Awas Terjengkang Karena Hutang

Total utang Indonesia mencapai Rp7.560 triliun. Rekor terbesar sepanjang sejarah. Sayangnya, pinjaman ke Bank Dunia bukan utang produktif dan tidak memberi dampak ekonomi langsung ke rakyat, selain gali lubang tutup lubang menambal defisit APBN. 

Secara tak langsung, utang juga tersedot besar-besaran ke proyek mercusuar, seperti IKN dan infrastruktur penunjangnya.

Inovasi Fintech Indonesia Diapresiasi pada Level ASEAN

Ajang tahunan pemberian apresiasi atas keberhasilan dan inovasi bisnis secara berkelanjutan dalam ASEAN Business Award (ABA) 2023, menjadi salah satu momentum bersejarah bagi pelaku fintech Indonesia.

Tanpa Drama, Sri Mulyani Pamer Kondisi Ekonomi Indonesia

Telkom Bangun Hyperscale Data Center di Batam

Gandeng mitra global dalam pembangunan Hyperscale Data Center di Batam, Telkom Agresif Ciptakan Kolaborasi yang inklusif di kawasan Asia dan sekitarnya.
 

Kuatkan Stabilitas Ekonomi, Pj Gubernur DKI Perintahkan SKPD Dorong Potensi UMKM

Ekonomi Berkelanjutan Terhambat Masalah Pembiayaan

Survei: Orang Indonesia Tetap Hobi Beramal di Waktu Sulit

Survei kepercayaan publik yang dilakukan oleh Illuminate Asia terhadap kondisi ekonomi mengungkap persepsi positif terhadap arah perekonomian Indonesia, walaupun masyarakat masih dibayang-bayangi kekhawatiran dan kehati-hatian terhadap kondisi ekonomi di masa depan.

Rating Fitch Didukung Pengelolaan Utang yang Hati-hati

Presiden Jokowi Minta Perkuat Sinergi & Inovasi Pengendalian Inflasi

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pentingnya menjaga inflasi tetap terkendali, terlebih di tengah berbagai tantangan yang masih mengemuka. Tim pengendali inflasi diminta untuk terus memperkuat inovasi dalam pengendalian inflasi. 

Presiden Jokowi menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan dukungan Kerangka Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

Arahan Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi disampaikan guna terus menjaga inflasi agar tetap rendah, di tengah tantangan yang masih mengemuka.

"Inflasi ini penting dan di negara mana pun pengendalian inflasi itu biasanya hanya dilakukan dari bank sentral," kata Presiden Jokowi di Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis, 31 Agustus 2023. 

Menurut Presiden, pemerintah Indonesia tidak melakukan pengendalian inflasi hanya melalui bank sentral seperti yang dilakukan oleh negara lain.

“Tanya di negara manapun, pasti memakai itu (bank sentral). Kita tidak, kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,” ungkap Jokowi. 

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi memberikan lima arahan sinergi kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan, melalui lima langkah kebijakan yakni, 

1. Mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi 
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian 
3. Mengintegrasikan data stok dan necara pangan daerah
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok
5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.

Gubernur Bank Indonesia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan inovasi yang ditempuh oleh seluruh pemangku kebijakan dalam pengendalian inflasi. 

Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Bank Indonesia memperkirakan inflasi di 2023 akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 persen dan akan menurun menjadi 2,5 persen pada 2024. 

Bursa Efek Indonesia Kembali Berlakukan Auto Reject Bawah Simetris

Bursa Efek Indonesia mulai memberlakukan kebijakan Auto Rejection Bawah (ARB) dan Auto Reject Atas arah Simetris mulai Senin, 4 September 2023. Kebijakan ini membuat saham direntang harga tertentu bisa turun hingga 35%. 

Saat ini BEI kembali memberlakukan kebijakan Auto Rejection Simetris ke level pra pandemi covid-19. 

Implementasi kebijakan persentase ini menjadi simetris karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pasar seiring dengan pencabutan status pandemi covid-19 di Indonesia. 

Dengan normalisasi tahap dua ini, bagi saham yang rentang harga Rp50-Rp200 per saham akan diberlakukan ARB sebesar 35 persen. Saham rentang Rp200-Rp5.000 per saham akan diberlakukan ARB sebesar 25 persen. 

Sebelumnya, Bursa Efek Indoensia telah melakukan penyesuaian batasan ARB tahap satu di sistem perdagangan bursa pada 5 Juni 2023 lalu. Penyesuaian ini merupakan bagian dari tahapan lanjutan proses normalisasi perdagangan bursa pasca pandemi. 

Dalam penyesuaian tahap satu lalum bagi saham dengan rentang Rp50 hingga di atas Rp5.000 dikenakan ARB yang sama, yaitu 15 persen dari sebelumnya sebesar 7 persen. 

Rupiah Jeblok di Rabu Pagi

Kesenjangan Inklusi Keuangan Jadi Tantangan Pelaku UMKM

Sebagai perusahaan solusi makanan total yang hadir secara global, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menjadi bagian dari ASEAN Business and Investment Summit 2023 (ABIS) yang mengusung tema “ASEAN Centrality: Innovating to Greater Inklusivitas”.

 

Mendagri Minta Pemda Atensi Kenaikan Harga Beras

Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beras.
 

ASABRI Dorong Gerakan Ekonomi Berkelanjutan

Program penanaman bibit hutan bakau dilakukan PT ASABRI (Persero) sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Masih Ada Peluang Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,2%

2 Tahun Aktivitas Manufaktur Ekspansi

Fitch Pertahankan Peringkat Indonesia, BI: Kepercayaan Internasional Terjaga

Penjualan Dell Bakal Terdorong Tren Kecerdasan Buatan

Dell Technologies menaikkan perkiraan pendapatan dan laba setahun penuh karena booming kecerdasan buatan (AI). Hal itu sekaligus menstabilkan permintaan perangkat keras komputer dan produk server setelah kemerosotan selama berbulan-bulan.

Dorong Literasi Keuangan Masyarakat untuk Percepat Proses Pembangunan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menuturkan literasi keuangan masyarakat perlu didorong untuk mengimbangi perkembangan inklusi keuangan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional.

BPS: Indonesia Mengalami Deflasi 0,02% di Agustus 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum sebesar 0,02% pada Agustus 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata harga bulan sebelumnya yaitu Juli 2023.

Kelompok pengeluaran yang dominan mendorong deflasi secara bulanan pada Agustus 2023 ialah makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok itu tercatat mengalami deflasi 0,25 persen (mtm) dan memberikan andil terhadap deflasi umum sebesar 0,07 persen (mtm).

Komoditas utama yang menyebabkan deflasi di kelompok tersebut yakni, daging ayam ras dengan andil terhadap deflasi 0,07 persen (mtm); bawang merah 0,05 persen (mtm); telur ayam ras 0,02 persen (mtm); dan ikan segar 0,01 persen (mtm).

Sedangkan dari sisi komponen, BPS mencatat adanya deflasi pada komponen harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, masing-masing deflasi 0,02 persen (mtm) dan 0,51 persen (mtm). Sedangkan komponen inti tercatat mengalami inflasi 0,13 persen (mtm).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Agustus 2022, terjadi inflasi sebesar 3,27%. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahunan pada Juli yaitu 3,08%.

Strategi Jokowi Jaga Inflasi, dari Integrasi Data Stok Pangan hingga Cari Investor

Inflasi Indonesia Terendah di Dunia

Lampaui Nasional, Jokowi Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Sulteng

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dinilai cukup tinggi.

Tanpa Hilirisasi, Indonesia Bakal Kesulitan Jadi Negara Maju

Arah Kebijakan Pangan Indonesia Sejalan dengan ASEAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim.

Bos IMF Bakal Kunjungi Tiongkok, Indonesia, hingga India

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva akan mengunjungi Tiongkok pada Rabu, 30 Agustus, sebelum kunjungan yang dijadwalkan di dua negara Asia lain.

Menkeu Diminta Berikan Insentif untuk Kementerian yang Pendapatannya Naik

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengeluhkan anggaran kementerian/lembaga di 2024 turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indonesia Maju 2045, Fakta atau Fiksi?

Presiden Jokowi sering menyebut Indonesia Emas 2045 akan menjadi Negara Maju berkat bonus demografi yang produktif. Sementara itu, para ekonom sepakat, untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai modal menjadi negara maju, maka perekonomian harus tumbuh 8% pertahun. Faktanya, Indonesia hanya tumbuh 5 persen by/tahun dalam 10 tahun terakhir.

Relevankah optimistisme Negara Maju berbekal pertumbuhan ekonomi 5-6%? Apa basis data Presiden sering mengulang waktu tersisa 13 tahun?

Presiden Jokowi Minta Urusan Politik 2024 Tak Ganggu Stabilitas Ekonomi RI (TEST EDIT)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta urusan politik di 2024 tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Joko Widodo saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Kota Cirebon, Selasa, 29 Agustus 2023.

“Semua negara saat ini pada posisi yang tidak mudah, semua negara pada posisi yang sangat sulit, semua negara,” tutur Jokowi.

Bahkan Amerika dan negara-negara di Eropa pun menurut Jokowi pertumbuhan ekonomi dan inflasinya ada pada posisi yang sangat sulit.

“Harga-harga membumbung tinggi. Bahkan ada satu negara di Eropa yang harga energinya, harga listrik, gas, harga bensin sampai naiknya 700 persen,” jelasnya. 

Jokowi menyebut, Indonesia patut bersyukur karena inflasi masih bisa dikendalikan di angka 3,1. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua juga masih tumbuh 5,17 persen.

“Termasuk tiga terbaik dunia,” tutur Jokowi. Untuk negara-negara G-20, ekonomi Indonesia masih baik bersama dengan India dan Tiongkok. 

Dengan ekonomi yang terus tumbuh, Jokowi meminta jangan sampai urusasn politik di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi.

“Karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit,” kata Jokowi. 

Jokowi meminta untuk urusan Pemilu 2024 jangan terburu-buru. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, salah satunya ekonomi Indonesia.

“Tidak usah tergesa-gesa ojo ke susu kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita,” tutur Jokowi.

Terlebih menurut Jokowi atraksi politik belum selesai. Sejumlah partai masih mencari format koalisi calonnya. “Masih belum jelas cawapresnya siapa,” tambahnya. 

Sehingga Jokowi meminta masyarakat untuk giat beker menjadi lebih produktif.

Indonesia Siap Gelar AIPF, Bahas 3 Sektor Penting