Prabowo Minta Maaf Gibran Absen di Dialog Muhammadiyah

Surabaya: Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, minta maaf karena wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, tak bisa hadir dalam dialog publik yang dihelat di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jawa Timur.

"Saya minta maaf saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir," kata Prabowo, Jumat, 24 November 2023.

Prabowo menyampaikan, Gibran tidak bisa hadir lantaran harus menghadiri acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi, tambah Prabowo, dirinya ke Muhammadiyah, sementara Gibran ke acara NU.

Menurut Prabowo, situasi ini pertanda baik untuk bangsa. "Jadi negara ini kalau NU dan Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap. Kira-kira begitu," kata Prabowo.

Dia berjanji Gibran akan hadir jika Muhammadiyah mengundang mereka pada acara berikutnya. Menteri Pertahanan (Menhan) itu bisa menjaminnya.

Muhammadiyah telah mengundang ketiga pasangan capres dan cawapres ke acara dialog. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hadir lengkap.

Tim Prabowo-Gibran Tak Hadiri Dialog Mengenai HAM

Gibran Tak Dampingi Prabowo dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah

Surabaya: Dialog terbuka Muhammadiyah dengan calon pemimpin bangsa digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 24 November 2023. Dialog terbuka kali ini diagendakan akan menghadirkan pasangan capres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo Subianto tiba di Universitas Surabaya didampingi beberapa tokoh seperti Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Raja Juli Antoni. Namun hingga berita ini disiarkan cawapres Gibran Rakabuming Raka belum terlihat mendampingi Prabowo.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Metro TV, Gibran tidak akan hadir dalam dialog publik yan digelar Muhammadiyah. Ketidakhadiran Gibran juga dikonfirmasi oleh Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Prof Abdul Mu'ti menyebut Gibran tidak bisa menghadiri dialog ini karena menghadiri kegiatan lain di Makassar, Sulawesi Selatan. Dialog terbuka bersama calon pemimpin bangsa ini merupakan rangkaian kaiatan yang digelar PP Muhammadiyah.

Dialog terbuka pertama digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah dengan narasumber pasangan capres nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara dialog terbuka kedua digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan narasumber Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti menghadiri langsung dialog terbuka di Surabaya, Jawa Timur ini. Selain itu acara ini juga dihadiri ribuan civitas akademi di Jawa Timur, bukan hanya dari Universitas Muhammadiyah.

TKN Sebut Prabowo dan Gibran Saling Berbagi Tugas

Ribuan Perangkat Desa "Main Api" Dukung Prabowo-Gibran

Jakarta: Ribuan kepala dan aparat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu ucap janji mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ikrar ditebalkan di Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu, 19 November 2023.

Gibran ikut hadir di tengah puluhan ribu perangkat desa. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu ditemani sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, puluhan ribu kepala dan aparat desa yang hadir berasal dari delapan organisasi desa. Semula mereka hendak mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Tapi, niat itu dibatalkan karena menubruk aturan.

Mereka menilai hanya Prabowo-Gibran yang peduli desa. Meski tak jadi deklarasi dukungan, toh, menurut Asri Anas, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengakui ini bentuk konsolidasi dukungan untuk Prabowo-Gibran. 

Menanggapi aspirasi para kades dan aparat desa calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang datang ditemani istrinya, Selvi Ananda mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ribuan kades dan aparat desa yang menyampaikan sejumlah aspirasi kepada dirinya. Gibran pun menjanjikan para kades dan aparat desa untuk melakukan pertemuan lanjutan pada pekan depan.

Sementara terkait konsolidasi dukungan ribuan kades dan aparat desa kepada pasangan Prabowo-Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo ini hanya memastikan akan menyerap aspirasi para kades dan aparat desa.

Walau acara silaturahmi nasional Desa Bersatu batal mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Gibran, acara konsolidasi ini tetap dinilai tidak patut. Sebab Sama halnya dengan TNI, Polri dan aparatur sipil negara, perangkat desa termasuk kepala desa di dalamnya dilarang berpolitik praktis dan harus netral selama pemilu.

Ihwal kidasi dukungan para kades dan aparatur desa untuk Prabowo-Gibran, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyerahkan masalah ini kepada Bawaslu. Sedangkan Bawaslu menyatakan akan memanggil panitia acara silaturahmi nasional Desa Bersatu untuk mendalami apakah ada ajakan memilih atau deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Sesuai UU Pemilu Tahun 2017, kepala desa dan aparat perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Bawaslu harusah menjadi pihak yang menyatakan apakah mobilisasi kepala desa dan perangkat desa di Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta itu termasuk kegiatan sosialisasi ataukah kampanye. Termasuk di dalamnya apakah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak.

Elektabilitas Anies-Muhaimin Naik 6 Persen

Jakarta: Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar naik 6 persen. Sebelumnya pada September 2023 elektabilitas pasangan AMIN 18,4 persen menjadi 24,4 persen pada November 2023.

Sementara dalam survei yang sama, pasangan capres dari Koalisi Indonesia Raya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD turun 1,5 persen dari 31,6 menjadi 30,1 persen. Selain itu dari pasangan Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming naik 9,5 persen dari 30,7 menjadi 40,2 persen.

Audiance yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5,3 persen. Survei Poltracking Indonesia ini diumumkan pada 10 November 2023 dengan simulasi surat suara jika pilpres digelar saat survei dilakukan.

Dukungan Libatkan Kepala Desa Langgar UU Pemilu

Delapan organisasi kepala desa dan perangkat desa untuk pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Perludem, dukungan yang melibatkan Kepala Desa melanggar UU pemilu dengan ancaman satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai dukungan organisasi kepala desa dan perangkat desa untuk pasangan nomor urut dua, Prabowo-Gibran berpotensi melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Jika dalam deklarasi dukungan itu ada kepala desa yang terbukti membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, berdasarkan uu pemilu diancam pidana satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.

"Misalnya ketidakterlibatan secara langsung dalam konteks kampanye tetapi ada kebijakan keputusan atau tindakan bahkan yang dilakukan oleh kepala desa dan itu menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu sanksinya juga pidana pemilu yaitu satu tahun penjara dan denda Rp12 juta." kata Peneliti Perludem, Ihsan Maulana.

Namun, Koordinator Desa Bersatu Asri Anas mengungkap meski pejabat desa tidak diperbolehkan mendukung salah satu paslon dalam pilpres 2024. Dukungan kepada salah satu paslon sah saja jika dilakukan oleh organisasi perangkat desa.

"Dilarang berkampanye kepada salah satu partai politik atau calon, tapi apakah kami dilarang secara organisasi mengkonsolidasi calon presiden yang dianggap bisa memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan pak Jokowi. Enggak dilarang kan, yasudah kami lanjutkan." ucap Koordinator Desa Bersatu, Asri Anas.

Temui Gibran, Abu Bakar Ba'asyir Titip Surat untuk Prabowo

Pimpinan Pondok Pesantrean Al Mukmin Ngruki Abu Bakar Ba'asyir menyambangi Balai Kota Surakarta untuk menyerahkan surat kepada Gibran Raka Buming Raka, Senin, 20 November 2023. Surat berisi nasihat itu ditujukan bagi Capres Prabowo Subianto, namun dititipkan kepada Gibran selaku cawapres Prabowo.

“Tiga capres kita kasih surat, tentunya nasihat bagi yang menjadi presiden, tapi tiga-tiganya kita kasih. Yang Pak Anies sudah sampai di Jakarta, ini Pak Prabowo kita harapkan nanti yang menyampaikan wakil beliau Mas Gibran. Nanti Pak Ganjar kita usahakan di Semarang,” kata Ba’asyir.

Abu Bakar Ba'asyir mengaku ingin bertemu Gibran. Namun dirinya  kesulitan bertemu langsung dengan orang nomor satu di Kota Surakarta itu. 

Mantan terpidana kasus terorisme itu menyebut dirinya mengirimkan surat kepada seluruh calon presiden. Termasuk kepada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Abu Bakar Ba'asyir menyebut surat tersebut merupakan bagian kewajiban para ulama untuk memberi nasihat kepada para pemimpin.

Kehadiran Gibran di Silaturahmi Desa Bersatu Berbuntut Panjang

Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri silaturahmi Desa Bersatu pada Minggu (19/11/2023) berbuntut panjang. 

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Nasional Desa Bersatu Asri Anas mengungkap, meski pejabat desa tidak diperbolehkan mendukung salah satu paslon dalam pilpres 2024. Dukungan kepada salah satu paslon sah saja jika dilakukan oleh organisasi perangkat desa.

Sementara itu cawpres Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan akan menindaklanjuti aspirasi para perwakilan organisasi.

Kades Menyatakan Dukung Capres Terancam Pidana Penjara

Jakarta: Delapan organisasi kepala desa dan perangkat desa berpotensi melanggar undang-undang pemilu setelah menyatakan dukungan terhadap pasangan capres Prabowo Subianto-Gibran. Langkah yang mengancam netralitas Pilpres 2024 ini juga terancam hukuman pidana penjara selama satu tahun.

"Berdasarkan pasal 490 undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 menyebut, setiap kepala desa atau sebutan lain yang sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta," jelas Pembina Perludem Titi Anggraini.

Titi Anggraini juga menyebut, peserta pemilu yang dengan sengaja melibatkan kepala desa dan perangkat desa berarti melanggar pasal 290 ayat 2. Tidak bisa berdalih bahwa dukungan itu diorganisir oleh organisasi perangkat desa.

Hal ini harus ditanggapi Bawaslu dengan responsif dan proaktif karena ada beberapa indikasi pelangagaran aturan pilpres salah satunya netralitas. Oleh karena itu untuk menjawab keraguan publik terhadap profesionalisme Bawaslu, hal ini bisa menjadi temuan yang bisa ditindaklanjuti.

"Bawaslu harus responsif dan proaktif. Setidaknya ada beberapa indikasi pelanggaran yang dilanggar di sini. Yang pertama kampanye di luar jadwal, itu merupakan pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 492 undang-undang pemilu," lanjut Titi.

Prabowo Serahkan Bantuan Sumur Bor ke 15 Desa

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto meresmikan sumber air bersih dan serah terima sumur bor di Lebak, Banten. Khibah itu diserahkan ke 15 desa di dua provinsi, Banten dan Jawa Barat . 

Kedatangan Prabowo di acara penyerahan bantuan sumur bor disambut antusias oleh warga setempat. Bantuan sumur bor tersebut diberikan kepada 15 desa di Banten dan Jawa Barat.

Fasilitas sumber air bersih ini dibuat dengan teknologi dari Universitas Pertahanan, untuk menentukan titik hingga kualitas air yang akan digunakan oleh masyarakat.

Hingga saat ini, total sudah ada 132 titik yang ditemukan dan 88titik di antaranya sudah diresmikan. Prabowo menyatakan, program ini akan terus dilanjutkan sebagai bentuk pengabdian untuk mencegah kekeringan.

Elektabilitas Prabowo Merosot, Gibran jadi Beban

Relawan NTT Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Sejumlah komunitas anak muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam jejaring relawan dan simpul komunitas Pro-Gibran menggelar deklarasi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Deklarasi tersebut dihadiri dari ratusan anak muda yang dipimpin langsung oleh pendiri sekaligus dewan pembina Pro-Gibran, Gavriel Putranto Novanto. Deklarasi dukungan sebagi wujud dukungan terhadap cita-cita kaum muda melalui sosok Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Acara tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi dukungan, serta seruan bagi seluruh simpul relawan untuk solid bekerja memenangkan Prabowo-Gibran.

Nantinya, Prabowo-Gibran akan konsisten melakukan sosialisasi dan kampanye secara door to door, untuk memperkenalkan tokoh serta visi dan misi Prabowo-Gibran.

Pengamat: Prabowo-Gibran Sulit Menang Jika Pilpres 2024 Berlangsung 2 Putaran

Editorial Malam - Politik Sandera Rusak Pesta Demokrasi

Jakarta: Hukum sejatinya harus ditegakkan kapan, di manapun, dan kepada siapapun, tanpa pandang bulu sesuai asas equality before the law. Hal itu sesuai prinsip dengan negara hukum (rechtsstaat) sesuai UUD 1945.                                                                   

Namun hukum di dalam kitab konstitusi berbeda dengan faktanya di republik ini. Realitas kehidupan menjelang Pemilu 2024 menunjukkan wajah sebenarnya potret hukum. Hukum belum menjadi panglima dalam mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, politik sudah menjadi panglima sehingga hukum tak ubahnya sekadar alat transaksi untuk tarik ulur kepentingan politik. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden yang akan mendampingi capres Prabowo Subianto adalah contoh nyata, terang benderang, hukum bisa diatur sekehendak pihak yang berkuasa. 

Bahkan, otak dibalik rekayasa hukum batas usia capres-cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres, adalah sang paman Gibran yang mengetuai MK, Anwar Usman. Sang paman divonis bersalah melakukan pelanggaran etik berat oleh Mahkamah Kehormatan MK. Alhasil, yang bersangkutan dipecat dari posisinya sebagai Ketua MK. Sayangnya, sang paman tidak mengaku bersalah dan malu, bahkan mengaku menjadi korban dan tetap bertahan sebagai hakim penjaga konstitusi. 

Pemilu sebagai pesta demokrasi yang indah dan  menggembirakan sungguh terasa hambar ketika pesta itu dicemari oleh politik sandera yang dilakukan pihak yang memiliki kuasa politik dan hukum. Hukum berlaku tebang pilih. Hukum ditegakkan hanya kepada lawan politik, namun hukum tiba-tiba mandul, berliku-liku jalannya, apabila dijatuhkan kepada kawan politik. 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia pernah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selama 12 jam pada 24 Juli lalu terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022, pada 24 Juli lalu. 

Dalam kasus yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 6,47 triliun itu, Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka korporasi serta lima terpidana individu. Namun, pemeriksaan bos Partai Golkar itu hingga kini tak ada tindak lanjutnya. 

Contoh lain penegakan hukum yang aneh bin ajaib itu adalah perburuan buron yang juga mantan politikus PDIP Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sang buron sudah menghilang empat tahun dan kini akan ditangkap oleh lembaga anti-rasuah. 

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan telah meneken surat penangkapan Harun Masiku. Penangkapan buron akan menyeret salah satu elite partai banteng moncong putih di mana partainya mengusung capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam perjalanannya pasca-reformasi, 25 tahun lalu, penegakan hukum yang merupakan amanat reformasi, bukan semakin baik, bahkan semakin buram oleh kuasa gelap yang mempermainkan hukum demi singgasana kekuasaan. Dalam sisa kekuasaannya, Presiden Jokowi harus menjadi teladan menjadikan hukum sebagai panglima, bukan politik sesaat dan menyesatkan sebagai panglima.

Gibran Buka Suara soal Pemasangan Baliho oleh Polisi

Surakarta: Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal adanya narasi keterlibatan pihak kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran. Gibran mempersilakan dilaporkan jika ada bukti.

"Jika ada bukti, laporkan," ujar Gibran, Jumat, 17 November 2023.

Gibran tidak ingin berspekulasi lebih jauh soal netralitas aparat. Terlebih banyak isu hoax belakangan ini.

Korps Bhayangkara membantah isu tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen bersikap netral. Kemudian, tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024.

"Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ramadhan kepada Medcom.id, Jumat, 17 November 2023.

Polri Bantah Ada Sokongan Penuh Kapolri Jenderal Listyo kepada Prabowo-Gibran

Gibran Gencar Bicara Menang Satu Putaran Pilpres

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka gencar berbicara menang satu putaran di Pilpres 2024. Keyakinan putra sulung Presiden Joko Widodo itu selalu disampaikan tiap ia menemui pendukung maupun para relawan. 

Keikutsertaan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di panggung Pilpres 2024 berbeda dengan kandidat lain yang telah memiliki rekam jejak di kancah politik. Sebagai anak muda yang baru dua tahun menjadi Wali Kota Surakarta, Gibran justru percaya diri dan sangat yakin bisa mengalahkan capres-cawapres lain yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD. 

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini bahkan sangat yakin bisa memenangkan Pilpres dengan satu putaran. Keyakinan Gibran itu selalu disampaikan kala ia menemui pendukung maupun para relawan. 

"Kita jalankan, kita jaga juga angka-angka di lembaga survei ya. Jadi kalau surveinya jelek ya kita tetap kerja keras, kalau surveinya bagus kita kerja keras lagi. Biar bisa satu putaran," ujar Gibran saat menghadiri deklarasi Relawan Pengusaha Nasional (Repnas) di SCBD, Jakarta Selatan, Minggu 12 November 2023. 

Entah apa yang melatarbelakangi Gibran bisa sepercaya diri itu. Bila merujuk beberapa hasil survei, belum ada satupun pasangan calon yang memiliki elektabilitas 50% plus 1. Lantas apa yang bakal diandalkan Gibran untuk mewujudkan keyakinannya itu?

TKN Prabowo-Gibran Respons Sindiran Ganjar soal KKN

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespon sindiran calon presiden Ganjar Pranowo yang berharap demokrasi terbebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sindiran itu diungkap Ganjar saat menyampaikan pidato usai pengundian nomor urut capres-capres di KPU RI.

Nusron menilai sindiran KKN yang kerap merujuk pada kubu Prabowo-Gibran tidaklah tepat. Ia lantas menyinggung soal hak suara Presiden Joko Widodo yang sama dengan rakyat biasa. 

Nusron menyebut ada mandat rakyat di balik terpilihnya sosok presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, ia membebaskan rakyat untuk memilih siapa sosok presiden dan wakil presiden yang dinilai mampu memimpin Indonesia selanjutnya.

"Saya katakan demokrasi sudah on the track," kata Sekretaris TKN Nusron Wahid di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2023.

Nusron justru punya pemahaman berbeda soal kondisi demokrasi yang tidak baik-baik saja. Dia heran ada pihak yang tidak mau anak muda maju sebagai calon pemimpin bangsa.

"Sebanyak 56 persen pemilih itu anak-anak muda, kok ada anak muda mau jadi wakil presiden tidak boleh? Ini saya katakan tidak baik-baik saja," papar politikus Partai Golkar itu.

Nusron juga menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres dan cawapres. Putusan itu seharusnya membuat banyak kepala daerah bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Bupati-bupati yang masih muda kenapa tidak dicalonkan? Kita tawarkan calon muda yang muda, langsung pada ketakutan mencari dalil. Wong landasan konstitusinya jelas," ujar dia.

Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries Mundur Demi Jadi Relawan Prabowo

Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries (KPI), Anggawira, mengundurkan diri dari jabatannya dan akan fokus untuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas).

Respons Kubu Prabowo-Gibran Soal Kondisi Demokrasi Indonesia

Kubu Prabowo-Gibran Pertanyakan Tudingan Nepotisme

PDIP Medan Mengaku Kecewa pada Bobby Nasution

Prabowo Setuju dengan AMIN Pemilu tak Boleh Curang

Prabowo Senang Indonesia Masih Harmonis di Tengah Tantangan

Prabowo: Siapapun yang Menang, Semua Harus Bersatu

Prabowo-Gibran Nomor Urut 2 di Pilpres 2024

Kubu Prabowo-Gibran Tak Ambil Pusing soal Nomor Urut

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap bahwa Prabowo-Gibran tidak mengambil pusing soal nomor urut di Pilpres 2024. Pihaknya akan mengikuti aturan main dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Pembagian nomor urut ini sebagai tanda pengenal, tanda pembeda yang memudahkan masyarakat untuk memilih di kertas suara," ujar Ahmad Doli dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Selasa, 14 November 2023. 

Bagi kubu Prabowo-Gibran, semua nomor urut tidak masalah. Ketiga nomor urut dinilai bagus. 

"Yang paling penting dikenal masyarakat sebagai tanda saja," kata Ahmad Doli. 

Menurut Ahmad Doli, hal yang paling penting adalah bagaimana capres dan cawapres mengkampanyekan visi, misi, dan program yang membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Bukan soal nomor urut. 

Rangkaian pengundian nomor urut digelar di Gedung KPU, Selasa, 14 November 2023, pukul 18.30 WIB. Rangkaian dimulai dengan acara makan malam bersama KPU, paslon, dan petinggi parpol pengusung. 

KPU sendiri menyiapkan dua tahap pengambilan nomor urut. Pertama, tiap paslon diminta mengambil nomor antrian. Urutan pengambilan antrian disesuaikan dengan urutan pendaftaran ke KPU.

Tahap kedua, nomor antrian akan menjadi acuan tiap paslon untuk giliran mengambil nomor urut paslon untuk Pilpras 2024. Kemudian, KPU akan memberikan waktu setiap 10 menit untuk tiap paslon memberikan kata sambutan.

Prabowo-Gibran Naik Mobil Listrik ke KPU

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal menghadiri pengundian nomor urut peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam, 14 November 2023. Keduanya disebut bakal menumpang bus listrik menuju KPU.

Mobil listrik digunakan sebab Prabowo-Gibran akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo soal pembangunan hilirisasi dan industrilisasi serta ekosistem energi hijau.

Para pemimpin partai dari Koalisi Indonesia Maju juga akan hadir di lokasi transit sekitar pukul 16.30 WIB. Kemudian, Gibran akan datang sekitar jam 16.40 WIB, dan Prabowo hadir pada 17.00 WIB.

Relawan dari pasangan calon Prabowo-Gibran pun dikabarkan turut hadir. Para relawan berasal dari komunitas anak muda di berbagai kota. Para relawan akan nonton bersama acara pengundian nomor urut capres-cawapres di KPU. 

Rangkaian pengundian nomor urut direncanakan akan digelar di KPU pada pukul 18.30 WIB. Rangkaian dimulai dengan acara makan malam atau gala dinner bersama KPU, paslon, dan petinggi parpol pengusung. 

KPU sendiri menyiapkan dua tahap pengambilan nomor urut. Pertama, tiap paslon diminta mengambil nomor antrian, urutan pengambilan antrian disesuaikan dengan urutan pendaftaran ke KPU.

Tahap kedua, nomor antrian akan menjadi acuan tiap paslon untuk giliran mengambil nomor urut paslon untuk Pilpras 2024. Kemudian KPU akan memberikan waktu setiap 10 menit untuk tiap paslon memberikan kata sambutan.

Prabowo-Gibran akan Naik Bus Listrik Hadiri Pengundian Nomor Urut