Bapenda Tangerang Pantau Pelayanan Pembayaran Pajak Berbasis Digital

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten melakukan sidak di Samsat Kelapa Dua, Tangerang, Banten guna memantau keberlangsungan sistem digitalisasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dengan berbasis aplikasi online.

Hal itu juga dilakukan dalam mengantisipasi tindakan penyelewengan atau korupsi, di mana sebelumnya pada 2023 lalu ada empat orang pegawai, dua diantaranya ASN di Kantor Samsat tersandung penggelapan uang pajak mencapai Rp10,8 miliar.

Kepala Bapenda Provinsi Banten E.A Deni Hermawan mengatakan pihaknya akan terus melakukan inovasi-inovasi layanan berbasis aolikasi guna memudahkan layanan kepada masyarakat serta mengantisipasi penggelapan dana pajak dari tindakan korupsi. 

Pembayaran Pajak Lewat Dompet Digital Makin Diminati

Kegiatan membayar dan melaporkan pajak selayaknya menjadi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia yang perlu ditaati.

Sri Mulyani-Menkeu Australia Bahas Isu Perpajakan dan Perubahan Iklim

Pajak Jadi Instrumen Pembangunan Negara

Pajak merupakan instrumen yang penting bagi pembangunan sebuah negara. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DJP RI) menetapkan 14 Juli sebagai Hari Pajak Nasional demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar berbagai jenis pajak dalam membantu pembangunan negeri.

Menkeu Optimistis Target Pajak Tahun Ini Tercapai dan Cetak Hattrick!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis target pajak di 2023 akan kembali tercapai.

Banggar DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah di Sektor Pajak

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah pada sektor perpajakan.

Barang Endorsement Artis dan Influencer Kena Pajak Natura

Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan barang endorsement yang diterima oleh artis dan influencer media sosial menjadi objek yang dikenakan pajak natura atau kenikmatan. Aturan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2023 lalu.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima oleh atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/ Kenikmatan.

Kemenkeu menjelaskan alasan barang endorsement menjadi objek pajak karena barang tersebut adalah imbalan atau penghasilan. Kemenkeu juga menegaskan tidak ada batasan minimal besaran endorsement yang dipungut pajak penghasilan (PPh) 21 karena menurut Kemenku berapa pun besaran endorsementnya tetap menjadi penghasilan.

Namun Kemenkeu menerapkan pengecualian apabila barang endorsement tidak dibawa pulang, maka artis ataupun influencer tersebut tetap bebas pajak.

Pemerintah Optimistis Target Pajak di 2023 Tercapai

Tren penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang terus meningkat.

Penerimaan Pajak Diprediksi Tembus Rp1.818,2 Triliun di Postur Outlook APBN 2023

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan postur outlook APBN 2023.

Sri Mulyani Pede Penerimaan Pajak Tahun Ini Bakal Melebihi Target

Pajak Natura Bikin Makmur Karyawan?

Sri Mulyani Minta BKF Buat Kebijakan Fiskal untuk Memperluas Sektor Industri

11 Fasilitas Kantor yang Dikecualikan dari Pajak Natura

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan teknis seputar pajak natura dan kenikmatan sehingga sejumlah fasilitas yang diberikan kantor kepada pegawai akan dihitung sebagai tambahan penghasilan sehingga dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 66 Tahun 2023 dan resmi berlaku sejak 1 Juli 2023. 

Menurut Kementerian Keuangan tujuan aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa. Aturan tersebut juga bertujuan menghindari upaya pengurusan basis pajak.

Sebagai informasi, natura dan kenikmatan adalah imbalan yang diberikan kantor kepada pegawainya dalam bentuk non tunai. Perbedaannya natura dalam bentuk barang atau fisik seperti bingkisan, sedangkan kenikmatan adalah layanan seperti fasilitas kesehatan.

Meski demikian tidak semua natura atau kenikmatan yang diberikan oleh kantor akan dikenakan PPh. Adapun sebelas daftar natura yang dikecualikan oleh objek PPh, mulai dari bingkisan hari raya besar keagamaan hingga fasilitas dana pensiun.

Rafael Alun Terima Fee dari Konsultasi Pajak Perusahaan

KPK Belum Menyegel Rumah Kos Milik Rafael Alun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita puluhan aset dan barang mewah milik mantan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu aset yang disita adalah sebuah rumah kos mewah di Jakarta Selatan.

Meskipun KPK menyebut telah melakukan penyitaan terhadap bangunan ini, namun secara teknis KPK belum melakukan penyegelan. Tidak terlihat ada plang penyegelan di sini. Termasuk juga garis yang menandai bahwa bangunan ini telah disita oleh KPK.

KPK menyebut secara teknis memang belum melakukan penyegelan karena
masih menghargai para penghuni yang berada di dalam kos ini. Namun, mereka tidak boleh perpanjang sewa lagi ketika masa sewanya sudah habis.

Para penghuni rumah kos harus segera meninggalkan tempat tersebut, sehingga KPK bisa melakukan penyegelan sepenuhnya.

Sejumlah penghuni kos juga terlihat masih beraktivitas di tempat ini. Bahkan terlihat masih ada sejumlah mobil yang terparkir di halaman kos. Tidak terlihat adanya penjaga kos, baik yang melalukan pembersihan dan pengawasan.

Untuk masuk ke dalam rumah kos ini membutuhkan akses yang hanya dimiliki oleh para penghuni. Harga rumah kos ini mencapai Rp3,5 juta hingga lebih dari Rp4 juta per bulannya.

Kasus Rafael Alun Tak Ganggu Pembayaran Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak hingga Mei 2023 Capai Rp830 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatatkan realisasi penerimaan pajak Rp830 triliun hingga akhir Mei 2023. Realisasi penerimaan pajak pada Mei mencapai 48,3?ri target pajak di  2023.

Sri Mulyani merinci, hingga akhir Mei 2023, penerimaan PPh nonmigas 55,7?ri target atau naik 16,4% dibandingkan 2022. PPN dan PPnBM mencapai Rp300 triliun atau 40,47 persen dari target penerimaan. PPh migas Rp36,94 triliun dan PBB serta pajak lainnya mencapai Rp5,78 triliun atau setara dengan 14,57?ri target. 

Ia menilai pertumbuhan penerimaan pajak pada Mei cukup baik. Namun, apabila dibandingkan dengan awal tahun, pertumbuhan penerimaan pajak semakin melandai secara kumulatif. Ia mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak pada periode Januari-Mei 2023 hanya 17,7%. Sementara pada periode yang sama di 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai 53,5%. 

Adapun penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh 21 dengan kontribusi 11%. Di satu sisi, PPh 22 impor mencatatkan perlambatan dari 207,5% di Januari-Mei 2022 menjadi 0,9% di periode yang sama tahun ini. 

Mei 2023, Penerimaan Pajak Capai Rp840,29 Triliun

Pengenaan PPN 11% di Produk Pengolahan Setengah Jadi Tidak Adil

Pengenaan PPN 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi dari nikel menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot atau batang logam tidak adil.

Tiongkok Perpanjang Keringanan Pajak Pembelian untuk Kendaraan Energi

Tiongkok memperpanjang keringanan pajak pembelian kendaraan energi baru (NEVs), pilar baru ekonomi yang pemulihannya diredam oleh pandemi covid-19.

KPK Panggil 2 Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

KPK Temukan Aset Rafael Alun Terkait Gratifikasi di Yogyakarta, Bakal Disita

Menperin Bujuk Daihatsu Ikut Program Insentif Mobil Listrik

Tokopedia Dorong Masyarakat Tunaikan Kewajiban Pajak via Daring

Warga negara Indonesia memiliki kewajiban membayar berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Bumi Bangunan (PBB), yang harus dibayar oleh individu maupun badan, yang memiliki tanah dan bangunan, setiap tahun.

KPK Butuh Informasi dari Masyarakat untuk Telusuri Aset Rafael Alun

Total Aset Pencucian Uang Rafael Alun Hampir Sentuh Rp100 Miliar

Beragam barang sudah disita oleh KPK

KPK Titipkan 2 Mobil Sitaan Milik Rafael Alun di Polresta Solo

Sri Mulyani Bakal Optimalisasi Sistem Inti Perpajakan di Tahun Depan

Saksi Kasus Rafael Alun Thio Ida Mangkir Panggilan KPK

Pemda Harus Bangun Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Pemda Harus Bangun Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik agar masyarakat semakin sejahtera.