NEWSTICKER

Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

3 September 2022 07:41

Kebocoran data yang terjadi membuat masyarakat was-was dan cemas. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pun menjadi penting untuk segera disahkan. Ada banyak data pribadi masyarakat Indonesia yang harus terjamin keamanannya. 

Sudah 10 tahun berjalan, RUU PDP tak kunjung juga disahkan. Pada 2012, RUU PDP sudah dibahas dan mengatur banyak hal. Lalu pada 2019, Menteri Kominfo Rudiantara (saat itu) sudah menekan RUU Perlindungan Data Pribadi. Panitia kerja (panja) pembahasan RUU PDP ini dibentuk pada Maret 2020. Di akhir 2020, DPR memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU PDP.

Hingga akhirnya di 2022 ini Komisi I DPR mengebut pengesahan RUU PDP. Saat ini UU PDP masuk proses edit gramatikal draf dan telah menggelar sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU lain. 

Sebelumnya, beredar informasi kebocoran data yang menimpa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebuah tangkapan layar dari situs breached.to menunjukkan data bocor dari Kominfo yang berisi data terkait 1,3 miliar kartu SIM. Kebocoran data ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, data-data masyarakat Indonesia dari BPJS, e-Hac bahkan Kemenkes pernah bocor.