemarin ketika kita memperingati Hari Pers Nasional 2012, pernyataan Presiden itu tidak pernah direalisasikan. Organisasi masyarakat yang biasa mengumbar kekerasan, terus saja melakukan aksi yang mereka anggap benar. Mereka selalu bertindak atas nama kebenaran dan pihak lain yang diserang dianggap sebagai pihak yang bersalah.
Sampai akhirnya kelompok masyarakat yang lain lalu mengambil tindakan sendiri. Kita lihat bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah menolak kedatangan pimpinan FPI dari Jakarta dan melarang pembentukan FPI di daerahnya. Mereka bahkan sempat mengepung pesawat terbang yang membawa pimpinan FPI itu dan memerintahkan untuk membawa kembali mereka ke luar Kalimantan Tengah.
Aksi masyarakat Kalimantan Tengah menginspirasi kelompok masyarakat yang lain untuk berbuat yang sama. Kemarin kita melihat bagaimana kelompok masyarakat berdemonstrasi di depan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta untuk menolak kehadiran ormas yang anarkistis.
Kita tentunya menghargai sikap kelompok masyarakat yang menentang kehadiran ormas yang anarkistis. Sikap ini penting untuk ditampilkan agar jangan sampai ada monopoli atas pemahaman nilai-nilai kebenaran oleh satu ormas tertentu saja.
Sekarang ini ada kesan bahwa pemahaman atas nilai-nilai kebenaran telah dibajak oleh ormas tertentu. Mereka bahkan merasa boleh bertindak di atas hukum. Seakan-akan mereka mewakili kelompok yang besar, padahal mereka hanyalah kelompok kecil yang merasa besar karena masyarakat kebanyakan membiarkan saja.
Meski di satu sisi kita menghargai kelompok yang besar untuk bersuara, di sisi lain kita menyayangkan bahwa masyarakat dibiarkan berjalan sendiri. Padahal seharusnya negara yang hadir untuk tidak membiarkan aksi-aksi kekerasan mewarnai kehidupan masyarakat.
Negara bukan hanya diberi hak untuk melindungi kehidupan masyarakat banyak, tetapi diberi alat hukum untuk menjalankan haknya tersebut. Dengan peran negara yang lebih aktif, maka konflik horizontal akan bisa dihindarkan.
Kita tidak bisa membayangkan apabila pimpinan FPI sempat turun dari pesawat udara dan bertemu langsung dengan kelompok masyarakat yang menentangnya. Pasti kejadian itu akan menimbulkan eskalasi yang justru bisa memperburuk ketenangan di tengah masyarakat.
Hanya saja karena negara tidak kunjung hadir, maka kita melihat bagaimana masyarakat akhirnya mengambil tindakannya sendiri. Satu yang kita khawatirkan ketika kekuatan masyarakat yang bergerak, maka eksesnya yang sulit untuk diprediksi. Bisa jadi keinginan kita untuk mencegah kekerasan, justru dilakukan dengan cara kekerasan yang lain.
Saat persoalan ini disampaikan kepada Presiden saat melakukan jumpa pers dengan wartawan Istana, jawaban Presiden ternyata tidak setegas seperti yang pernah disampaikan di Kupang setahun yang lalu. Presiden hanya mengatakan bahwa konstitusi memang menjamin kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi, namun konstitusi tidak pernah memberikan kebebasan untuk beraksi.
Berkaitan dengan meningkatnya sikap anti-FPI di tengah masyarakat, Presiden hanya meminta FPI untuk melakukan introspeksi. Mengapa mereka menjadi ormas yang tidak disukai oleh masyarakat dan sepantasnyalah lalu segera memperbaiki diri.
Padahal yang kita butuhkan adalah hadirnya pemimpin yang bisa memberikan pencerahan. Pencerahan itu bahkan kalau perlu diikuti dengan ketegasan agar kemudian tidak ada lagi salah interpretasi dan perbedaan pemahaman.
Apalagi kita sudah melihat bagaiman kelompok yang banyak dikritik seperti FPI tidak merasa salah dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka tetap bahwa apa yang mereka lakukan benar dan akan bertindak seperti yang mereka yakini.
Di tengah meningkatnya bentrokan antarkelompok masyarakat, kita justru semakin mengkhawatirkan kondisi yang tengah berkembang. Negara jangan membiarkan masyarakat saling berhadapan, tetapi hadir dengan sesungguhnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum.
©MetroTVNews.com
