NEWSTICKER

Ketua Dewan Pers Sesalkan RKUHP Masih Memuat Pasal Produk 'Penjajah'

17 July 2022 08:06

Penolakan terhadap munculnya pasal-pasal karet Rancangan Undang-undang KUHP yang dikhawatirkan akan membelenggu kebebasan pers hingga kini terus disuarakan sejumlah konstituen organisasi profesi jurnalis di bawah naungan Dewan Pers.

Pasalnya dalam draf final RUU KUHP yang beredar luas di berbagai media tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terutama terkait pasal-pasal karet yang berpotensi membungkam kemerdekaan pers di Tanah Air. Padahal sejak 2017 lalu, Dewan Pers telah menyampaikan lebih dari delapan poin keberatan terhadap draf RUU KUHP. 

Adanya RKUHP ini dinilai akan bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang memiliki semangat menjaga kemerdekaan pers serta menjamin melindungi kerja-kerja jurnalis.

Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra bahkan menilai sejumlah pasal yang saat ini ada di draf RUU KUHP mengingatkannya pada 'Haatzaai artikelen' yakni restriksi yang sangat ketat pada dunia pers sebagaimana yang terjadi pada masa kolonial.

Azyumardi Azra menambahkan Dewan Pers pada prinsipnya tidak menolak adanya RKUHP, namun Ia berharap pasal-pasal yang dimuat sesuai kebutuhan pers di tengah perkembangan teknologi. Selain itu, Azra juga berharap Dewan Pers dan konstituen media dilibatkan dalam RKUHP agar tidak ada pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. 

"Setahu kita yang dilibatkan (dalam pembahasan RKUHP) itu hanya formalitas saja. Tidak melibatkan orang-orang yang betul-betul memiliki kepentingan atau pengalaman menjadi pemangku kepentingan seperti Dewan Pers beserta konstituennya." Kata Azyumardi Azra pada Minggu (17/7/2022).