Puluhan tenaga non-ASN mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rencana pemerintah pusat yang akan menghapus keberadaan non-ASN atau honorer pada 2023 membuat kekhawatiran bagi mereka yang saat ini tengah bekerja di instansi pemerintah.
Menanggapi keluhan para non-ASN di Jateng, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah berharap pemerintah pusat dapat melakukan peninjauan kembali terkait penghapusan tenaga non-ASN.
Persatuan non-ASN Daerah Jawa Tengah berharap pemerintah dapat memberikan solusi karena selama ini keberadaan mereka dinilai sangat dibutuhkan, seperti non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan dalam peningkatan PAD daerah.
