NEWSTICKER

Komisi II DPR Minta Mendagri Cabut SE PJ Kepala Daerah Bisa Mutasi ASN

23 September 2022 07:23

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa aturan SE Mendagri soal penjabat pelaksana tugas memiliki wewenang untuk memutasi ASN tanpa izin Kemendagri sandaran hukumnya bertentangan dengan peraturan undang-undang yang ada karena melampaui batas kewenangan. Saan menjelaskan implikasi dari SE tersebut terdapat potensi penyalahgunaan aturan tersebut sangat besar. Hal tersebut sangat dihindari oleh DPR dan meminta agar surat edaran tersebut dicabut kembali.

Rapat Komisi II DPR dan Kemendagri menyepakati bahwa Mendagri akan melakukan sosialisasi soal SE tersebut, melakukan pengawasan yang ketat dan bila diperlukan akan dilakukan perubahan.

Sedangkan menurut Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari sebaiknya pemerintah segera membuat PP yang menentukan proses pemilihan penjabat pelaksana atau penjabat sementara, karena MK khawatir dari dampak pemilihan penjabat tersebut. Feri menjelaskan selama ini terbukti pengabaian prinsip penunjukkan yang terbuka tidak dilakukan oleh Mendagri. Dalam upaya penguatan posisi Mendagri dalam menentukan proses pemerintahan daerah, maka penjabat tersebut diberikan kewenangan baru yang akan menimbulkan kewenangan disalahgunakan.

Sebelumnya, Mendagri menerbitkan Surat Edaran atau SE Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022. Pihak Kemendagri menegaskan bahwa penerbitan SE Mendagri bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien.