Direktur eksekutif Institut Keamanan Informasi Universitas Johns Hopkins Anton Dahbura mengatakan, ada alasan yang sah untuk khawatir. Pengguna TikTok mungkin mengira mereka tidak melakukan apa pun yang menarik bagi pemerintah asing, namun tidak selalu demikian.
Informasi penting tentang AS tidak terbatas pada PLTN atau fasilitas militer saja, namun meluas hingga ke sektor lain, seperti pengolahan makanan, industri keuangan dan universitas.
Kongres AS, Gedung Putih, angkatan bersenjata AS, dan lebih dari separuh negara bagian AS telah melarang TikTok di tengah kekhawatiran bahwa perusahaan induknya yakni ByteDance, akan memberikan data pengguna seperti riwayat penelusuran dan lokasi kepada pemerintah Tiongkok, atau mendorong propaganda dan informasi yang salah.
Cabang eksekutif Uni Eropa untuk sementara melarang karyawan mereka menginstall TikTok, sementara Denmark dan Kanada telah mengumumkan upaya memblokir TikTok pada ponsel yang dikeluarkan pemerintah.
Tiongkok mengatakan, bahwa larangan tersebut menunjukkan insekuritas AS, sekaligus bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara. Namun, larangan tersebut muncul pada saat perusahaan teknologi Barat, termasuk Airbnb, Yahoo, dan LinkedIn, telah meninggalkan Tiongkok atau mengurangi operasi di sana karena ketatnya UU privasi Beijing yang mengatur bagaimana perusahaan dapat mengumpulkan dan menyimpan data.
