Koalisi serikat pekerja bersama Partai Buruh menggelar deklarasi dan ikrar kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi tersebut menjadi bentuk komitmen kaum buruh untuk menjaga persatuan nasional serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk bertuliskan "Ikrar Buruh Indonesia: Jaga Persatuan Indonesia - Jaga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto". Mereka menyatakan siap mengerahkan jutaan buruh apabila terjadi upaya inkonstitusional untuk menggulingkan atau mengganggu stabilitas pemerintahan yang sah hasil pemilu.
Deklarasi tersebut juga merespons berkembangnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, dan pejabat negara. Serikat pekerja mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi bohong maupun kepentingan pihak tertentu yang berpotensi memecah belah bangsa.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ikrar kebangsaan itu berlandaskan komitmen untuk menjaga kedaulatan bangsa dan demokrasi konstitusional.
"Presiden selalu mengingatkan bahwa harus menjaga persatuan, harus menahan kepentingan asing yang akan merugikan bangsa kalau memang mereka akan mengeksploitasi Indonesia," ujar Said Iqbal dikutip dari tayangan
Metro Hari Ini Metro TV, Sabtu, 7 November 2026.
Said menegaskan, serikat buruh tidak menolak aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi di ruang publik harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan tidak berujung pada kerusuhan.
"Kalau
demonstrasi dan unjuk rasa, silakan sebagai bentuk demokratis. Pak Prabowo membolehkan, tetapi tidak boleh rusuh. Harus sesuai konstitusi dan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang bisa didengar dengan baik oleh pihak yang dituju," imbuh dia.
Melalui ikrar tersebut, elemen buruh menyatakan komitmennya untuk menjaga persatuan nasional dan menolak manuver politik yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Streaming