4 Organisasi Buruh Dukung Amin

2 Kelompok Buruh di Pekanbaru Bentrok, Seorang Terluka

Kenaikan Upah dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja Jadi Agenda Demo Buruh Besok

Ratusan Buruh Tuntut MK Cabut Undang-Undang Cipta Kerja

Jakarta: Ratusan buruh berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 14 September 2023. Mereka menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut.

Buruh yang berunjuk rasa pada hari ini terdiri dari berbagai elemen. Ada KSPI, KSBSI, dan SPSI. Mereka menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan para buruh.

Selain Undang-Undang Cipta Kerja, mereka meminta MK untuk mencabut Undang-Undang Kesehatan. Terutama cluster yang berkaitan dengan pekerja.

Para buruh menuntut MK agar mereka menerima perwakilan mereka. Sejak 2020, para buruh sudah puluhan kali menentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Anies Baswedan-Cak Imin Sambut Baik Dukungan KSPSI

Pimpinan Pabrik Gula di Malang Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Kerja

Kenaikan Gaji ASN Dikhawatirkan Picu Ketimpangan dengan Kondisi Buruh

Hari Rabu 16 Agustus lalu, perhatian publik tertuju ke Senayan tepatnya Gedung DPR/MPR. Ya setiap 16 Agustus, Presiden menyampaikan pidato nota keuangan yang merupakan garis besar APBN tahun berikutnya. 

Pidato nota keuangan kali ini menjadi perhatian karena publik ingin tahu porsi anggaran di tahun pemilu 2024. Maklum di tahun pemilu biasanya ada penganggaran yang berorientasi populis. Dan benar dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri karena gaji akan naik 8%.

"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI-Polri sebesar 8?n kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%," ucap Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.

Menko Polhukam, Mahfud MD pun mengucapkan selamat kepada ASN yang gajinya dinaikkan 8% tahun depan.

"Mudah-mudahan nanti undang-undangnya lancar disahkan untuk meningkatkan kembali sedikit demi sedikit tingkat kesejahteraan ASN dan para pensiunan," kata Mahfud.

Sementara itu pro dan kontra terjadi di masyarakat. Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut kenaikan gaji ASN sebesar 8?n uang pensiun 12% dinilai tidak tepat. Sebab dilihat dari efisiensi dan efektivitas terjadi kenaikan dari belanja pegawai yang cukup tinggi. 

Ia juga menyebut kenaikan itu juga akan memicu ketimpangan terhadap kondisi buruh swasta yang sedang dalam ketidakpastian.

Belakangan buruh memang terus menyuarakan tuntutan. Pada 10 Agustus lalu buruh melakukan demonstrasi hingga tengah malam. Salah satunya pencabutan Undang-Undang Cipta kerja yang menekan kesejahteraan buruh.

Tuntutan buruh juga menyangkut kenaikan upah 15% pada 2024. Terhadap tuntutan itu, pemerintah menjawab masih perlu diskusi dengan pengusaha.

Menurut ekonom, Bhima Yudhistira, kenaikan gaji ASN dan pensiunan dengan persentase cukup tinggi itu merupakan kebijakan populis, karena mendekati Pemilu. Menurut Bhima, seharusnya pemerintah justru membantu sektor swasta.

Nota keuangan yang dibacakan Presiden belum final, karena RUU APBN 2024 masih harus dibahas di DPR. Melihat ketimpangan antara ASN dengan buruh swasta bukan tidak mungkin akan muncul gelombang resistensi atas kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut.

Massa Demo Buruh di Patung Kuda Jakarta Akhirnya Membubarkan Diri

Setelah melalui sejumlah negosiasi antara aparat keamanan dengan perwakilan aksi demo buruh di Bundaran Patung Kuda Thamrin, Jakarta Pusat, massa buruh akhirnya membubarkan diri. Satu persatu peserta aksi pun mulai meninggalkan lokasi dengan menggunakan bus maupun kendaraan pribadi.

Aksi yang berlangsung melebihi batas waktu bahkan hingga tengah malam ini, dilakukan oleh massa buruh. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto; didampingi Pangdam Jaya  Mayjen TNI Mohamad Hasan turun meninjau lokasi. Kapolda juga mengimbau pengunjung rasa melakukan jalur hukum berupa judicial review, jika ada undang-undang yang dirasa tidak sesuai daripada melakukan aksi demo yang mengganggu pengguna jalan raya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pun meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta, khususnya pengguna jalan, yang aktivitasnya terganggu akibat demo hingga tengah malam tadi.

Demo Buruh di Patung Kuda Jakarta Dikawal Ketat Polisi

Demo buruh di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, dikawal ketat petugas gabungan, Kamis, 10 Agustus 2023. Sebanyak 6.612 personel dari kepolisian dan TNI disiagakan untuk mengamankan demo buruh tersebut. 

Demo kali ini, sebanyak 14 serikat buruh asal Jawa Barat berpawai menuju Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Buruh-buruh tersebut kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai pro oligarki. 

Selain menuntut UU Cipta Kerja berserta PP turunnya dicabut, massa buruh juga menuntut dicabutnya seluruh kebijakan bertentangan dengan konstitusi. Mulai dari UU Minerba, KUHP, UU IKN, hingga Revisi UU ITE. 

Massa menyatakan akan terus berunjuk rasa hingga malam hari, jika tuntutan mereka tidak direspons. Meskipun pemerintah menetapkan batas waktu demonstrasi maksimal pukul 18.00 WIB. 

Ribuan Buruh Gelar Demo Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

Ribuan buruh kembali turun ke jalan untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Aparat kepolisian turut mengawal aksi tersebut, Kamis. 10 Agustus 2023. 

Buruh dari 14 serikat buruh asal Jawa Barat menggelar aksi jalan kaki dari kawasan Bundaran HI menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, yang berarti mereka berjalan sejauh 3 kilometer. 

Nantinya, mereka akan bergabung dengan massa buruh dari Jabodetabek yang juga akan menggelar unjuk rasa. Selain menuntut pencabutan UU Ciptaker, mereka juga akan menyuarakan aspirasi untuk menuntut kenaikan upah 2024 sebesar 15%. 

6.612 Personel Kawal Demo Buruh di Depan Gedung DPR-MPR

Pemerintah Masih Tampung Aspirasi Buruh dan Pengusaha Soal Kenaikan UMP

Kenaikan UMP Diumumkan November

4 Poin Penting Pertemuan Anies Baswedan dengan Aliansi Buruh di Bogor

Anies Dengarkan Aspirasi Para Buruh di Bogor

Anies Silaturahmi dengan Serikat Buruh di Bogor, Ini yang Dibahas

Anies Baswedan akan Berdialog dengan Serikat Buruh soal Jaminan Sosial

Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dijadwalkan akan hadir dalam acara dialog publik dengan sejumlah perwakilan serikat buruh.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono mengatakan, Anies Baswedan hadir dalam dialog untuk membagikan pengalamannya tentang penerapan jaminan sosial di DKI Jakarta.

"Pak Anies akan menjelaskan pengalaman untuk studi kita. Beliau sudah memberikan jaminan lansia kemudian Kartu Jakarta untuk Pekerja termasuk kesehatan maternitas dan sebagainya," ujar Djoko di Hotel Bidakara, Minggu 18 Juni 2023.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies banyak menginisiasi dan juga mengusung program mengenai jaminan sosial yang membuat masyarakat di Provinsi DKI Jakarta merasa puas. Salah satunya mengenai Kartu Jakarta Sehat.

Berdasarkan presentasi yang ditampilkan Serikat Pekerja Nasional menunjukkan bahwa sekitar 80,3% masyarakat di Kota Jakarta merasa puas akan program besutan Anies tersebut.

Pegawai yang Tewas saat Kecelakaan Kerja di Pabrik Gula Alami Banyak Luka

Kasus Kecelakaan Kerja Karyawan Pabrik Gula Naik ke Tahap Penyidikan

Ini yang Bakal Indonesia Terima Jika ILO Kabulkan Tuntutan Buruh

Buruh Lebih Sejahtera, Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Buruh Bakal Bawa Tuntunan Pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja di Sidang Tahunan ILO

Akhiri Tragedi Buruh Migran

Konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi keselamatan setiap warganya di mana pun berada, termasuk mereka yang mengadu nasib di negeri orang. Jaminan yang dimandatkan konstitusi tersebut tidak bisa ditawar. Kelalaian atas hal itu jelas merupakan kegagalan.

Berulang kali para pekerja migran harus terjebak dalam kondisi tidak manusiawi. Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, kembali ke Tanah Air hanya jenazahnya saja.

Terungkap bahwa sebanyak 1.900 jenazah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipulangkan ke dalam negeri dalam tiga tahun belakangan. Artinya, hampir 2 jenazah yang pulang setiap hari karena TPPO. Kemudian, sedikitnya terdapat 3.600 pekerja migran Indonesia yang mengalami sakit, depresi, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik.

Bila melihat fakta tersebut, negara bukan hanya lalai, melainkan gagal dalam melindungi segenap warga negaranya. Kasus yang berulang ini menjadi penanda gagalnya skema perlindungan terhadap pekerja migran. Tidak hanya ketika di negeri orang, sistem perekrutan di dalam negeri juga masih amburadul.

Buktinya 90% para buruh migran yang terjerat TPPO tersebut berangkat tanpa dibekali dokumen resmi. Artinya, mereka bekerja tanpa disertai keahlian dan kecakapan yang disyaratkan. Biasanya, melalui jalur tikus lewat jasa tekong dan menjadi korban penempatan sindikat ilegal.

Akhirnya ketika berada di negara tujuan, mereka dieksploitasi. Mendapatkan kekerasan, waktu kerja panjang, tidak digaji, tidak dapat hari libur, tidak dapat jaminan sosial, serta buruknya kondisi kerja dan tempat tinggal.

Kondisi yang membuat para pahlawan devisa ini lebih mirip mengalami sistem perbudakan. Mereka layaknya komoditas yang diperjualbelikan oleh para sindikat. Sialnya, praktik ini seakan tidak tersentuh oleh aparat, justru malah tumbuh subur.

Padahal, Indonesia sudah memiliki Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang keketuannya dijabat langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, sejak dibentuk pada 2008, hadirnya lembaga ini tidak pernah berjalan efektif.

Kita berharap rencana perubahan struktur dengan mengalihkan keketuaan satgas TPPO kepada Kapolri bisa menjadi solusi jangka pendek untuk melakukan penegakan hukum yang lebih efektif. Langkah yang sekaligus menjadi jeda evaluasi terhadap peran dan fungsi satgas TPPO yang sudah bekerja selama 15 tahun.

Pasalnya, tumbuh suburnya TPPO dipengaruhi oleh praktik saling melindungi (backing) oleh beberapa pihak. Dengan berada di tangan kapolri, praktik-praktik upaya komodifikasi buruh migran ini dapat dengan cepat diberantas.

Publik berharap satgas di bawah kapolri nantinya akan bergerak cepat menjerat lima orang bandar besar sindikat perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI).

Kelima orang tersebut selama ini tidak tersentuh hukum karena dilindungi oleh orang-orang yang punya kuasa.

Namun, tentu negara tidak boleh kalah dengan orang-orang yang yang mengeklaim memiliki atributif-atributif kekuasaan. Negara mesti secepatnya menindak orang-orang yang melindungi sindikat perdagangan orang.

Yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan pemerintah ialah bagaimana pemerintah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, terutama di wilayah kantong buruh migran seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

Pasalnya, selama ini masyarakat miskin sangat berpotensi untuk menjadi buruh migran untuk memperbaiki nasib di tengah keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri. Iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri menjadi modus operandi sebagai umpan yang menyelubungi kail untuk menjerat korban TPPO.

Pekerja Perempuan Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan bahwa pekerja perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Menurutnya, pekerja wanita jadi yang paling dirugikan jika dugaan syarat nyeleneh perpanjangan kontrak kerja benar terbukti. 

"Kami masih berkontak dengan sejumlah jaringan untuk mengetahui perusahaan mana dan apakah terjadi di satu tempat atau banyak tempat," kata Andy Yentriyani dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis (4/5/2023). 

Andy menambahkan bahwa kebanyakan kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan berkaitan dengan hak maternitas dari pekerja perempuan. Misalnya kesulitan mengambil cuti menstruasi dan cuti melahirkan, serta jam kerja yang terlalu panjang.

"Biasanya perempuan pekerja kesulitan untuk melaporkan kasusnya, terutama jika industrialnya seperti outsourching. Sehingga mereka harus memperpanjang kontrak dari waktu ke waktu," ungkap Andy. 

Komnas Perempuan menggunakan pengalaman tersebut untuk mengingatkan pada saat diskusi mengenai UU Cipta Kerja maupun revisi UU Kerja. 

"Bersyukur saat ini sudah punya UU tidak pidana kekerasan seksual sehingga kita bisa menggunakan UU tersebut untuk memproses jika memang terbukti ada perusahaan yang menggunakan kerentanan berbasis kontrak yang harus diperpanjang dari waktu ke waktu untuk mendapatkan layanan seksual," ujar Andy. 

Saat ini, Komnas Perempuan telah menerim laporan sebanyak lebih dari 100 kasus yang sebagian dilakukan oleh majikan. Sebanyak 11 kasus di antaranya terjadi tempat kerja dan sejumlah lainnya dilakukan oleh rekan kerja.

"Saya pikir jika masyarakat memiliki infomasi lebih lanjut, silahkan berkomunikasi dengan Komnas Perempuan," kata Andy. 

Komnas Perempuan menyambut baik langkah yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Bekasi untuk bisa menindaklanjuti laporan masyarakat. Fenomena ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kerentanan pekerja wanita.

"Perlu kami informasikan bahwa pada periode 2020-2025 ini Komnas Perempuan memiliki satu unit khusus untuk memberikan prioritas perhatian kepada perempuan bekerja," kata Andy. 

Selain isu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Komnas Perempuan mendorong agar perlindungan yang lebih baik bagi perempuan perkerja. 

Sebelumnya di media sosial dihebohkan dengan pernyataan salah satu perusahaan di Cikarang yang disebut mensyaratkan staycation pada karyawatinya agar kontrak kerjanya diperpanjang. Pernyataan itu disampaikan oleh Jhon Sitorus melalui akun twitter pribadinya @Miduk17. 

Aksi May Day di Yogyakarta Dikawal Pasukan Bregada

Sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2023, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi itu dikemas dengan pawai budaya dengan dikawal Prajurit Bregada dari Keraton Yogyakarta.

Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai kelompok serikat pekerja di Yogyakarta menggelar aksi damai May Day di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka menggelar pawai budaya sambil menyerukan tuntutan.

Ratusan buruh membawa spanduk bendera serta berbagai poster berisi tuntutan para buruh. Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan undang-undang perlindungan bagi pekerja sektor informal serta menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

CORE Indonesia: Pemotongan Gaji Butuh 25% Tidak Tepat

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan aturan yang mengizinkan pengusaha industri padat karya berorientasi ekspor memotong gaji karyawan hingga 25%.

Hal itu tercantum dalam peraturan Menaker Nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.

Dalam aturan tersebut disebutkan jika penurunan permintaan menyebabkan kegiatan usaha menjadi berkurang signifikan. Oleh sebab itu, peraturan tersebut mengizinkan untuk industri padat karya yang masuk dalam kriteria untuk melakukan pengurangan jam kerja pada karyawannya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyebut, pemotongan gaji buruh hingga 25 persen bisa mengurangi daya beli masyarakat dan konsumsi domsestik yang sedang digencarkan pada tahun ini. Menurutnya, cara pemerintah untuk mengurangi PHK dengan memotong upah buruh bukan cara terbaik.

Pemotongan gaji buruh juga dinilai bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan akibatnya bisa menggerus daya beli kelompok buruh di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Zaman Gelap Kuli Kontrak di Deli (3)

Perjalanan sejarah perburuhan di Indonesia kerap diwarnai kisah-kisah eksploitasi buruh yang berkelindan dengan berbagai isu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Salah satu kisah kelam dalam sejarah perburuhan di Indonesia terjadi dalam kasus eksploitasi buruh atau kuli kontrak di perkebunan-perkebunan besar di wilayah Deli, Sumatera Utara pada sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Zaman Gelap Kuli Kontrak di Deli (2)

Perjalanan sejarah perburuhan di Indonesia kerap diwarnai kisah-kisah eksploitasi buruh yang berkelindan dengan berbagai isu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Salah satu kisah kelam dalam sejarah perburuhan di Indonesia terjadi dalam kasus eksploitasi buruh atau kuli kontrak di perkebunan-perkebunan besar di wilayah Deli, Sumatera Utara pada sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Zaman Gelap Kuli Kontrak di Deli (1)

Perjalanan sejarah perburuhan di Indonesia kerap diwarnai kisah-kisah eksploitasi buruh yang berkelindan dengan berbagai isu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Salah satu kisah kelam dalam sejarah perburuhan di Indonesia terjadi dalam kasus eksploitasi buruh atau kuli kontrak di perkebunan-perkebunan besar di wilayah Deli, Sumatera Utara pada sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20.