Presiden Joko Widodo terus mempertahankan subsidi energi. Namun konsumsi yang tidak terkendali membuat kuota BBM bersubsidi tidak lagi mencukupi. Agar harga tidak dinaikkan, pemerintah butuh tambahan anggaran.
Memangkas subsidi akan memicu inflasi. Namun bila subsidi terus digelontorkan, kesehatan anggaran yang jadi taruhannya.
Kuota BBM bersubsidi tahun ini diperkirakan habis dua bulan lagi. Kuota Pertalite hanya tersisa sekitar 6 juta kilo liter dan kuota solar yang tersisa dengan 5 juta kilo liter. Harga minyak dunia yang terus melonjak membuat subsidi BBM terus membengkak.
Sejumlah menteri telah memberi sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi. Menentukan harga BBM bersubsidi bukan persoalan sederhana. Dampak kenaikan harga dapat menajalar kemana-mana yang memicu inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri SDM pekan ini, DPR mengakui lonjakan konsumsi BBM adalah kewajaran saat pemulihan ekonomi pasca pandemi. DPR mengusulkan pengurangan subsidi untuk menyehatkan anggaran. DPR juga mengusulkan pengetatan distribusi BBM bersubsidi.
Menurut pemerintah agar harga BBM bersubsidi tidak berubah, butuh tambahan dana sebesar Rp195 triliun. Padahal bila dana subsidi dan kompensasi energi dialihkan untuk pembangunan hasilnya lebih dirasakan masyarakat.
