NEWSTICKER

Tag Result: ruu kuhp

Bedah Editorial MI: Menyongsong Paradigma Pemidanaan Modern

Bedah Editorial MI: Menyongsong Paradigma Pemidanaan Modern

Editorial MI Video • 3 hours ago UU KUHP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang. Indonesia kini telah memiliki beleid hukum pidana yang benar-benar produk asli bangsa ini dengan segala kontroversi panjang yang menyertainya. Satu hal yang mungkin bisa bersepakat, bahwa semangat untuk memperbarui beleid hukum pidana jelas patut diapresasiasi. 

KUHP yang lama memang harus diganti dengan yang baru karena tidak lagi sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. Hukum pemidanaan kini tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, yaitu keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif. 

Gelombang protes masih terus bermunculan saat RKUHP disahkan oleh anggota DPR pada Rapat Paripurna kemarin. Tidak hanya di luar gedung parlemen, di dalam gedung pun interupsi dari Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mewarnai jalannya rapat paripurna. Proses pembahasan RKUHP dianggap mencerminkan hasil dari praktik legislasi di Indonesia yang antipartisipasi masyarakat. Sorotan utamanya ialah kekhawatiran atas masa depan demokrasi Indonesia yang diprediksi akan mengalami kemerosotan dengan adanya pasal-pasal bermasalah.

Yang jelas, kontroversi, polemik, dan benturan kepentingan dalam melahirkan sebuah kebijakan memang tidak bisa dihindari, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Dalam sebuah proses politik pengambilan kebijakan, tidak mungkin semua kepentingan bisa diakomodasi seluruhnya. Kini, seusai pengesahan menjadi undang-undang, saluran ketidaksetujuan terhadap substansi beleid hukum pidana tersebut berada pada jalur legalistik, yakni melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, yang jelas, sejumlah penundaan atas pengesahan yang dilakukan pemerintah dan DPR juga membuktikan pembuat undang-undang pun telah berupaya untuk mengakomodasi seluruh aspirasi warga negara. Bahkan, UU itu juga tidak akan langsung berlaku karena masih harus melalui masa sosialisasi tiga tahun ke depan.


Sumber: Media Indonesia

Menyongsong Paradigma Pemidanaan Modern

Menyongsong Paradigma Pemidanaan Modern

Editorial MI Video • 3 hours ago UU KUHP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang. Indonesia kini telah memiliki beleid hukum pidana yang benar-benar produk asli bangsa ini dengan segala kontroversi panjang yang menyertainya. Satu hal yang mungkin bisa bersepakat, bahwa semangat untuk memperbarui beleid hukum pidana jelas patut diapresasiasi. 

KUHP yang lama memang harus diganti dengan yang baru karena tidak lagi sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. Hukum pemidanaan kini tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, yaitu keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif. 

Gelombang protes masih terus bermunculan saat RKUHP disahkan oleh anggota DPR pada Rapat Paripurna kemarin. Tidak hanya di luar gedung parlemen, di dalam gedung pun interupsi dari Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mewarnai jalannya rapat paripurna. Proses pembahasan RKUHP dianggap mencerminkan hasil dari praktik legislasi di Indonesia yang antipartisipasi masyarakat. Sorotan utamanya ialah kekhawatiran atas masa depan demokrasi Indonesia yang diprediksi akan mengalami kemerosotan dengan adanya pasal-pasal bermasalah.

Yang jelas, kontroversi, polemik, dan benturan kepentingan dalam melahirkan sebuah kebijakan memang tidak bisa dihindari, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Dalam sebuah proses politik pengambilan kebijakan, tidak mungkin semua kepentingan bisa diakomodasi seluruhnya. Kini, seusai pengesahan menjadi undang-undang, saluran ketidaksetujuan terhadap substansi beleid hukum pidana tersebut berada pada jalur legalistik, yakni melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, yang jelas, sejumlah penundaan atas pengesahan yang dilakukan pemerintah dan DPR juga membuktikan pembuat undang-undang pun telah berupaya untuk mengakomodasi seluruh aspirasi warga negara. Bahkan, UU itu juga tidak akan langsung berlaku karena masih harus melalui masa sosialisasi tiga tahun ke depan.


Sumber: Media Indonesia

RUU Sisdiknas Bikin Panas (1)

RUU Sisdiknas Bikin Panas (1)

Kontroversi • 3 months ago RUU

Kemendikbudristek menjanjikan RUU Sisdiknas sebagai langkah untuk mengimbangi perkembangan sistem pendidikan yang kian cepat. RUU Sisdiknas juga digadang-gadang menjadi solusi atas tumpang tindihnya berbagai undang-undang pendidikan.

RUU Sisdiknas akan mengintegrasikan dan mencabut tiga undang-undang pendidikan. Hal ini menimbulkan berbagai kontroversi dalam penyusunannya. 

Mengapa lagi-lagi pemerintah terburu-buru? Apakah RUU ini akan memperbaiki pendidikan Indonesia?

Dukun Santet Bisa Dipidana? (4)

Dukun Santet Bisa Dipidana? (4)

HOTROOM • 4 months ago RUU KUHP

Praktik perdukunan bisa dibilang masih cukup marak di Indonesia. Terkadang gara-gara praktik perdukunan ini, tak jarang masyarakat main tuduh dan main hakim sendiri sehingga dibuatlah pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib dalam RUU KUHP di mana dukun-dukun yang dapat mengakibatkan penderitaan atau menyakiti orang lain bisa dipenjara.

Namun secara hukum, praktik ilmu gaib ini sulit dibuktikan secara ilmiah. lalu apakah pasal dalam RUU KUHP ini harus ada?

Dukun Santet Bisa Dipidana? (3)

Dukun Santet Bisa Dipidana? (3)

HOTROOM • 4 months ago RUU KUHP

Praktik perdukunan bisa dibilang masih cukup marak di Indonesia. Terkadang gara-gara praktik perdukunan ini, tak jarang masyarakat main tuduh dan main hakim sendiri sehingga dibuatlah pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib dalam RUU KUHP di mana dukun-dukun yang dapat mengakibatkan penderitaan atau menyakiti orang lain bisa dipenjara.

Namun secara hukum, praktik ilmu gaib ini sulit dibuktikan secara ilmiah. lalu apakah pasal dalam RUU KUHP ini harus ada?

Dukun Santet Bisa Dipidana? (2)

Dukun Santet Bisa Dipidana? (2)

HOTROOM • 4 months ago RUU KUHP

Praktik perdukunan bisa dibilang masih cukup marak di Indonesia. Terkadang gara-gara praktik perdukunan ini, tak jarang masyarakat main tuduh dan main hakim sendiri sehingga dibuatlah pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib dalam RUU KUHP di mana dukun-dukun yang dapat mengakibatkan penderitaan atau menyakiti orang lain bisa dipenjara.

Namun secara hukum, praktik ilmu gaib ini sulit dibuktikan secara ilmiah. lalu apakah pasal dalam RUU KUHP ini harus ada?

Dukun Santet Bisa Dipidana? (1)

Dukun Santet Bisa Dipidana? (1)

HOTROOM • 4 months ago RUU KUHP

Praktik perdukunan bisa dibilang masih cukup marak di Indonesia. Terkadang gara-gara praktik perdukunan ini, tak jarang masyarakat main tuduh dan main hakim sendiri sehingga dibuatlah pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib dalam RUU KUHP di mana dukun-dukun yang dapat mengakibatkan penderitaan atau menyakiti orang lain bisa dipenjara.

Namun secara hukum, praktik ilmu gaib ini sulit dibuktikan secara ilmiah. lalu apakah pasal dalam RUU KUHP ini harus ada?

DPR Sepakat Tunda Pengesahan 5 RUU

DPR Sepakat Tunda Pengesahan 5 RUU

Headline News • 3 years ago dpr riruu kuhp

DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna terakhir untuk masa bakti 2014-2019. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR sepakat untuk menunda pengesahan lima rancangan Undang-Undang yakni RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

NasDem: Selesaikan Polemik dengan Dialog

NasDem: Selesaikan Polemik dengan Dialog

Headline News • 3 years ago ruu kpkruu kuhp

Menanggapi serangkaian aksi mahasiswa menolak sejumlah RUU, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyarankan untuk diselesaikan melalui dialog bersama para tokoh dan akademisi. Menurut Surya Paloh, semangat patriotisme harus terus dikedepankan dan tidak memberi kesempatan pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.

RUU Kontroversial Ditunda

RUU Kontroversial Ditunda

Metro Highlight • 3 years ago ruu kuhp

Presiden Joko Widodo meminta untuk menunda pengesahan RUU kontroversial kepada pimpinan DPR dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Lewat perundingan, DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat untuk menunda pengesahan sejumlah RUU tersebut dan akan mendengarkan aspirasi publik.

Viral, Anggota DPRD Sumbar Provokasi Mahasiswa

Viral, Anggota DPRD Sumbar Provokasi Mahasiswa

Top News • 3 years ago ruu kuhptolak rkuhp

Video audiensi antara mahasiswa peserta unjuk rasa dengan anggota DPRD Sumatera Barat viral di media sosial. Dalam video ini terekam saat seorang anggota DPRD justru memprovokasi mahasiswa untuk melakukan aksi di luar yang mereka suarakan terhadap revisi KUHP.

Mahasiswa Bicara Politik Negara

Mahasiswa Bicara Politik Negara

Primetime News • 3 years ago tolak rkuhpruu kuhpruu kpk

Demonstrasi kali ini menimbulkan polemik karena dianggap tidak murni untuk menyampaikan kritik kepada Pemerintah dan DPR terkait pembahasan sejumlah undang-undang. Benarkah ada penumpang gelap yang menunggangi demonstrasi?

Polisi Tak Ragu Tindak Tegas Perusuh

Polisi Tak Ragu Tindak Tegas Perusuh

Primetime News • 3 years ago tolak rkuhpruu kuhpruu kpk

Unjuk rasa di Jakarta sejak Selasa (24/9/2019) hingga Rabu (25/9/2019) disertai perusakan dari sekelompok orang. Mereka yang bertindak kriminal kini ditangani kepolisian.

Panglima TNI Tegaskan Tetap Solid dengan Polri

Panglima TNI Tegaskan Tetap Solid dengan Polri

Breaking News • 3 years ago ruu kpkruu kuhp

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menanggapi video viral bentrok TNI dengan Polri saat mengamankan aksi demo di gedung DPR RI. Menurutnya, TNI tetap pada tugasnya berdasarkan UU membantu Polri dalam hal pengamanan.

Mahfud MD Setuju Adanya Pasal Penghinaan Presiden

Mahfud MD Setuju Adanya Pasal Penghinaan Presiden

Primetime News • 3 years ago penghina jokowitolak rkuhpruu kuhp

Materi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai kontroversi di masyarakat, salah satunya, Pasal 217-220 tentang Penyerangan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Mantan ketua MK, Mahfud MD, menyetujui adanya pasal penghinaan presiden. Sebab Presiden dari luar negeri yang datang ke Indonesia saja jika dihina mendapat hukuman pidana, masa Presiden sendiri tidak.

Nasib RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasib RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Metro Siang • 3 years ago ruu kuhp

DPR akhirnya menunda pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dalam rapat paripurna pada Selasa (24/09/2019). Penundaan pengesahan RUU kontroversial ini juga atas permintaan Presiden Joko Widodo.

DPR Bersikukuh Ingin Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

DPR Bersikukuh Ingin Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

Metro Siang • 3 years ago ruu kuhp

DPR dan Pemerintah sepakat menunda pengesahan RKUHP. Salah satu pasal yang menjadi kontroversi dalam RKUHP yakni Pasal Penghinaan Presiden. Meski Presiden Joko Widodo ingin pasal tersebut dihapus, namun DPR bersikukuh menyertakan pasal tersebut dalam RKUHP.

Polisi Tangkap 94 Pedemo di DPR

Polisi Tangkap 94 Pedemo di DPR

Headline News • 3 years ago ruu kuhp

Polisi menangkap 94 orang pascademo mahasiswa di depan Gedung DPR pada Selasa (24/09/2019).  Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan salah seorang pendemo yang ditangkap diketahui membawa bom molotov. Saat ini mereka masih dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian.

Istana Tanggapi Demo Mahasiswa

Istana Tanggapi Demo Mahasiswa

Metro Xinwen • 3 years ago ruu kuhpruu kpk

Kepala staf presiden Moeldoko menanggapi adanya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Moeldoko mengatakan sebaiknya aspirasi disampaikan dengan mencerminkan adab bangsa Indonesia. Terkait dengan tuntutan massa, Moeldoko juga menyatakan bahwa RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan akan dikaji kembali.

Yusril: KUHP Warisan Belanda Lebih Kacau dari RKUHP

Yusril: KUHP Warisan Belanda Lebih Kacau dari RKUHP

Prime Talk • 3 years ago ruu kuhptolak rkuhp

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berharap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa cepat rampung. Ia menilai KUHP warisan Belanda yang diapakai saat ini sudah patut diperbaharui.

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (4)

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (4)

Prime Talk • 3 years ago ruu kuhptolak rkuhp

Rapat paripurna DPR terkait pengesahan sejumlah rancangan dan revisi undang-undang memicu reaksi masyarakat. Unjuk rasa masyarakat dari berbagai daerah menuntut agar sejumlah RUU yang dinilai kontroversial untuk dicabut, diantaranya RUKHP dan RUU Pemasyarakatan.

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (3)

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (3)

Prime Talk • 3 years ago ruu kuhptolak rkuhp

Rapat paripurna DPR terkait pengesahan sejumlah rancangan dan revisi undang-undang memicu reaksi masyarakat. Unjuk rasa masyarakat dari berbagai daerah menuntut agar sejumlah RUU yang dinilai kontroversial untuk dicabut, diantaranya RUKHP dan RUU Pemasyarakatan.

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (2)

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (2)

Prime Talk • 3 years ago ruu kuhptolak rkuhp

Rapat paripurna DPR terkait pengesahan sejumlah rancangan dan revisi undang-undang memicu reaksi masyarakat. Unjuk rasa masyarakat dari berbagai daerah menuntut agar sejumlah RUU yang dinilai kontroversial untuk dicabut, diantaranya RUKHP dan RUU Pemasyarakatan.

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (1)

DPR Tunda Pengesahan RUU Kontroversial (1)

Prime Talk • 3 years ago ruu kuhptolak rkuhp

Rapat paripurna DPR terkait pengesahan sejumlah rancangan dan revisi undang-undang memicu reaksi masyarakat. Unjuk rasa masyarakat dari berbagai daerah menuntut agar sejumlah RUU yang dinilai kontroversial untuk dicabut, diantaranya RUKHP dan RUU Pemasyarakatan.

Arsul Sani: RUU yang Disahkan Tidak Kontroversial

Arsul Sani: RUU yang Disahkan Tidak Kontroversial

Primetime News • 3 years ago ruu kuhprevisi uu kpkruu kpk

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai RUU yang disahkan di masa sisa sidang adalah RUU yang tidak kontroversial. Meskipun begitu DPR tetap mendengarkan dan membuka dialog terhadap masukan-masukan dari masyarakat.

Pendemo Masih Bertahan di Gedung DPR/MPR

Pendemo Masih Bertahan di Gedung DPR/MPR

Headline News • 3 years ago ruu kuhp

Para demonstran masih bertahan di jalan sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta. Aparat keamanan berusaha membubarkan massa demo karena sudah melewati batas waktu unjuk rasa yang hanya diperbolehkan sampai pukul 18.00 WIB.

Demo Mahasiswa Ricuh, Pagar DPRD Sumsel Rusak

Demo Mahasiswa Ricuh, Pagar DPRD Sumsel Rusak

Breaking News • 3 years ago ruu kuhp

Demonstrasi mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan sempat ricuh. Mahasiswa mencoba masuk ke Gedung DPRD Sumsel dengan merusak pagar. Mahasiswa juga melempari polisi dengan batu dan dibalas polisi dengan tembakan gas air mata.

RKUHP Ancam Kebebasan Pers?

RKUHP Ancam Kebebasan Pers?

Metro Siang • 3 years ago ruu kuhp

Sejumlah pasal dalam RKUHP menuai polemik di kalangan pers. Sejumlah pihak menilai beberapa pasal dalam RUU KUHP ini berpotensi mengancam kebebasan pers, bahkan mengkriminalisasi jurnalis. Benarkah demikian?

Tolak RKUHP, Massa Lakukan Long March ke Gedung DPRD Bandung

Tolak RKUHP, Massa Lakukan Long March ke Gedung DPRD Bandung

Metro Siang • 3 years ago ruu kuhpruu kpk

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat menggugat di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, dan kemudian melakukan long march ke DPRD Bandung. Unjuk rasa dilakukan dalam rangka menolak RUU KUHP, RUU KPK dan RUU Pertanahan. 

Aksi Jalan Mundur Jurnalis Gorontalo Tolak RKUHP

Aksi Jalan Mundur Jurnalis Gorontalo Tolak RKUHP

Metro Siang • 3 years ago ruu kuhp

Aksi jalan mundur menolak RKUHP dilakukan ratusan jurnalis di Provinsi Gorontalo. Para awak media memprotes 10 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengkriminalisasi profesi jurnalis.