Jakarta: Pasar karbon (carbon market) masih merupakan sesuatu yang relatif baru di Indonesia. Belum ada mekanisme komprehensif terkait pasar atau bursa karbon ini, walau Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar.
Berdasarkan keterangan United Nations Development Programme (UNDP), pasar karbon merupakan sebuah sistem perdagangan di mana kredit karbon diperjualbelikan. Perusahaan atau individu dapat menggunakan pasar karbon untuk mengkompensasikan emisi gas rumah kaca mereka yang melebihi ketentuan dengan membeli kredit karbon.
Kredit karbon sendiri pada umumnya berasal dari proyek-proyek hijau, atau perusahaan yang mampu beroperasi dengan emisi di bawah ambang batas. Dalam artikel Paris Agreement di tahun 2015, disebutkan bahwa satu kredit karbon setara dengan satu ton karbon dioksida (CO2). Tujuan utama dari perdagangan karbon ini adalah mengurangi dampak gas rumah kaca secara signifikan.
Di Indonesia, perdagangan karbon mengacu pada Peraturan Presiden No 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang di dalamnya juga mengatur tentang pasar karbon.
Perpres ini dibuat dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk penanganan perubahan iklim.
"Pasar karbon di Indonesia masih di fase yang sangat awal. Tapi Sebenarnya kita sudah berada di track yang lurus, kita sudah ada di jalan yang benar," ucap analis Climate Policy Initiative Indonesia, Alke Rabinsa Haesra, dalam workshop Indonesian Climate Journalist Network (ICJN) yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Kedutaan Besar Denmark di Jakarta, pekan kedua Mei.
Alke Rabinsa Haesra menyampaikan materi secara daring. (FPCI)
Target Net Zero
Secara esensi, lanjut Alke, pasar karbon dihadirkan agar negara-negara di dunia dapat mempercepat target emisi mereka. Skema perdagangan karbon yang berjalan lancar idealnya dapat mempercepat suatu negara dalam mencapai
net zero.
Berkaca dari negara-negara Eropa, banyak yang sudah bisa memajukan target net zero-nya karena pasar karbon berjalan optimal. "Kalau negara kita, mungkin bisa dimajukan ke 2040 jika diakselerasi, dengan didorong juga oleh pasar karbon," tutur Alke.
Menurutnya, jika Indonesia berkomitmen menjalankan skema pasar karbon dengan baik, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan infrastruktur dan regulasi. Jika dua hal itu sudah berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memperdagangkan kredit karbon. Namun, Alke menekankan bahwa kredit karbon ini harus terlebih dahulu melewati proses verifikasi.
Alke mengatakan pasar karbon sudah merupakan sesuatu yang bersifat global, dalam arti sudah semakin banyak negara yang mulai mengimplementasikannya. "Memiliki pasar karbon itu penting, sudah ada calon-calon pembeli yang ingin membeli di Indonesia," sebut Alke.
Namun sejauh ini, kenyataan di lapangan adalah bahwa skema pasar karbon di Indonesia masih berkutat di seputar surplus emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sementara bursa karbonnya itu sendiri, di mana skema jual beli seharusnya berlangsung, masih dalam tahap pengembangan.
Berbicara mengenai bursa, bursa karbon pada esensinya sama dengan bursa saham. Jika di dalam bursa saham ada lembar saham, maka dalam bursa karbon ada kredit karbon.
Tahap pengembangan bursa karbon di Indonesia masih sangat dini. Belum ada kepastian mengenai berapa harga satu kredit karbon, siapa yang bisa melakukan perdagangan karbon, siapa yang memverifikasi, dan lain sebagainya.
"Harga
baseline-nya yang harus didahulukan. Satu karbon dari pembangkit listrik dihargai berapa, satu unit karbon dari transportasi dihargai berapa, 1 karbon dari mesin listrik berapa, dan seterusnya," sebut Alke.
Akhir kata, Alke mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal inisiatif pasar karbon di Indonesia. Menurutnya, pasar karbon merupakan suatu keniscayaan. "Karena (pasar karbon) ini sudah menjadi isu lintas negara," tutup Alke.
Jajaran jurnalis program ICJN 2023. (FPCI)
Potensi Besar Pasar Karbon di Indonesia
Sebelumnya pada September 2022, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan Indonesia mulai melangkah untuk menggunakan inisiatif pasar karbon sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor riil.
"Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin di kawasan ini (pasar karbon). Dengan hutan hutan tropis terbesar ketiga di dunia seluas 125 juta hektare, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon,” ujar Mahendra Siregar, dalam pidato kunci di "International Seminar on Carbon Trade 2022."
Potensi penyerapan karbon tersebut, lanjutnya, belum termasuk potensi yang bisa diserap mangrove dan potensi penyerapan karbon lainnya yang lebih besar. Berdasarkan angka tersebut, kata dia, Indonesia bisa menghasilkan sebanyak USD565 miliar hanya dari perdagangan karbon.
Mahendra menyampaikan sebagai salah satu kebijakan pemerintah, penetapan harga karbon sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim karena pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong pengurangan emisi dan disinsentif bagi yang memproduksi emisi lebih dari batas yang ditoleransi.
