Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku, mengalami beberapa kendala dalam pembebasan lahan untuk normalisasi kali Ciliwung di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
Kendala tersebut salah satunya, yakni sebanyak 18 bidang atau pemilik rumah belum diberikan kompensasi uang pengganti karena mengaku sertifikatnya hilang.
"Nah ini sedang di proses dari Kepala Kantor Pertanahan, asal ada surat keterangan dari kepolisian semoga bisa segera di proses," ujar Heru saat meninjau lokasi pembebasan lahan di Rawajati, Senin (8/5/2023).
Selain itu, Heru menemukan terjadi perbedaan luas lahan yang terncantum pada surat pajak bumi bangunan (PBB) atau surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan kondisi di lapangan. Pihaknya memastikan akan menyelesaikan satu persatu mengenai persoalan ini.
Sebelumnya, Heru memastikan mempercepat pembebasan lahan dalam program normalisasi Sungai Ciliwung. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar normalisasi dapat rampung selama dua tahun.
"(Normalisasi ) langsung jalan, visinya langsung jalan. Pembebasan (lahan) kita percepat," ujar Heru usai meninjau Posyandu Cempaka III, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023) lalu.
Pemprov DKI akan melakukan pembebasan lahan seluas 6,45 hektare di empat kelurahan. Kelurahan Cililitan seluas 0,8 hektare, Kelurahan Rawajati 1,5 hektare, Kelurahan Cawang 2,25 hektare, dan Kelurahan Kampung Melayu 1,95 hektare.
Sementara pada 2024, pembebasan lahan direncanakan bakal dilakukan sepanjang 3,2 kilometer (km) tersebar di tiga kelurahan. Kelurahan Manggarai 1,5 km, Kelurahan Kebon Manggis 1,2 km, dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 km.
