NEWSTICKER

UU PDP Jangan Jadi 'Macan Kertas'

22 September 2022 07:18

Kehadiran UU PDP diharapkan bisa menjadi penjamin keamanan data pribadi dan meminimalisasi peretasan, UU tersebut mencakup perlindungan data pribadi secara spesifik seperti data kesehataan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, keuangan pribadi.

RUU PDP tersebut memuat prinsip perlindungan data pribadi antara pemilik dan pengelola data hingga pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran. Lingkup RUU PDP secara umum berlaku untuk sektor publik dan sektor privat yang meliputi perorangan maupun koorporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Namun, setelah pengesahan butuh proses yang panjang untuk bisa diimplementasikan. 

"Setelah UU sudah disahkan DPR dan ada waktu 30 hari bagi presiden untuk menandatanganinya, setelah itu baru akan disusun Peraturan Pemerintah, untuk pelembagaannya bisa melalui Keppres atau Perpres. Proses masih memerlukan waktu, semoga bisa cepat" jelas Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong, Kamis (22/9/2022). 

Sebagai payung hukum utama pelindungan data pribadi di Indonesia, Menkominfo menyatakan pengaturan pelindungan data pribadi akan dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat.