KPK Kirimkan Pemberitahuan Status Tersangka Wamenkumham ke Jokowi

Jokowi Jawab Isu IKN Picu Ketimpangan: Kita Ingin Indonesia Sentris

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN sudah diatur dalam undang-undang. Jokowi juga menampik pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan.
 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya berkomitmen menolak kepindahan ibu kota ke IKN. Mendengar pandangan PKS, Presiden pun menghormatinya.
 
Jokowi juga menampik kritik calon presiden Anies Baswedan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan. Menurut Presiden, kepindahan ibu kota ke IKN justru demi mengatasi ketimpangan. Apalagi menurut Jokowi, populasi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

"Kita ini tidak ingin Jawa Sentris, tapi kita ingin Indonesia Sentris," kata Jokowi, Rabu, 29 November 2023.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyampaikan kritik bahwa pembangunan IKN tidak akan membuat pemerataan di Indonesia dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah pekan lalu. Anies berpendapat pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

Presiden Serahkan DIPA & TKD 2024 Secara Digital

Dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan transfer keuangan daerah (TKD) tahun anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta pada hari Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo menyayangkan realisasi anggaran tahun 2023 yang masih belum maksimal, sehingga pemerintah pusat dan daerah akan kembali mengalokasikan triliunan rupiah untuk merealisasikan anggaran di penghujung tahun. 

Presiden mengingatkan bahwa potensi krisis dan resesi semakin menguat di tengah ketidakpastian situasi global, baik geopolitik yang kian memanas maupun dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Oleh karena itu, presiden meminta kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga untuk menggunakan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran alias korupsi.

Kritik Keras Megawati Ditanggapi Senyum oleh Jokowi

Jakarta: Presiden Joko Widodo hanya tersenyum dan enggan menanggapi kritik keras yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati menyebut pemerintah yang sedang berjalan saat ini seperti zaman Orde Baru.

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," jawab Jokowi sambil tersenyum saat ditanya pernyataan Megawati di acara konsolidasi relawan pendukung pasangan capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada 27 November lalu.

Megawati menegaskan bahwa dirinya lebih senang jika kadernya terus terang dalam menentukan pilihan menuju Pilpres 2024. Daripada tetap berada di dalam partainya namun mendukung pasangan capres yang berbeda.

"Calon (presiden) ada tiga sekarang, jadi ya silahkan. Saya lebih senang begitu. Saya ajarkan anak-anak saya, lebih baik saya tau kamu di sana saya di sini. Jangan berlagak di sini tapi mata-mata di sana," kritik Megawati yang disebut-sebut diarahkan kepada Jokowi.

Presiden Jokowi Tepis IKN Picu Ketimpangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN sudah diatur dalam undang-undang. Jokowi juga menampik pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan.
 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya berkomitmen menolak kepindahan ibu kota ke IKN. Mendengar pandangan PKS, Presiden pun menghormatinya.
 
Jokowi juga menampik kritik calon presiden Anies Baswedan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan. Menurut Presiden, kepindahan ibu kota ke IKN justru demi mengatasi ketimpangan. Apalagi menurut Jokowi, populasi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

"Kita ini tidak ingin Jawa Sentris, tapi kita ingin Indonesia Sentris," kata Jokowi, Rabu, 29 November 2023.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyampaikan kritik bahwa pembangunan IKN tidak akan membuat pemerataan di Indonesia dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah pekan lalu. Anies berpendapat pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

Dituding Seperti Orba, Jokowi Hanya Senyum

Meski masih menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik penguasa saat ini seperti zaman orde baru (orba). Kritik tersebut ternyata tidak ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi melontarkan senyum ketika merespons pernyataan Ketua Umum Pdi Perjuangan Megawati Sokarnoputri yang menyebut roda pemerintahan sedang berjalan seperti zaman orde baru. Presiden mengatakan tidak ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut.
 
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri melontarkan berbagai pernyataan keras dalam Konsolidasi Relawan Pendukung Ganjar-Mahfud, awal pekan ini. Mega mengatakan sudah merasa jengkel. Rasa jengkel itu karena melihat pemerintahan yang berkuasa saat ini bertindak seperti rezim orde baru.

"Mengapa republik ini penuh dengan pengorbanan? Tahu tidak mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman orde baru," ujar Megawati.

Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut mengkritik tanpa menyebut nama. Namun, Megawati hanya menyentil gaya politisi yang senang berintrik dalam politik.

Banyak pihak menduga tuduhan Megawati berkelindan dengan persoalan drama gesekan politik antara pilihan PDI Perjuangan dengan pilihan Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Namun, jika PDI Perjuangan mengkritik tentang gaya orba dalam pemerintahan, maka menjadi pertanyaan, apa yang sudah dilakukan PDI Perjuangan selama 10 tahun menjadi partai pendukung pemerintah?

Jokowi Minta Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Jokowi Bakal Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD Hari Ini

Jakarta: Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak dijadwalkan dilantik sebagai kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Pelantikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 November 2023, pukul 14.00 WIB.

Informasi pelantikan Maruli sebagai KSAD baru itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi. "Benar (pelantikan Maruli sebagai kasad) pukul 14.00," kata Kristomei saat dikutip dari Antara, Rabu, 29 November 2023.
 
Presiden Jokowi menunjuk Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto. Agus dilantik sebagai Panglima TNI pada 22 November 2023.

Terpilihnya Maruli sebagai pengganti Agus pun telah diprediksi beberapa pengamat militer. Secara normatif ada 15 perwira bintang tiga di TNI AD yang berpeluang menjadi kasad.

Maruli Simanjuntak merupakan perwira tinggi TNI lulusan Akademi Militer tahun 1992. Dia mengantongi banyak prestasi sepanjang karier militernya.
 
Beberapa jabatan strategis yang sempat dia emban sebelum menjabat Pangkostrad, yaitu Komandan Detasemen Tempur Cakra (2002), Komandan Batalion 21 Grup 2/Sandhi Yuda (2008–2009), Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) (2009–2010), Wakil Komandan Grup 1/Para Komando (2010–2013), Komandan Grup 2/Sandhi Yudha (2013–2014), Komandan Grup A Paspampres (2014–2016), Danrem 074/Warastratama Solo (2016–2017), Wakil Komandan Paspampres (2017–2018), Komandan Paspampres (2018–2020), dan Pangdam IX/Udayana (2020).

Jokowi Geram Serapan Anggaran Belum Maksimal

Presiden Tak Masalah IKN Dikritik

Presiden Jokowi: Semua Harus Waspada Bencana di Musim Hujan

KPK Ogah Komentari Tuduhan Jabatan Nawawi Cacat Hukum

Stafsus Jokowi Respons Sindiran Megawati soal Penguasa Seperti Orba

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana irit bicara menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ari menyebut pidato Megawati sah-sah saja, karena ini negara demokrasi. 

"Itu negara demokrasi, semua orang bisa berpendapat membuat penilaian, saya kira cermin negara demokrasi," kata Ari Dwipayana, Selasa, 28 November 2023. 

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir situasi politik saat ini. Megawati mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya bertindak seperti penguasa orde baru. 

"Mengapa republik ini penuh dengan pengorbanan? Tahu tidak mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman orde baru," ujar Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar - Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa, Senin, 27 November 2023.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut ketua umumnya mencoba untuk mengingatkan penguasa negara saat ini untuk tidak mengembalikan suasana layaknya masa orde baru. Terlebih, menjelang kontestasi Pemilu Damai 2024.

Masinton menegaskan komitmen demokrasi harus berjalan stabil menuju Indonesia yang lebih baik. "Ada keresahan yang sama tentang 25 tahun perjalanan reformasi ini, maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah mengukuhkan tentang komitmen reformasi dan demokrasi," ujar Masinton.

PDIP Akan Cabut Laporan terhadap Rocky Gerung

Presiden Jokowi: Bhineka Tunggal Ika Menyatukan Indonesia

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perang yang terjadi Palestina adalah pembantaian secara terang-terangan, yang telah menghilangkan banyak warga termasuk perempuan dan anak-anak. 

Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditoleransi sedikit pun, gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus dimulai. 

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia secara tegas meyakini kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam konstitusi Indonesia. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam mempersatukan keberagaman suku, bahasa dan agama. 

Saat ini penduduk Indonesia hampir mencapai 280 juta, tentu bukan hal yang mudah untuk mempersatukannya, tapi Indonesia berhasil melakukannya. Presiden Jokowi bersyukur bahwa Indonesia mampu mengikis ego kesukuan, keagamaan, kedaerahan, sehingga mampu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. 

Presiden juga menekankan pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan perdamaian, kerukunan, dan kebersamaan dalam suatu negara, kawasan, dan dunia.

AMIN Dinilai Mampu Perbaiki Penegakan Hukum Era Jokowi

Gus Imin Mengaku Sempat Dijodohkan Jokowi dengan Prabowo

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku sempat dijodohkan oleh Joko Widodo agar berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Perjodohan itu terjadi sebelum ia akhirnya berpasangan dengan Anies Baswedan.

"Saya itu dijodoh-jodohkan sama yang saat itu (Prabowo), dijodoh-jodohkan tapi gak cocok," kata Gus Imin dalam sebuah forum anak muda di Jakarta, Minggu, 26 November 2023. 

Namun, Gus Imin buru-buru memberi klarifikasi ketika menyadari telah membocorkan rahasia itu. Gus Imin pun melanjutkan usai berjodoh dengan Anies, ia pun meminta restu kepada Jokowi. 

Pesan itu ia sampaikan melalui orang lain dan tidak disampaikan langsung.

Kepuasan Publik Menurun, Pemberantasan Korupsi Era Jokowi 53%

Survei: Tingkat Kepuasan Terhadap Jokowi Menurun

Presiden Lantik Nawawi Pomolango jadi Ketua KPK Sementara

Bedah Editorial MI: Menanti Nyali Nawawi

Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak baru setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara lembaga antirasuah menggantikan Firli Bahuri. Pasalnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Tidak mudah bagi Nawawi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK yang telah hancur lebur di tangan Firli Bahuri. Lebih-lebih, inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK yang telah berusia 21 tahun, ketuanya menjadi tersangka korupsi. Itu jelas memalukan, sangat memalukan. 

Ibarat pepatah pagar makan tanaman, Ketua KPK yang seharusnya berada di barisan terdepan memimpin perang melawan segala bentuk korupsi, malah diduga melakukan tindakan tercela terlebih dahulu. 

Tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah, status tersangka bagi insan KPK, apalagi pimpinan KPK, merupakan aib besar dan pengkhianatan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang hingga kini masih seperti kanker yang sangat sulit dibasmi dari bumi Indonesia. 

Perjalanan mundur, bahkan hingga titik nadir saat ini, sudah diprediksi sejumlah kalangan. Seperti, yang pernah disampaikan para akademisi dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi ketika mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 
nomor 30 tahun 2002 menjadi UU nomor 19 Tahun 20219 yang terkesan sim salabim. Dampak dari revisi UU itu, KPK yang tadinya lembaga mandiri, kemudian berubah di bawah rumpun eksekutif. 

Gonjang-ganjing berlanjut setelah diselenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan di lembaga itu yang mengakibatkan 75 insan KPK yang memiliki kredibilitas bagus harus hengkang dari Gedung Merah Putih. Mereka tidak lolos TWK yang tidak jelas tolok ukurnya itu.

Pasca revisi UU KPK muncullah Dewan Pengawas KPK. Semula lembaga ini dimaksudkan untuk menjaga muruah KPK dari perilaku pimpinan KPK yang sebelumnya dinilai semau gue. Tapi, yang terjadi sebaliknya. Keberadaan lembaga pengawas tidak lebih sekadar pajangan. 

Meski semua anggota Dewas KPK dikenal publik memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, mereka bak macan ompong menegakkan kode etik pimpinan KPK. Mereka memiliki nama besar, tapi tidak punya daya untuk menjatuhkan sanksi etik yang keras kepada pimpinan KPK, termasuk kepada Firli Bahuri. 

Kini, di bawah pimpinan Nawawi Pamolango, mantan hakim yang memiliki rekam jejak baik, muruah KPK dipertaruhkan. Nawawi harus tancap gas mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Institusi yang memiliki sejarah panjang kepercayaan publik itu diharapkan mampu menjadi pedang super tajam kepada pencoleng uang negara. Nawawi juga digadang-gadang membangkitkan moral insan KPK yang terpukul karena ulah Firli Bahuri.

Ia juga mesti mengonsolidasikan organisasi sekaligus membersihkan pimpinan KPK dari anasir-anasir jahat yang menggangu agenda memerangi praktik korupsi. 

Selain itu, Nawawi juga harus menjaga iman pemberantasan korupsi agar tidak tergoda bermain politik, terutama di tahun politik. Korupsi ialah kejahatan luar biasa. Karena itu, punggawanya harus berada pada trek yang lurus luar biasa pula.

Nawawi juga harus menyiapkan strategi pencegahan korupsi yang efektif, dengan edukasi dan sistem yang jitu, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain. 

Meski menjabat sebagai ketua sementara sampai Firli Bahuri selesai menjalani proses hukum, Nawawi Pamolango harus memberikan kesan manis dan disegani. Ia mesti membuktikan diri sebagai figur yang pantas menjadi panglima perang melawan praktik lancung di negeri ini.

Politisasi Instrumen Negara di Pilpres 2024 Dinilai Makin Tinggi

Presiden Jokowi Bakal Evaluasi Kinerja KPK

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bakal mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini buntut kasus dugaan pemerasan dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. 

"Nanti sambil berjalan kita lihat (perkembangan akan kita) evaluasi," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri acara Hari Guru Nasional (HGN) 2023, di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 25 November 2023. 

Presiden menjelaskan evaluasi tidak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, proses hukum terhadap Firli tengah berjalan.

"Saya kira ini biar (proses hukum) berjalan lebih dahulu," jelasnya.

Namun, Kepala Negara berharap lembaga antirasuah itu dapat bekerja secara normal. Meski terjadi proses pergantian kepimpinan. 

"KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru," harapnya. 

Presiden Jokowi menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara. Nawawi ditunjuk menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi.

Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Keputusan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian dan penetapan Ketua KPK sementara telah diteken Presiden Jokowi saat tiba di Jakarta usai kunjungan kerja ke Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat.

"Keppres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat malam, 24 November 2023," ujar dia saat dikonfirmasi, Jumat, 24 November 2023.

Jokowi Ingatkan Peserta Kongres HMI Hati-Hati Pilih Pemimpin

Presiden Joko Widodo mengingatkan hati-hati memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres mendatang. Jokowi menyebut jangan sampai kemajuan yang telah dibangun menjadi sia-sia.

Ia menekankan hak penuh dalam memilih pemimpin ke depan ada di tangan rakyat. Untuk itu, ia berharap rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin.

"Jangan sampai kemajuan yang telah terbangun ini menjadi sia-sia, karena perpecahan karena kesalahan kita memilih memimpin," ungkap Jokowi saat membuka Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Musyawarah Nasional (Munas) XXV Kohati di Pontianak .

Meski begitu, Ia membebaskan masyarakat untuk memilih pemimpin yang diinginkan. 

"Tapi semuanya Kita serahkan kepada rakyat. Karena yang punya kedaulatan adalah rakyat," tuturnya.

Hal itu diungkapkan saat membuka Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Musyawarah Nasional (Munas) XXV Kohati.

"Mau memilih Pak Anies silahkan, mau memilih Pak Prabowo silahkan, Mau milih Pak Ganjar silahkan," ujar Presiden Jokowi dalam sambutanya yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 24 November 2023. 

Presiden pun berkelakar untuk tidak memilih Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Hal tersebut disambut gelak tawa oleh peserta Kongres XXXII HMI dan Munas XXV Kohati.uturnya.

Jokowi Enggan Beberkan Alasan Pilih Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK

Presiden Joko Widodo enggan merinci alasan memilih Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango. Jokowi enggan berkomentar terlalu jauh mengenai persoalan yang sedang berproses di KPK.

"Ya banyak pertimbangan tapi enggak bisa saya sampaikan. Memang pilihannya ada empat (nama) tetapi apapun kita harus memilih satu," ujar Jokowi usai menghadiri Puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2023, di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 25 November 2023. 

Presiden berharap KPK dapat menjalankan tugasnya secara normal. Meski terjadi pergantian pucuk pimpinan. 

Sebelumnya, Presiden telah mendatangani surat pemberhentiaan sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Ia juga telah menekan penetapan Nawawi sebagai pengganti Firli. 

Baik pemberhentian Firli dan penetapan Nawawi tertuang dalam Keputusa Presiden (Keppres) Nomor 166. Keppres diteken Presiden Jokowi pada Jumat, 24 November 2023.

Jokowi Terbitkan PP 53/2023, Pengamat: Sarat Nuansa Kepentingan Politik

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2023 mengizinkan para menteri gubernur hingga wali kota untuk maju di pemilihan presiden 2024 tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam Pasal 18 Ayat (1A) mengatur tentang menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai presiden atau calon wakil presiden sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap pejabat negara baik itu menteri, gubernur dan wali kota tidak perlu lagi mengajukan penguduran diri ketika dirinya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden mendatang.

Sebelum hal ini naik ke permukaan, masyarakat sempat dihebohkan dengan disahkannya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Apakah kedua hal ini dapat dikorelasikan sebagai intrik politik?

Perubahan regulasi ini tentunya menimbulkan hipotesa di mana budaya nepotisme mulai berkembang dan tidak terlepas dari kepentingan politik.

PP Nomor 53 Tahun 2023 sangat berbeda dengan yang berlaku dalam kontestasi Pilpres 10 tahun ke belakang. Sebelumnya pada PP Nomor 32 Tahun 2018 secara eksplisit menyatakan setiap pejabat negara yang mencalonkan diri dan diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden, diharuskan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya tanpa terkecuali.

Jokowi Sebut Banyak Pertimbangan Pilih Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Presiden Jokowi Hadiri Puncak Hari Guru Nasional 2023

Presiden Jokowi Targetkan 1 Juta Guru Honorer Jadi ASN PPPK

Presiden Ingatkan Mendikbudristek Waspada Mengubah Kurikulum