Pius Lustrilanang Irit Bicara Usai Diperiksa Penyidik KPK

KPK Minta Pius Lustrilanang Tak Ingkar Janji Soal Pemeriksaan Hari Ini

Kemensetneg Belum Terima Surat Penetapan Tersangka Wamenkumham

Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Hingga Rp15 Miliar

Bupati Membramo Tengah Divonis 13 Tahun Penjara

KPK Temukan Uang Tunai Terkait Kasus Suap Pengadaan Jalan di Kaltim

Anggota VI BPK Pius Lustrilanang Dipanggil Ulang KPK Hari Ini

KPK Temukan Dokumen Terkait Kasus Wamenkumham

Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana Dituntut 5 Tahun Penjara

Penyuap Proyek Bandung Smart City Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Direktur Komersial PT Manunggaling Rizki Karyatama Telnics Budi Santika sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pengadaan CCTV di Bandung Smart City. Dia langsung ditahan mulai dari hari ini, 28 November 2023.

"Tersangka BS (Budi Santika) ditahan tim penyidik untuk 20 hari pertama terhitung mulai 28 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023.

Budi bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK dalam masa waktu tersebut. Upaya paksa itu bisa ditambah penyidik atas dasar kepentingan penyidikan nantinya.

Dalam kasus ini, Budi merupakan kontraktor yang kerap mengikuti beberapa lelang proyek di Kota Bandung sejak 2022. Namun, dia diduga ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan pendekatan dengan mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Komunikasi mereka dibantu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustadi, sampai pejabat pembuat komitmen (PPK) Dadang Darmawan, dan Khairul Rijal. Kesepakatan yang dibangun yakni pemberian uang untuk Yana melalui tiga orang tersebut.

"Dadang Darmawan dan Khairul Rijal menyebut istilah pemberian uang dengan sebutan 'keperluan ke atas' diantaranya untuk Yana Mulyana dan beberapa anggota DPRD Kota Bandung," ucap Asep.

Dana yang disepakati yakni 25 persen dari nilai proyek yang didapatkan Budi. Total dana yang dianggarkan dalam pengerjaan yang didapat yakni senilai Rp6,7 miliar dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2023.

"Di antaranya proyek pengadaan alat pengendali lalu linta di Kota Bandung," ujar Asep.

Budi diduga telah memberikan dana ke Yana sebesar Rp1,3 miliar. Namun, penyidik bakal melakukan pendalaman untuk memastikan aliran uang lainnya.

Atas kelakuannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Panggil Ulang Anggota VI BPK Pius Lustrilanang pada 30 November

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Suap Eks Walkot Bandung

KPK Tahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muna

Hasbi Hasan Bakal Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp11,8 Miliar

Sita Rp525 Juta, KPK Beberkan Aliran Suap OTT Kaltim

Wamenkumham Tidak Bisa Memengaruhi Kasus Suap dan Gratifikasi

KPK Temukan Duit Suap Eks Kejari Bondowoso di Rumah Dinas Bupati

Andhi Pramono Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Suap Total Rp40 Miliar

Kehadiran Wamenkum HAM di Raker Komisi III Diprotes karena Status Tersangka

Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) hadir di rapat kerja (raker) Komisi III DPR mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Kehadiran Eddy diprotes anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman karena berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham ada Wamenkum HAM. Apa yang tidak tahu status beliau ini? Diketahui status beliau Wamenkum HAM ini tersangka, ditetapkan oleh KPK," kata Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Selasa, 21 November 2023.

Benny mengusulkan Eddy untuk keluar dari ruang rapat. Kehadirannya dinilai berpotensi membuat raker jadi cacat.

"Kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini," ujar Benny.

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan soal status Eddy di raker tak ada relevansinya. Raker tetap dilanjutkan dengan kehadiran Eddy.

"Silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalanan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, jadi kita lanjut Pak Menkumham, silahkan," ucap Habiburokhman.

KPK Temukan Catatan Aliran Suap Perkara di Kejari Bondowoso

KPK Hati-hati Usut Kasus Suap dan Gratifikasi Wamenkumham

Batal Diperiksa Kemarin, Pj Gubernur NTB Janji Hadir Hari Ini

KPK Temukan Dokumen Suap Penanganan Perkara di Kantor Kejari Bondowoso

KPK Temukan Bukti Kasus Suap di Kantor BPK Papua Barat

KPK Panggil Pj Gubernur NTB

Kejagung Pastikan Beri Hukuman Terberat kepada Kajari dan Kasi Pidsus Bondowoso

KPK Temukan Catatan Keuangan Kasus Suap di Sorong dalam Ruangan Pius Lustrilanang

OTT Bondowoso Terkait Suap untuk Tutup Kasus Korupsi

Terjerat Rasuah, UGM Sebut Status Eddy Hiariej Masih Guru Besar