KPK Pastikan Pemeriksaan Sekjen DPR Terkait Kasus Baru

8 Fraksi DPR Konsisten Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Pemilu 2024

Delapan partai politik parlemen kompak menolak wacana pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Penolakan sistem proporsional tertutup ini dinyatakan sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia. 

Perwakilan delapan fraksi partai politik penolak sistem pemilu proporsional tertutup kembali menegaskan sikapnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (30/5/2023). 

Kedelapan partai menyatakan konsisten mendukung sistem prosporsional terbuka pada Pemilu 2024. Delapan partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, PKB, dan PKS. 

Meski belum ada putusan mengenai sistem Pemilu 2024, kedelapan partai meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu sebagai bentuk nyata demokrasi. 

Dari sembilan partai politik parlemen, hanya PDIP yang menyatakan mendukung sistem proporsional tertutup karena peserta pemilu adalah partai politik. Namun, PDIP menegaskan komitmen untuk selalu taat asas dan konstitusi. 

Isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya. 

Usai Diperiksa KPK, Sekjen DPR Bungkam

Diperiksa KPK, Sekjen DPR Kabur Saat Ditanya Wartawan

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri belum bisa memerinci kasus yang ditanyakan ke Indra

Sikap 8 Fraksi DPR Menolak Sistem Pemilu Tertutup Dinilai Cuma Pernik

8 Fraksi DPR Tanggapi Gugatan Sistem Pemilu

DPR Tunggu Pemerintah Sikapi Putusan MK tentang KPK

Polemik Masa Jabatan Pimpinan KPK, DPR Tunggu Sikap Pemerintah

MK memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan

3 Rancangan PKPU Disetujui

Polri Tidak Boleh Loyo Telusuri Aliran Dana Narkoba

Bertemu Gibran, Puan Tegaskan PDIP Masih Solid

Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Kasus Dugaan KDRT Bukhori Yusuf

Komisi III DPR Bakal Kupas Berlakunya Putusan MK Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK

Komisi III Bakal Kaji Berlakunya Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

DPR Sebut Rokok Elektrik Perlu Pengawasan BPOM

Arsul Sani: Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun, Periodesasi Hakim MK Perlu Menyesuaikan

Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Ahmad Sahroni: Saya Bingung

Komisi III DPR berencana memanggil MK terkait putusan tersebut

Demokrat Pertanyakan Kewenangan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK

Masa jabatan pimpinan KPK diubah dari empat tahun menjadi lima tahun

Bedah Editorial MI: Uang Laknat Wakil Rakyat

Mahalnya biaya untuk berkompetisi di pemilu legislatif membuat mereka yang berambisi menjadi anggota dewan menggunakan segala cara demi memenuhinya. Celakanya, di antara mereka tak segan menempuh upaya terlarang, bahkan sampai melakukan kejahatan luar biasa.

Beragam cara menyimpang untuk menjadi wakil rakyat sudah terungkap. Sebagai ongkos politik, misalnya, ada yang melakukan korupsi. Kelakuan buruk ini dilakukan oleh beberapa pejabat yang ingin kembali menjabat di badan legislatif.

Cara kotor lainnya ialah dengan melakukan pencucian uang. Hal ini pun kembali diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka mewaspadai tindak pidana yang dipraktikkan partai politik maupun calon anggota legislatif pada Pemilu 2014.

Terakhir, Polri menemukan indikasi kuat soal penggunaan uang hasil perdagangan narkoba untuk kepentingan konstetasi Pemilu 2024 di sejumlah daerah. Indikasi itu dipaparkan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Jayadi, kemarin.

Wakil rakyat harus berintegritas, punya moral yang baik, juga apik dalam perilaku dan perbuatan. Memperdagangkan narkoba adalah tindakan yang buruk, sangat buruk, juga tak bermoral. Daya rusak yang diakibatkan bagi bangsa sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin perusak rakyat kita biarkan menjadi wakil rakyat?

Biaya untuk menjadi anggota legislatif di negeri ini memang mahal. Caleg mesti menguras tabungan dalam-dalam untuk membayar biaya saksi, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lainnya. Belum lagi jika mesti memberikan mahar kepada partai politik yang menaunginya.

Hasil riset salah satu lembaga riset menyebutkan, untuk Pemilu 2019, caleg DPR RI harus menyediakan dana minimal Rp1 miliar-Rp2 miliar, DPRD provinsi Rp500 juta-Rp1 miliar, dan DPRD kabupaten/kota Rp300 juta. Itu minimal, sedangkan realitasnya bisa berlipat-lipat.

Kepada Polri, kita meminta agar indikasi penggunaan uang hasil peredaran narkoba untuk kontestasi Pemilu 2024 dibongkar. Ungkapkan kepada publik siapa saja anggota legislatif yang ditangkap karena terlibat dalam perdagangan barang laknat itu. Beberkan para penjahat yang tak tahu diri untuk menjadi wakil rakyat itu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan biarkan rakyat bertanya-tanya, pastikan semuanya terang benderang.

Amat mustahil mereka yang lolos ke gedung dewan dengan cara kotor bisa memberikan hasil kerja yang bersih. Wakil rakyat hanya buat orang-orang terhormat, bukan untuk para penjahat.

Komisi III DPR & Pemerintah Sepakat Usia Minimal Hakim MK 60 Tahun

Rapat Paripurna DPR Riuh Gara-Gara Golkar Kampanye Capres

Rapat paripurna DPR riuh karena adanya aksi kampanye capres yang digaungkan politikus Golkar, Dave Laksono, Selasa (23/5/2023). Kampanye itu disampaikan di tengah-tengah rapat paripurna usai dirinya menyampaikan pandangan fraksi Golkar terhadap pembahasan dalam agenda rapat tersebut.

Salah satu agenda rapat paripurna DPR RI ke-24 masa sidang V 2023 ini adalah mendengarkan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah.

Usai menyampaikan pandangan fraksinya, politikus Golkar, Dave Laksono langsung mengambil kesempatan untuk berkampanye. 

"Golkar Indonesia, Airlangga Presiden," ucap Dave.

Aksi Dave mengkampanyekan capres itu langsung disambut riuh oleh anggota DPR lainnya.

Komisi I DPR Kritik Prabowo Bagikan Motor ke Babinsa

Komisi I DPR sekaligus Anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengkritik langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang turun langsung membagikan sepeda motor kepada bintara pembina desa di seluruh Indonesia. Ia menilai, hal ini kerap bersinggungan dengan etika komunikasi pejabat publik yang kurang elok. 

Hasanuddin menekankan, jika Babinsa membutuhkan logistik operasional pengadaannya hanya cukup sampai KSAD. Menhan dinilai tidak perlu cawe-cawe membagikannya karena urusan sepeda motor merupakan urusan kepala staf masing-masing. 

Untuk itulah, Hasanuddin juga mendukung sebagian substansi usulan revisi UU TNI bahwa pengadaan logistik dalam skala kecil demi efisiensi birokrasi penting untuk dikaji ulang. 

Prabowo selama ini memang kerap berkeliling daerah untuk membagikan sepeda motor bagi para Babinsa. Aktivitas itu telah dilakukan Prabowo sejak tahun lalu. Teranyar Prabowo mendatangi Koramil 0801/01 Pacitan, Jawa Timur. Prabowo menyerahkan 153 sepeda motor bagi Babinsa Kodim 0801/Pacitan untuk mendukung tugas operasional.

Prabowo menyampaikan sumbangan motor dinas itu untuk mendukung tugas Babinsa yang salah satu di antaranya pembinaan teritorial yang Ia nilai harus terus diperkuat karena itu tulang punggung dari pertahanan.  

"TNI-Polri satu. TNI-Polri mengabdi untuk rakyat, harus melindungi rakyat dengan penuh kasih sayang. Motor-motor ini adalah didapat dengan uang rakyat. Ini adalah untuk pelaksanaan tugas kalian," ujar Prabowo. 

Peran DPR RI dalam Mengawal Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional

Isu ketahanan pangan menjadi sorotan bagi negara-negara dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Hal ini karena pangan menyangkut soal kebutuhan pokok yang harus dipenuhi karena menyangkut kebutuhan hidup manusia.

Apalagi saat ini Indonesia sedang di tengah ancaman cuaca ekstrem. Adapula ancaman krisis ekonomi global yang melanda Indonesia.

Isu ketahanan pangan kembali menjadi sorotan. Lantas bagaimana peran DPR RI dalam mengawal kebijakan ketahanan pangan Nasional?

KPU Bersama DPR akan Gelar Rapat Bahas PKPU Kampanye Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membahas peraturan KPU tentang kampanye, laporan dana kampanye dan logistik pemilihan umum pada Jumat (26/5/2023). Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut, pihaknya belum akan merevisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang keterwakilan perempuan. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, akan menggelar rapat dengan DPR RI untuk membahas peraturan KPU mengenai kampanye di Pemilu 2024. Rencananya pertemuan akan dilakukan bersama dengan pemerintah dan DPR pada pekan depan. 

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menuruti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI soal pembulatan pecahan desimal ke bawah calon legislatif perempuan di setiap daerah pemilikan atau Dapil yang diatur dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. 

Ketua KPU menyatakan, pihaknya tidak akan merevisi Pasal 8 Ayat 2 PKPU sebagaimana hasil kesimpulan rapat pada Rabu pekan lalu. Menurut Hasyim, tidak direvisinya PKPU tersebut disebabkan oleh semua partai politik. Peserta Pemilu 2024 telah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif perempuan di atas ketentuan minimum 30%. 

Komisi III DPR Pastikan Bahas RUU Perampasan Aset

DPR Buka Peluang Bentuk Pansus RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan aset hingga kini terus dimatangkan oleh pemerintah dan DPR RI. DPR telah menerima surat presiden dan draf RUU Perampasan Aset.

Anggota Komisi III Arsul Sani menyebut, ada peluang dibentuknya pansus untuk merampungkan RUU ini hingga disahkan menjadi Undang-Undang. 

"Namun kewenangan itu, pada akhirnya untuk menentukan akan dibahaskan kembali di rapat musyawarah pengganti Pamus. Bisa juga kemudian pilihannya dibentuk pansus misalnya, panitia khusus," ujar Arsul Sani.

DPR Sepakat PKPU soal Keterwakilan Perempuan Tak Direvisi

Anggota Komisi II DPR Nilai PKPU soal Keterwakilan Perempuan Tak Perlu Direvisi

DPR Pastikan RUU PPRT Tak Tumpang Tindih dengan Aturan Lain

Revisi UU TNI Dinilai Akibat Koordinasi Buruk TNI-Kemenhan