Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam (Itjen Kemendagri) mengevaluasi kinerja penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Evaluasi tersebut merupakan kali kedua setelah Heru memimpin Ibu Kota pada 17 Oktober 2022.
Usai menjalani evaluasi, Heru mengaku mendapatkan beberapa catatan. Di antaranya kemacetan hingga pelayanan rumah sakit.
"Ada saran-saran, biasa, kemacetan lalu lintas, peningkatan transportasi, pelayanan publik, (dan) pelayanan rumah sakit," ujar Heru di Gedung Itjen Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).
Namun, Heru menilai kinerjanya selama ini telah bagus, sehingga tidak perlu dilakukan peningkatan secara signifikan. Terutama dalam sektor kesehatan
"Pelayanan rumah sakit sudah bagus ya. DKI rumah sakit daerahnya sudah bagus," tuturnya
Selain itu, Heru enggan membeberkan hasil kinerjanya yang tertuang dalam 72 halaman. Bahkan Ia mengaku tidak mengetahui kesimpulan penilaian dari pihak Itjen Kemendagri.
"Enggak tahu, tanya gurunya dong. Saya kan muridnya," kelakar Heru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Heru sebagai Pj Gubernur DKI meneruskan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir per 16 Oktober 2022. Jokowi telah menitipkan tiga isu prioritas kepada Heru dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur DKI nanti, yakni penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyampaikan setiap Pj kepala daerah wajib membuat evaluasi secara berkala. Hal itu untuk memastikan setiap penjabat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara baik.
"(Evaluasi) tiga bulan sekali sesuai undang-undang. Dari situ kita lakukan evaluasi. Apakah performance-nya bagus atau tidak," ujar Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2023).