KPK Dinilai Sudah Kehilangan Identitas

Butuh Desakan Publik untuk Memaksa Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Pemerintah Disebut Punya Andil atas Masalah KPK

Mantan Ketua KPK: Putusan MK Terima Gugatan Nurul Ghufron Dinilai Janggal

Tanpa basa-basi Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menggugat batas umur calon pimpinan KPK, serta penyetaraan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga eksekutif lain. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, masa jabatan pimpinan KPK jajaran Firli Bahuri akan berakhir di tahun 2024. 

Mantan ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pengabulan gugatan yang dibuat oleh Nurul Ghufron tersebut terdapat keanehan. Keanehan tersebut karena, gugatan yang diajukan oleh Nurul Ghufron tidak berkaitan untuk memperkuat kelembagaan KPK atau memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi untuk kepentingan pragmatis Nurul Ghufron.

"Kembali menduga-duga dengan adanya putusan dari MK yang mengabulkan gugatan saudara Nurul Ghufron ini dianggap ada sesuatu yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? karena kita lihat bahwa gugatan yang diajukan Nurul Ghufron itu sebenarnya bukan berkaitan untuk memperkuat kelembagaan KPK atau memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi lebih kepada kepentingan pragmatis Nurul Ghufron," kata Mantan ketua KPK Abraham Samad.

Menurut mantan ketua KPK Abraham Samad berpendapat bahwa keputusan tersebut janggal. Sebab gugatan Nurul Ghufron tersebut mengandung conflict of interest atau kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak dikabulkan oleh hakim MK.

"Boleh dikategorikan bahwa gugatan saudara Nurul Ghufron itu mengandung conflict of interest. Oleh karena ia mengadung conflict of interest idealnya hakim MK tidak mengabulkan," jelas Abraham Samad.

Diketahui, MK memutuskan mengubah periode kepeminpinan KPK di perpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Hakim Konstitusi Anwar Usman manilai, gugatan itu beralasan manurut hukum.

Bedah Editorial MI: Kawal Kredibilitas Dewan Pengawas KPK

KIPRAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengikis rasuah di negeri ini memasuki babak baru. Setelah  pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ada  perubahan sistemik yang harus dihadirkan dalam lembaga KPK. Perubahan itu pun sudah harus diimplementasikan sebelum masa kepengurusan KPK yang lama habis pada 21 Desember 2019. Salah satu yang paling krusial ialah pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Kawal Kredibilitas Dewan Pengawas KPK

Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengikis rasuah di negeri ini memasuki babak baru. Setelah  pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ada  perubahan sistemik yang harus dihadirkan dalam lembaga KPK. Perubahan itu pun sudah harus diimplementasikan sebelum masa kepengurusan KPK yang lama habis pada 21 Desember 2019. Salah satu yang paling krusial ialah pembentukan Dewan Pengawas KPK.

MK Minta Permohonan Uji Materi Revisi UU KPK Diperbaiki

Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang perdana uji materi terhadap revisi UU KPK. MK meminta para mahasiswa yang mengajukan permohonan memperbaiki gugatannya.

Presiden Isyaratkan Terbitkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi polemik politik terhadap hasil revisi UU KPK. Presiden saat ini masih mempertimbangkan dampak politik akibat penerbitan Perppu.

Urgensi Penerbitan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi polemik politik terhadap hasil revisi UU KPK. Presiden saat ini masih mempertimbangkan dampak politik akibat penerbitan Perppu. Apa urgensinya?

Arsul Sani: RUU yang Disahkan Tidak Kontroversial

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai RUU yang disahkan di masa sisa sidang adalah RUU yang tidak kontroversial. Meskipun begitu DPR tetap mendengarkan dan membuka dialog terhadap masukan-masukan dari masyarakat.

Revisi UU KPK Disahkan, Wiranto: Tak Mungkin Presiden Ingin Melemahkan KPK

Revisi UU KPK telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Wiranto menyatakan, dengan disahkannya revisi UU KPK ini, tidak mungkin jika presiden ingin melemahkan KPK. Melalui revisi UU KPK, pemerintah berharap adanya penguatan KPK di kemudian hari.

Revisi UU PAS Untungkan Koruptor?

Di ujung masa kerjanya, DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan atau revisi UU PAS. Draf revisinya dinilai melemahkan dan memberikan keringanan bagi narapidana, khususnya napi koruptor. Benarkah demikian?
 

Polisi Bubarkan Paksa Unjuk Rasa di Depan KPK

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII membakar ban bekas di tengah aksi unjuk rasa di Gedung KPK Jakarta. Pihak Kepolisian yang berjaga membubarkan paksa aksi massa tersebut dengan menurunkan mobil water canon.

Pengunjuk Rasa Bakar Ban Bekas di KPK

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII membakar ban bekas di tengah aksi unjuk rasa di Gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut agar KPK tidak menjadi alat politik, mempercepat pelantikan Pimpinan KPK baru dan mendukung pengesahan RUU KPK.

Massa Pendukung RUU KPK Unjuk Rasa di Depan KPK

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII melakukan aksi di depan Gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut agar KPK tidak menjadi alat politik, mempercepat pelantikan Pimpinan KPK baru dan mendukung pengesahan RUU KPK.

Bedah Editorial MI: Mengukuhkan Legitimasi KPK

Di negara yang menganut sistem demokrasi, tidak ada lembaga super alias superbody ataupun institusi yang diizinkan mempraktikkan kewenangan tidak terbatas. Semua kinerja lembaga dibatasi dan dikendalikan sistem pengawasan, baik eksternal maupun internal, sehingga akuntabilitas lembaga itu dapat dipertanggungjawabkan.

Mengukuhkan Legitimasi KPK

Di negara yang menganut sistem demokrasi, tidak ada lembaga super alias superbody ataupun institusi yang diizinkan mempraktikkan kewenangan tidak terbatas. Semua kinerja lembaga dibatasi dan dikendalikan sistem pengawasan, baik eksternal maupun internal, sehingga akuntabilitas lembaga itu dapat dipertanggungjawabkan.

UU KPK Menguatkan atau Melemahkan?

UU KPK Menguatkan atau Melemahkan? 
Pro kontra terkait UU KPK masih terus terjadi. Sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan ke MK terkait UU baru ini. Namun pemerintah dan DPR berdalih, jika UU KPK ini justru menguatkan KPK. Benarkah demikian? 

Alex Marwata: KPK Masih Mungkin Lakukan Penyidikan di Atas 2 Tahun

Aturan jangka waktu penyidikan maksimal dua tahun bagi KPK dalam menangani sebuah kasus ditanggapi santai oleh Pimpinan KPK terpilih Alexander Marwata. Menurut Alex dalam aturan baru tersebut KPK bisa saja melakukan penyidikan lebih dari dua tahun karena rumusannya ada kata "dapat" terutama dalam kasus-kasus yang rumit.

Tanggapi RUU, Alex: Pasti Ada Perubahan dalam Proses Bisnis di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyesuaikan apapun hasil Revisi UU KPK yang disahkan. Yang pasti menurut Pimpinan KPK terpilih Alexander Marwata, akan ada perubahan dalam proses bisnis di KPK.

Perlukah Dewan Pengawas di Tubuh KPK?

Salah satu kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK adalah pembentukan dewan pengawas. Kontroversi terkait dengan dewan pengawas ini pun masih saja merebak. Apakah keberadaan dewan pengawas ini memperkuat atau justru memperlemah KPK?

Jalan Panjang Revisi UU KPK

Wacana melakukan revisi terhadap UU KPK berawal dari usul Komisi III DPR kepada Presiden Susilo B. Yudhoyono pada 2012. Sejak itu jadwal dimulainya pembahasan terus ditunda akibat gelombang penolakan dari masyarakat. Tapi menjelang akhir masa tugasnya, DPR periode 2014-2019 memutuskan memulai pembahasan RUU KPK pada masa sidang mendatang.

Arsul Sani: Revisi UU KPK Diharapkan Bisa Dorong Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara

Revisi undang-undang no.30 tahun 2002 tentang KPK akhirnya selesai disahkan oleh DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani berharap, undang-undang KPK bisa mendorong efektivitas pengembalian kerugian negara. 

4 Fraksi Beri Catatan dalam Poin Dewan Pengawas

DPR akhirnya selesai mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan tersebut akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Sebanyak 4 fraksi menyampaikan catatan kepada 7 poin revisi UU KPK diantaranya ada fraksi Partai Gerindra, PKS, PPP, dan Demokrat terkait poin dewan pengawas. 

DPR RI Mengesahkan Revisi UU KPK

Hari ini(17/09) DPR RI mengesahkan revisi UU KPK pada rapat paripurna di Gedung DPR. Pada rapat ini disampaikan pula pandangan pemerintah oleh Menkumham, Yasonna Laoly.

Aliansi Masyarakat untuk Perubahan KPK Dukung Revisi UU KPK

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Perubahan KPK menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta mendukung usulan DPR merevisi Undang-Undang KPK. Massa mendesak Presiden segera melantik pimpinan KPK yang baru dan meminta DPR segera mengesahkan revisi UU KPK.

NasDem Beri Dukungan Penuh Sikap Jokowi Terkait Revisi UU KPK

Hari ini(16/09) DPR menggelar sidang paripurna dengan salah satu agenda laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan capim KPK. Johnny G Plate selaku DPR RI dari fraksi NasDem menyatakan bahwa NasDem memberi dukungan yang solid atas sikap pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi. Ia juga menambahkan bahwa manajemen di dalam KPK perlu diperbaiki agar tujuan bersama mencegah korupsi bisa tercapai. 

Revisi UU KPK untuk Memperkuat KPK

Sejak berdiri pada 2003 lalu, KPK telah menyatakan sudah menangani lebih dari seribu kasus. Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan ada 9 poin revisi UU KPK yang berpotensi untuk melemahkan KPK. Namun Presiden menilai setelah 17 tahun UU KPK perlu penyempurnaan secara terbatas.

Mahfud MD Setuju Ada Dewan Pengawas KPK

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD, setuju KPK harus diawasi oleh dewan pengawas. Dewan pengawas harus didesain tidak mempengaruhi proses Pro Justitia.

Arsul Sani: Pimpinan KPK Berlebihan

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat operasional kepada Presiden Joko Widodo akibat revisi UU KPK dan komposisi pimpinan baru, terlalu berlebihan. Menurut Arsul, semestinya hal tersebut disikapi secara proporsional.