NEWSTICKER

Index: 2023-05-30

Kebelet Cawe-Cawe Kepala Negara

Kebelet Cawe-Cawe Kepala Negara

Editorial MI Video • 32 minutes ago

Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk tidak akan netral dan harus cawe-cawe di Pilpres 2024 telah menghinakan akal sehat rakyat. Tidak pernah ada kebaikan yang lahir dari cawe-cawe penguasa, apalagi penguasa yang masa baktinya akan habis dalam hitungan bulan. 

Presiden Jokowi seharusnya cukup bertindak memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Perkara siapa yang akan menerima tongkat estafet untuk lima tahun mendatang, biar itu diputuskan oleh rakyat selaku pemilik sah kedaulatan di Republik ini. 

Keinginan Jokowi untuk ikut campur dalam pemilu disampaikan langsung oleh mantan Wali Kota Surakarta itu saat jamuan makan bersama pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023) sore. 

Harus kita katakan bahwa pernyataan ini terlalu vulgar. Publik pun semakin yakin, bahwa Jokowi sejatinya takut kehilangan kekuasaan. Ia sampai harus mencari penerus. Republik ini laksana kerajaan dengan putra mahkota adalah sosok yang wajib direstui sang raja. 

Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Bey Machmudin sampai harus mengeluarkan klarifikasi. Bey menyebut, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih. 

Namun, klarifikasi dari Istana justru semakin menguatkan keyakinan bahwa Jokowi yang notabene seorang kepala negara memang sedang meremehkan kecerdasan masyarakat. Publik seperti dianggap bodoh, harus dituntun, tidak bisa mencari siapa sosok yang kredibel menakhodai negeri ini untuk lima tahun ke depan. 

Pembangunan IKN misalnya, sudah diatur melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2022. Rakyat paham betul bahwa siapa pun pengganti Jokowi haruslah melanjutkan kebijakan pembangunan IKN. Sebab, jika tidak, itu sama saja melanggar perintah undang-undang. 

Kita juga harus meluruskan jalan pikiran Jokowi yang bengkok itu. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. 

Tidak ada satu pun ayat yang mengatakan, pemimpin berikutnya ditentukan oleh petahana. Kalaupun Jokowi ingin seorang penerus dan meninggalkan legasi, biarlah itu tumbuh karena ide, bukan ambisi apalagi akal-akalan ala Istana.

Puluhan ASN Disebut Bersedia Pindah ke IKN

Puluhan ASN Disebut Bersedia Pindah ke IKN

Headline News • 53 minutes ago

Analis: Jokowi Tak Punya Etik Bersikap Cawe-Cawe Urusan Capres

Analis: Jokowi Tak Punya Etik Bersikap Cawe-Cawe Urusan Capres

Primetime News • 1 hour ago

Presiden Jokowi dalam forum pertemuan pimpinan media mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Pernyataan itu membuat geram Analis Ekonomi Politik, Didik J Rachbini, dan mengatakan, Jokowi tidak memiliki etik.

"Kalu secara hukum memang tidak salah, tetapi tidak punya etik," ucap Didik dalam program Primetime News Metro TV, Selasa (30/5/2023).

Didik mengungkapkan bahwa Jokowi tidak memiliki etik jika cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Bahkan, ia mengibaratkan seperti halnya meludah ke lantai dalam sebuah acara pesta besar.

"Saya mencontohkan dengan meludah supaya ekstrem, supaya terlihat salahnya dimana, ini masalah etik" ungkap Didik dengan nada tinggi.

Menurut Didik, presiden selaku kepala negara, jika dilihat dari segi politik maka tidak boleh memihak salah satu kubu. Ia mengatakan, pengaruh dan kekuatan yang dimiliki Jokowi masih sangat besar dalam gelaran lima tahun sekali tersebut.

"Dia (Jokowi) punya sumber daya, punya intel, kekuatannya masih sangat besar," ujarnya.

Kendati demikian, pihak istana mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam perkataan Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin media siang tadi. Bahkan, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan Jokowi tidak memihak ke mana pun.

"Tidak ada yang salah dengan diksi cawe-cawe Jokowi," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Ali menegaskan Jokowi hanya ingin memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Bahkan ia mengatakan, masyarakat telalu membesar-besarkan kata cawe-cawe tersebut.

"Ini pertemuan yang biasa dilakukan, Jokowi bukan presiden pertama yang melakukan pertemuan tersebut," ungkap Ali.

Sebeumnya, Presiden Jokowi mengaku dan menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk memastikan kebijakan strategis nasional. Di antaranya, perkembangan ekonomi dan pembangunan IKN dapat dilanjutkan.

Jokowi mengakui hal itu dihadapan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi menegaskan tidak akan melanggar konstitusi, ia berasalan mengupayakan Indonesia menjadi negara maju. 

Presiden Umumkan Kenaikan Gaji PNS 16 Agustus

Presiden Umumkan Kenaikan Gaji PNS 16 Agustus

Headline News • 2 hours ago

Walubi Gelar Baksos Pengobatan Gratis di Borobudur

Walubi Gelar Baksos Pengobatan Gratis di Borobudur

Special Report • 2 hours ago

Dalam rangka memperingati Hari Raya Trisuci Waisak, Walubi menggelar bakti sosial pengobatan gratis. Kegiatan itu menargetkan 8 ribu orang dari wilayah sekitar Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Walubi bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, di antaranya RS Suci Paramita, RS Sardjito, RS Tentara Soedjono Magelang dan Nation Hospital Singapore.

Terdapat sebanyak 200 dokter dan 400 tenaga kesehatan yang siap melayani warga. Selain itu, Sebanyak 205 sukarelawan dari mahasiswa Buddhis, pemuda Buddhis, dan umat Buddha Jakarta dan Jawa Tengah.

"Acara ini didukung oleh 200 dokter dari berbagai spesialis," ucap Wakil Ketua Panita Waisak Nasional Walubi 2567 BE/2023, Karuna Murdaya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun turut mengunjungi kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara yang telah menggelar bakti sosial tersebut.

Kronologi Pembuangan Mayat di Tol Cibici

Kronologi Pembuangan Mayat di Tol Cibici

Headline News • 2 hours ago

Arsul Sani: Putusan Sistem Pemilu Bukan Kewenangan MK

Arsul Sani: Putusan Sistem Pemilu Bukan Kewenangan MK

Primetime News • 2 hours ago

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menegaskan bahwa putusan sistem pemilu bukan merupakan kewenanganan Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK harus berhati-hati dalam memutuskan uji materi tentang sistem pemilu yang sudah dibuat dan disetujui oleh DPR dan pemerintah. 

"Harus hati-hati betul Mahkamah Konstitusinya. Mereka harus sadar ini bukan kewenangannya untuk merubah sistem pemilu, ini kewenangan proses legilasi di parlemen," ujar Denny Indrayana dalam Primetime News Metro TV, Selasa (30/5/2023).

Denny Indrayana juga membantah isu bocornya putusan MK mengenai informasi pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup. 

Hal itu juga ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta Polri dan MK mengusut dugaan kebocoran informasi tersebut. 

Empat Kandidat DK OJK Bakal Dipilih Presiden

Empat Kandidat DK OJK Bakal Dipilih Presiden

Headline News • 3 hours ago

PKS Pastikan Tak Mengusung Kaesang di Pilkada Depok

PKS Pastikan Tak Mengusung Kaesang di Pilkada Depok

Primetime News • 3 hours ago

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengomentari peluang putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Wali Kota Depok 2024. Wakil ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid memastikan PKS tidak akan mengusung Kaesang maju memperebutkan kursi Wali Kota Depok.

Menurut Hidayat, PKS sama sekali tidak terpikir untuk mengusung Kaesang lantaran menurutnya sejauh ini Kaesang tidak memiliki ikatan dengan Kota Depok.

Kendati demikian Hidayat Nur Wahid menyebut PKS tetap menghormati jika Kaesang berani berkontestasi di Pilkada Depok nanti. Ia menyebut hal itu merupakan hak politik Kaesang.

Jokowi dan Arti Cawe-cawe

Jokowi dan Arti Cawe-cawe

Headline News • 3 hours ago

Perubahan Iklim Tentukan Sikap Komunitas Global

Perubahan Iklim Tentukan Sikap Komunitas Global

Headline News • 3 hours ago

Upaya dalam rangka perubahan iklim (atau disebut aksi iklim) akan menentukan apakah komunitas global dapat mencapai target jangka panjang Paris Agreement dan bisa membatasi kenaikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global secepat mungkin.

Pohon Kehidupan jadi Tema Logo IKN

Pohon Kehidupan jadi Tema Logo IKN

Headline News • 3 hours ago

 Warga Temanggung Sambut Kedatangan 32 Biksu Thudong

Warga Temanggung Sambut Kedatangan 32 Biksu Thudong

Metro Hari Ini • 4 hours ago

Rombongan 32 biksu yang melakukan ritual thudong telah melewati Temanggung, Jawa tengah, Selasa (30/5/2023). Kedatangan para biksu disambut antusias oleh ratusan warga termasuk para santri. 

Warga dan ratusan santri dari Pondok Pesantren Darul Aman Pringsurat, Temanggung sudah menunggu rombongan biksu di pinggir jalan nasional Semarang-Yogyakarta sejak Selasa (30/5/2023). Mereka memberikan semangat dan bantuan makanan kepada para biksu. 

Sebelumnya, para biksu berangkat dari Semarang untuk menuju destinasi akhir yaitu Candi Borobudur, Kabupaten malang. Rombongan biksu dikawal ketat personel gabungan TNI, Polri, dan sejumlah ormas. 

Para biksu melakukan ritual thudong atau berjalan kaki dari Thailand menuju Indonesia untuk merayakan waisak di kawasan Candi Borobudur. Para biksu ini berasal dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia.