Video dan berita korupsi Terkini dan Terbaru Hari ini

Bedah Editorial MI: Reformasi Pemberantasan Korupsi

Editorial MI Video • 3 days ago • korupsi

Ihwal pemberantasan korupsi di negeri ini selalu dilabeli sebagai pekerjaan luar biasa, tetapi hasilnya justru menunjukkan kemunduran. Lebih dari dua dekade sejak reformasi, tingkat korupsi di negeri ini seolah tidak beranjak dari masa kelam Orde Baru. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia terjun empat poin dari 38 pada tahun lalu, menjadi 34 pada tahun ini. Penurunan terburuk IPK Indonesia terjadi sejak masa reformasi. Bukan sesuatu yang membanggakan karena IPK merupakan rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara.

Dengan indikator itu, artinya praktik korupsi di negara kita masih begitu besar. Itu tentu menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana IPK bisa terus ditingkatkan. Padahal, rupa-rupa kebijakan pemberantasan korupsi sudah dibuat, baik itu di sisi pencegahan maupun penindakan. Agenda reformasi birokrasi terus berlanjut, deregulasi aturan masif dilakukan.

Begitu juga pembenahan sistem, seperti one stop service, pajak online, e-budgeting, dan e-purchasing, telah menjadi bagian integral birokrasi untuk mengurangi tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Langkah masif penindakan juga tidak pernah absen. Pada tahun lalu, banyak sekali pejabat yang berkuasa yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Tidak kurang dari 10 pejabat negara ditangkap tangan oleh KPK.

Namun, ternyata, berbagai upaya untuk memberantas kejahatan luar biasa tersebut tidak mampu membuat tingkat korupsi di Indonesia membaik. Serasa ada yang salah dalam penerapannya, seolah teori dan praktiknya tidak berkorelasi positif. Sikap antikorupsi harus membudaya di tengah masyarakat. Sebaik apa pun sistem, celah untuk mengakalinya selalu ada.

Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan sama krusialnya dengan penindakan dan pembangunan sistem yang transparan demi membuat perilaku korupsi enyah dari bumi Nusantara. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan satu komitmen saja. Komitmen itu harus diterjemahkan ke strategi pengurangan korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi, dan memberikan efek jera.

Sumber: Media Indonesia

Reformasi Pemberantasan Korupsi

Editorial MI Video • 3 days ago • korupsi

Ihwal pemberantasan korupsi di negeri ini selalu dilabeli sebagai pekerjaan luar biasa, tetapi hasilnya justru menunjukkan kemunduran. Lebih dari dua dekade sejak reformasi, tingkat korupsi di negeri ini seolah tidak beranjak dari masa kelam Orde Baru. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia terjun empat poin dari 38 pada tahun lalu, menjadi 34 pada tahun ini. Penurunan terburuk IPK Indonesia terjadi sejak masa reformasi. Bukan sesuatu yang membanggakan karena IPK merupakan rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara.

Dengan indikator itu, artinya praktik korupsi di negara kita masih begitu besar. Itu tentu menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana IPK bisa terus ditingkatkan. Padahal, rupa-rupa kebijakan pemberantasan korupsi sudah dibuat, baik itu di sisi pencegahan maupun penindakan. Agenda reformasi birokrasi terus berlanjut, deregulasi aturan masif dilakukan.

Begitu juga pembenahan sistem, seperti one stop service, pajak online, e-budgeting, dan e-purchasing, telah menjadi bagian integral birokrasi untuk mengurangi tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Langkah masif penindakan juga tidak pernah absen. Pada tahun lalu, banyak sekali pejabat yang berkuasa yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Tidak kurang dari 10 pejabat negara ditangkap tangan oleh KPK.

Namun, ternyata, berbagai upaya untuk memberantas kejahatan luar biasa tersebut tidak mampu membuat tingkat korupsi di Indonesia membaik. Serasa ada yang salah dalam penerapannya, seolah teori dan praktiknya tidak berkorelasi positif. Sikap antikorupsi harus membudaya di tengah masyarakat. Sebaik apa pun sistem, celah untuk mengakalinya selalu ada.

Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan sama krusialnya dengan penindakan dan pembangunan sistem yang transparan demi membuat perilaku korupsi enyah dari bumi Nusantara. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan satu komitmen saja. Komitmen itu harus diterjemahkan ke strategi pengurangan korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi, dan memberikan efek jera.

Sumber: Media Indonesia

Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Headline News • 3 days ago • Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menggelar sidang pengurusan izin hak guna usaha (HGU) di Indragiri Hulu, Riau. Pemilik PT Duta Palma Grup, Surya Darmadi akan mendengar tuntutannya dalam kasus tersebut pada Senin (6/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Surya Darmadi didakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan negara sampai Rp86,53 triliun. Surya Darmadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

Bukan Tindak Pidana, Terdakwa Kasus KSP Indosurya Henry Surya Divonis Bebas

Metro Xinwen • 15 days ago • Korupsi

Terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp106 triliun, Henry Surya dibebaskan. Hakim menganggap kasus KSP Indosurya bukan tindak pidana, tetapi perdata.

Sebelumnya Henry dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp200 miliar, subsider 1 tahun kurungan. Namun, dalam amar putusan, majelis hakim menganggap kasus KSP Indosurya tersebut masuk dalam perkara perdata dan bukan tindak pidana.

Oleh karena itu, Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan.

Eks Presiden ACT Ahyudin Divonis 3,5 Tahun Penjara

Metro Xinwen • 15 days ago • Korupsi

Hakim menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara untuk pendiri sekaligus mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin. Terpidana terbukti melakukan penyelewengan dana donasi dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610.

Ahyudin melakukan korupsi itu bersama rekannya, yakni Presiden ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar, dan eks Vice President Operational ACT Hariyana Hermain. Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yaitu 4 tahun penjara.

KPK Terus Dalami Gratifikasi Lukas Enembe

Headline News • 17 days ago • korupsi • kpk

Dugaan penerimaan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberi gratifikasi pun masih dicari.

Ali menjelaskan pihaknya tidak percaya Lukas hanya menerima uang Rp1 miliar dari Direktur Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka. KPK mencium ada pihak lain yang ikut memberikan uang haram ke Lukas dalam bentuk gratifikasi.

Hingga kini, total gratifikasi yang baru terhitung mencapai Rp11 miliar. Angka itu bisa bertambah tergantung dari perkembangan penyidikan.

Lukas terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus yang menjerat Lukas itu bermula ketika Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka mengikutsertakan perusahaannya dalam beberapa proyek pengadaan infrastruktur di Papua pada 2019 sampai dengan 2021. Padahal, korporasi itu bergerak di bidang farmasi.

Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berantas Korupsi, Erick Thohir akan ‘Bersih-Bersih’ BUMN

Selamat Pagi Indonesia • 17 days ago • BUMN • Korupsi • KPK

Menteri BUMN Erick Thohir, menegaskan pihaknya akan terus melanjutkan upaya bersih-bersih BUMN. Setelah perusahaan asuransi, bersih-bersih BUMN akan dilakukan pada BUMN dana pensiun.

Erick Thohir bersama pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejagung dan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan milik negara. Erick menyebut, pengungkapan kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri hanyalah permulaan, karena banyak dana pensiun BUMN yang bermasalah.

“Saat lihat pembukuan, 35% sehat, 65% sakit. Kita harus selidiki,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Minggu (22/1/2023).

Selain itu, Erick Thohir juga akan melakukan audit investigasi terhadap dana pensiun BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian. Erick menegaskan akan mencegah adanya intervensi politik dalam bersih-bersih BUMN ini.

Langkah bersih-bersih BUMN juga harus didukung perbaikan system, termasuk dengan mengganti pejabat yang terbukti korupsi, dengan pejabat berkualitas. Erick juga telah memangkas jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 BUMN produktif. Kisaran laba yang diterima mencapai Rp125 triliun di 2022.

KPK Periksa Anggota DPRD Papua Yunus Wonda dalam Kasus Lukas Enembe

Metro Pagi Prime Time • 18 days ago • korupsi • kpk

KPK terus melakukan pendalaman penyidikan kasus korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua yang diduga dilakukan Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe.

Sebagai langkah awal, penyidik KPK memeriksa Anggota DPRD Provinsi Papua, Yunus Wonda untuk menggali keterangan seputar penggunaan dana Otsus serta pos alokasi dana operasional Lukas Enembe selaku Gubernur Papua.

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan penyidiknya tidak hanya terpaku dalam penyidikan kasus dugaan suap infrastruktur semata, namun KPK terus mengembangkan ke fakta-fakta lain.

Diketahui, Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Enembe diduga telah menerima suap sebesar Rp1 miliar dari pihak swasta bernama Rijantono. Lukas juga diduga menerima gratifikasi senilai Rp10 miliar dari pihak lain.

Selain terlibat kasus suap, Enembe juga diduga melakukan penyelewengan dana otsus Papua yang bernilai triliunan rupiah untuk kepentingan pribadi. Pasalnya Enembe kerap bepergian dengan fasilitas super mewah, seperti menggunakan pesawat jet pribadi layanan VVIP.

Berkas Rampung, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Cs Segera Disidang

Metro Pagi Prime Time • 18 days ago • korupsi • kpk

Penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung mulai memasuki babak baru. Sebanyak delapan dari 14 tersangka yang ditetapkan KPK akan segera diadili di persidangan.

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, berkas perkara Sudrajad Dimyati dan tujuh tersangka lainnya sedang diteliti dan diperiksa oleh jaksa KPK.

Ali memastikan dalam waktu 14 hari kerja ke depan, berkas perkara kedelapan tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diadili. Ali juga menyampaikan bahwa para tersangka akan menjalani masa perpanjangan penahanan hingga 8 Februari 2023.

KPK Periksa 7 Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tank TNI AL Kemenhan

Headline News • 21 days ago • korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menetapkan sejumlah tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank I dan Tank II TNI AL di Kemenhan pada 2012-2018. KPK telah memeriksa sebanyak tujuh saksi.

Jubir KPK, Ali fikri menjelaskan kasus ini merupakan dari hasil proses penyelidikan yang dilakukan melalui bukti permulaan yang cukup untuk menemukan dugaan penyimpangan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan kapal angkut Tank I dan Tank II TNI AL di Kemenhan pada 2012-2018.

Meski telah menetapkan sejumlah tersangka, KPK masih enggan membocorkan siapa nama tersangka. Diketahui sebelumnya bukan kali ini saja KPK memproses dugaan kasus pengadaan alustista, KPK pernah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit helikopter AW 101.

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tank TNI AL Kemenhan

Headline News • 21 days ago • korupsi

Kasus korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kementerian Pertahanan pada 2012-2018 sudah sampai pada tahap penyidikan. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini.

Namun, KPK masih belum bisa mengungkap identitas dari para tersangka. KPK mengatakan bahwa identitas tersangka akan segera diungkapkan jika proses penyidikan telah selesai.

Akibat kasus ini negara ditaksir merugi puluhan miliar rupiah. Angka itu didapatkan dari hasil penghitungan tim auditoring internal KPK. Kerugiannya bisa bertambah karena pengiraan belum final.

Kasus Suap, KPK Geledah Ruang Kerja M Taufik di DPRD DKI Jakarta

Headline News • 23 days ago • korupsi

Penyidik KPK telah selesai menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2023). Salah satu yang digeledah KPK ialah ruang kerja anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, M Taufik.

Ketika keluar dari gedung DPRD, tim penyidik KPK membawa sejumlah koper yang dimasukkan ke 6 hingga 7 mobil. Terdapat sejumlah saksi yang sudah diperiksa oleh KPK salah satunya M Taufik.

Adapun KPK sedang menyelidiki kasus suap pengadaan tanah di Pulo Gebang yang menyeret BUMD DKI Jakarta. KPK sedang membidik tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga sekarang KPK belum membeberkan siapa tersangka dalam kasus suap ini.

Korupsi Pengolahan Anoda Logam, KPK Tahan GM PT Antam Tbk

Headline News • 23 days ago • KPK • Korupsi

KPK resmi menahan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang, Dodi Martimbang, Selasa (17/1/2023). Dodi diguga melakukan korupsi kerjasama pengelolaan anoda logam dengan PT Loco Mortado, 2017 silam.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan adanya kekurangan pengembalian emas, hingga merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar. Akhirnya, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari.

Saat kontrak karya dilakukan, tersangka Dodi diduga mengambil kebijakan secara sepihak dengan memilih langsung PT Loco Montrado yang saat direkturnya di jabat oleh Siman bahar.

Sebelumnya, KPK telah meningkatkan status perkara kasus korupsi kerjasama pengolahan logam anoda, antara PT Antam dengan PT Loco Montrado, 2017 silam dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Selain itu, KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut.

Dana Otsus Papua Triliunan, Kemana Mengalirnya?

Kejagung Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Newsline • 27 days ago • korupsi

Kejaksaan Agung menahan 4 tersangka korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada 2015.

Sebanyak empat tersangka yang ditahan adalah AW Komisaris Utama PT DNK, SCW Direktur Utama PT DNK, Laksamana Muda Purnawirawan AP mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan periode 2013 -2016, dan warga Negara Amerika Serikat Tenaga Ahli PT DNK. Keempat tersangka ini ditahan di Rutan Salemba.

Keempat tersangka terlibat kontrak sewa Satelit Artemis dari Avanti dengan dalih kondisi darurat untuk menyelamatkan lokasi spektrum pada slot orbit 123 bujur timur. Namun, pada kenyataannya Satelit Artemis yang telah disewa tidak berfungsi karena spesifikasi Satelit Artemis tidak sama dengan satelit sebelumnya yaitu Satelit Garuda-1.

Diperiksa 5 Jam, Lukas Enembe Dicecar 8 Pertanyaan oleh KPK

Headline News • 27 days ago • kpk • korupsi

Lukas Enembe diperiksa hampir lima jam sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Penyidik KPK mengajukan delapan pertanyaan kepada Lukas dalam pemeriksaan perdana, Kamis (12/1/2023).

Namun Kuasa Hukum Lukas Enembe Petrus Bala pattyona menyebut, pertanyaan penyidik tidak ada yang masuk materi perkara. Pertanyaan yang diajukan oleh KPK kepada Lukas Enembe mulai dari kesehatan, tindak pidana, riwayat hidup hingga pendidikan.

Petrus menjelaskan soal uang gratifikasi dari kasino Enembe menjawab tidak benar. Sedangkan uang gratifikasi Rp1-11 miliar masih dalam penyelidikan KPK.

Keluar dari RSPAD, Lukas Enembe Masuk Rutan KPK

Newsline • 28 days ago • Korupsi

KPK resmi tetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi APBD Papua, Rabu (11/1/2023) Firly Bahuri mengatakan Lukas akan ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur usai kondisinya pulih.

"Lukas Enembe akan ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur," ujar Ketua KPK, Firly Bahuri.

Lukas Enembe akan ditahan selama 20 hari hingga 30 Januari mendatang. Namun, KPK membantarkan penahanan tersebut lantaran kondisi Lukas Enembe belum pulih 100%.

Sebelumnya, Lukas Enembe ditangkap saat sedang makan siang di salah satu rumah makan di Jayapura, Selasa (10/1/2023). Namun, setibanya di DKI Jakarta kondisi kesehatannya menurun, sehingga harus mendapat perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Lukas Enembe Ditangkap, Puluhan Personel Polri Disiagakan di Gedung KPK

Newsline • 28 days ago • Korupsi

Pasca-penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe, pengamanandi gedung KPK terus diperketat, Kamis (12/1/2023). Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi datangnya simpatisan tersangka ke gedung Merah Putih terseebut.

Puluhan personil kepolisian disiagakan di depan gedung KPK untuk mengamankan lokasi tersebut dari simpatisan Lukas Enembe. Pengamanan tersebut dilakukan 24 jam. Meski demikian, aktivitas di dalam gedung KPK tetap berjalan normal.

Diketahui, kini Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi dana APBD Papua sebesar Rp1 miliar. Lukas Enembe akan di Rutan Pomdan Jaya Guntur. Namun, saat ini kondisi Lukas masih belum pulih sehingga dilakukan pembantaran penahanan hingga dirinya dinyatakan pulih.

Lukas Enembe masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Hingga kini, pihak keluarga, pengacara dan dokter pribadi belum diizinkan untuk menjenguk Lukas. Pihak KPK, penyidik dan Tim IDI masih mempertimbangkan untuk memberikan izin jenguk kepada pihak Lukas Enembe.

Bedah Editorial MI: Perburuan Berliku Harun Masiku

Editorial MI Video • 29 days ago • korupsi

Setelah berbulan-bulan mengupayakan untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya pada Selasa (10/1/2023) berhasil menjemput paksa tersangka dugaan kasus korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua itu lalu membawanya ke Jakarta.

Lukas ditangkap saat berada di salah satu rumah makan di Papua, sekitar pukul 11.00 WIT. Setelah diterbangkan ke Jakarta, tersangka penerima suap dan gratifikasi yang sebelumnya berdalih sakit itu kini dirawat di RSPAD Gatot Soebroto untuk menjalani pemeriksaan kondisi kesehatannya.

Momentum itu hendaknya juga jadi langkah awal bagi KPK untuk memburu para buron kasus korupsi lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya telah berhasil menangkap 16 dari 21 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Dengan begitu, artinya masih ada lima buron lainnya yang masih menjadi tugas KPK, untuk segera ditangkap.

Kelima buron itu ialah pertama, Harun Masiku, mantan politikus PDIP yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap pejabat Komisi Pemilihan Umum melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) DPR RI. Kedua, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek pengerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah pada 2022.

Ketiga, pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama yang dijerat dalam kasus korupsi pemberian hadiah terkait dengan penunjukan Ashanti Sales Inc, sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (persero) pada 2014.

Dari kelima buron, Harun Masiku-lah yang mendapat atensi publik. Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp850 juta agar ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Tim KPK kala itu menangkap delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka. Sementara itu, Harun sudah menghilang sejak operasi senyap itu berlangsung.

Korupsi ialah kejahatan luar biasa. Disebut demikian karena perbuatan itu menyengsarakan rakyat banyak. Sebagai kejahatan luar biasa, penanganannya pun tidak boleh biasa-biasa saja. Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus memiliki nyali dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Segera tangkap Harun Masiku dan para buron lainnya.

Sumber: Media Indonesia

Perburuan Berliku Harun Masiku

Editorial MI Video • 29 days ago • korupsi

Setelah berbulan-bulan mengupayakan untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya pada Selasa (10/1/2023) berhasil menjemput paksa tersangka dugaan kasus korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua itu lalu membawanya ke Jakarta.

Lukas ditangkap saat berada di salah satu rumah makan di Papua, sekitar pukul 11.00 WIT. Setelah diterbangkan ke Jakarta, tersangka penerima suap dan gratifikasi yang sebelumnya berdalih sakit itu kini dirawat di RSPAD Gatot Soebroto untuk menjalani pemeriksaan kondisi kesehatannya.

Momentum itu hendaknya juga jadi langkah awal bagi KPK untuk memburu para buron kasus korupsi lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya telah berhasil menangkap 16 dari 21 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Dengan begitu, artinya masih ada lima buron lainnya yang masih menjadi tugas KPK, untuk segera ditangkap.

Kelima buron itu ialah pertama, Harun Masiku, mantan politikus PDIP yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap pejabat Komisi Pemilihan Umum melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) DPR RI. Kedua, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek pengerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah pada 2022.

Ketiga, pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama yang dijerat dalam kasus korupsi pemberian hadiah terkait dengan penunjukan Ashanti Sales Inc, sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (persero) pada 2014.

Dari kelima buron, Harun Masiku-lah yang mendapat atensi publik. Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp850 juta agar ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Tim KPK kala itu menangkap delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka. Sementara itu, Harun sudah menghilang sejak operasi senyap itu berlangsung.

Korupsi ialah kejahatan luar biasa. Disebut demikian karena perbuatan itu menyengsarakan rakyat banyak. Sebagai kejahatan luar biasa, penanganannya pun tidak boleh biasa-biasa saja. Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus memiliki nyali dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Segera tangkap Harun Masiku dan para buron lainnya.

Sumber: Media Indonesia

Jalan Panjang KPK Tangkap Lukas Enembe

Selamat Pagi Indonesia • 29 days ago • Korupsi

Usaha KPK menggiring Lukas Enembe ke jakarta bak sebuah drama. Lukas bahkan bergeming sekalipun KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka, Rabu (14/9/2022).

Luka Enembe diduga menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari proyek infrastruktur di Papua. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas Enembe berulang kali bersikap tidak kooperatif . Kala itu, Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengklaim kliennya masih dalam kondisi sakit. Kubu Lukas juga sempat meminta izin agar kliennya bisa berobat ke Singapura untuk pemeriksaan kesehatan, tetapi permintaan itu tak ditanggapi KPK.

Demi menuntaskan kasus yang menjerat Lukas, tim penyidik yang dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya memeriksa Lukas Enembe di kediaman pribadi Lukas di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura, Kamis (3/11/2022). Dalam radius puluhan meter, rumah Lukas dijaga ratusan massa pendukung. Mereka membekali diri dengan senjata tradisional termasuk jubi atau panah.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening Lukas atas permintaan KPK. Politikus Demokrat tersebut memiliki harta lebih dari Rp33 miliar. Jumlah tersebut dinilai meningkat pesat dalam dua tahun. PPATK juga menyebut uang mengalir ratusan juta dari rekening Lukas. Uang tersebut disetorkan ke kasino judi di Singapura, besarannya hinggaRp560 miliar.

Setelah drama panjang, Lukas Enembe akhirnya ditangkap KPK, di sebuah restoran di Abepura, Jayapura, Papua, Selasa (10/1/2023). Penangkapan tersebut terjadi setelah empat bulan Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Papua.

KPK Tegaskan Pemeriksaan Lukas Enembe Tetap Berjalan

Selamat Pagi Indonesia • 29 days ago • Korupsi

Lukas Enembe harus menjalani perawatan di RSPAD lantaran kondisi kesehatannya menurun usai dilakukan penangkapan, Selasa (10/1/2023). Namun, Firly Bahuri tegaskan, KPK akan tetap memeriksa tersangka.

Hingga kini, Lukas Enembe masih menjalani perawatan. Namun, Firly Bahuri segera umumkan kepada publik kapan Lukas Enembe akan diperiksa KPK, Rabu (11/1/2023).

Aloysius Renwarin selaku pengacara Lukas Enembe juga sudah berangkat ke DKI Jakarta untuk menemani kliennya. Diperkirakan Aloysius tiba di DKI Jakarta siang ini dan langsung menuju RSPAD.

Sementara itu, pasca-kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Kotaraja, Jayapura, kini kondisi terpantau kondusif. Aktivitas warga termasuk belajar mengajar sudah berjalan seperti sedia kala. Namun, petugas gabungan terus berjaga di sejumlah titik untuk mengantisipati bentrokan.

Sebelumnya, diketahui sempat terjadi kerusuhan yang dibuat oleh pendukung Lukas Enembe usai Gubernur Papua tersebut ditangkap KPK. Sekelompok pendukung tersebut memaksa masuk ke beberapa titik, seperti Mako Brimob Kotaraja dan Bandara Sentani, Jayapura.

Pengacara: Wajar Kalau Mako Brimob Kotaraja Diserang, Enembe itu Big Man

Breaking News • 1 month ago • Korupsi

Markas Brimob Kotaraja, Jayapura, diserang oleh massa pendukung Lukas Enembe usai Gubernur Papua tersebut ditangkap, Selasa (10/1/2023). Pengacara Enembe sebut pengawalan tersebut wajar secara kultural Papua.

"Lukas itu 'Big Man', wajar saja jika dijaga dengan ketat," ujar Pengacara Lukas Enembe, Aloysius Renwarin.

Pendukung memberi pengamanan yang keras terhadap Lukas Enembe semenjak dirinya tersandung kasus korupsi APBD Povinsi Papua 4 bulan lalu. Ratusan pendukung terus menjaga sekitar rumah Enembe dengan membawa senjata tradisional Papua.

"Mereka tidak menyerang orang, hanya budaya saja," lanjutnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Lukas Enembe, tepat saat sedang makan siang di salah satu restoran di wilayah tersebut. Penangkapan tersebut menimbulkan kerusuhan oleh sekelompok pendukung Enembe yang tidak terima gubernurnya ditangkap. Sebelum menuju ke Jakarta, Lukas Enembe diterbangkan menuju Manado untuk transit menggunakan pesawat yang lebih besar.

Rusuh di Mako Brimob Polda Papua, Pendukung Lukas Enembe Ditangkap

Breaking News • 1 month ago • Korupsi

Markas Brimob Kotaraja, Jayapura, diserang oleh massa pendukung Lukas Enembe usai dilakukan penangkapan, Selasa (10/1/2023). Polisi berhasil mengamankan satu orang terduga provokator.

KPK melakukan penangkapan terhadap Lukas Enembe sebagai lanjutan kasus gratifikasi APBD Papua Rp1 miliar. Pendukung yang tidak terima, berbondong-bondong mendatangi kantor Brimob, melempari batu hingga sempat terjadi kerusuhan.

Saat ini kerusuhan sudah berhasil diurai. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kerusuhan tersebut. Namun, pasukan Brimob masih disiagakan di sekitar lokasi kerusuhan untuk mengantisipasi kerusuhan kembali terjadi.

KPK Tangkap Lukas Enembe, Pengacara: Seperti Diculik!

Breaking News • 1 month ago • Korupsi

KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi sejak November 2022. Pengacara mengaku aksi KPK menangkap Lukas Enembe lebih mirip penculikan.

"Sama sekali tidak ada pemberitahuan, seperti diculik," ujar Pengacara Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, dalam program Breaking News Metro TV, Selasa (10/1/2023).

Aloysius mengatakan, dirinya sempat mengejar Lukas Enembe hingga ke Bandara Sentani, Jayapura. Namun, pesawat tersebut memang dijaga ketat oleh Brimob sehingga dirinya tidak sempat menemui Enembe. Diketahui, Lukas Enembe akan diterbangkan menuju Manado untuk transit menggunakan pesawat yang lebih besar.

Menurutnya saat ini Lukas Enembe masih dalam keadaan sakit. Dia mengingatkan agar kondisi kesehatan kliennya diperiksa sebelum pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, dimulai.

Sebelumnya, KPK sempat memberikan surat panggilan kepada Lukas Enembe sebanyak tiga kali, tetapi ditolak dengan alasan kesehatan. KPK akhirnya melakukan penangkapan kepada Enembe usai melakukan pemantauan selama empat bulan.

Siapkan 111 Dokumen dan 3 Saksi, KPK Yakin Menang di Praperadilan Hakim MA Gazalba Saleh

Headline News • 1 month ago • Korupsi

KPK mengaku optimistis hakim praperadilan akan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hakim MA Gazalba Saleh dalam sidang yang akan digelar Selasa (10/1/2023).

Keyakinan KPK didasari dengan adanya 111 dokumen data serta keterangan dari tiga saksi ahli. KPK mengklaim dokumen itu telah secara jelas memaparkan proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, permohonan praperadilan merupakan hak dari tersangka. KPK menghargai dan menghormati langkah yang diambil Gazalba Saleh.

Sementara itu, muncul isu adanya solidaritas sesama hakim sehingga hakim praperadilan memungkinkan akan membela dan mengabulkan gugatan tersebut. Namun, Ali Fikri mengaku tak khawatir karena sidang akan dilakukan secara terbuka.

Mardani H Maming Dituntut 10 Tahun 6 Bulan Penjara

Headline News • 1 month ago • Korupsi

Jaksa Penuntun Umum KPK menuntut terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan penjara. Diketahui, Mardani didakwa menerima gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan direktur PT Prolindo Cipta Nusantara, Herry Soetio dengan total tak kurang dari Rp118 miliar.

Selain pidana penjara, Maming juga dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp118 miliar. Hal itu disampaikan JPU KPK dalam sidang lanjutan kasus korupsi Mardani H Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

KPK Kembali Periksa Bupati Langkat Non Aktif

Headline News • 1 month ago • Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam, akhirnya Terbit Rencana Perangin Angin merampungkan pemeriksaannya dan keluar dari ruang pemeriksaan.

Saat ditanyai wartawan seputar dirinya yang sudah berstatus tersangka, Bupati Langkat non aktif tersebut langsung membantahnya. Sebab dalam pemeriksaan kali ini, dirinya masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan pencucian uang.

Sementara Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan, penyidik KPK telah memiliki alat bukti yang cukup mengenai penerimaan uang yang kemudian diubah menjadi aset-aset.

Pelaku Penggelapan Uang Kurban Sebesar Rp250 Juta di Bukittinggi Ditangkap

Headline News • 1 month ago • Korupsi

Satreskrim Polresta Bukittiggi berhasil tangkap pelaku korupsi dana kurban milik warga, Rabu (4/1/2023). Pelaku menggelapkan dana kurban sebesar Rp250 juta.

Aldi (36) sempat menjadi buronan polisi selama enam bulan. Pelaku sering berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Namun, berkat bantuan kerabat dan keluarga pelaku, dirinya berhasil ditanggap di Padang Panjang, Sumatera Barat.

Saat ini, pelaku masih ditahan di Polresta Bukittinggi. Polisi mengimbau kepada korban yang dirugikan untuk segera melapor.

Diketahui sebelumnya, uang tersebut direncanakan untuk membeli 13 sapi dan satu kambing, tetapi uang tersebut dibawa kabur oleh pelaku. Pelaku mengaku akan mengganti seluruh uang yang digelapkan tersebut.

Pekan Depan KPK Panggil Sejumlah Saksi Korupsi APBD Jatim

Metro Hari Ini • 1 month ago • korupsi • kpk • OTT KPK

KPK akan memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada seluruh pimpinan DPRD Jatim pekan depan. Hal tersebut dilakukan untuk mendalami kasus korupsi dana Hibah ABPD Jatim.

"Kami akan segera umumkan, siapa saja yang akan kami periksa pekan depan," ujar Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (4/1/2023) kemarin.

Serangkaian penggeledahan telah dilakukan oleh tim KPK. Ali mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menganalisis hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, 16 Desember 2022 lalu, KPK menetapkan Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya sebagai tersangka korupsi dana hibah ABPD Jatim sebesar Rp7,8 triliun.