BSSN Masih Dalami Peretasan Akun YouTube DPR

Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih terus mendalami kasus peretasan akun YouTube DPR yang menampilkan judi online. Tim analisa BSSN masih mempelajarinya.

Menurut Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, pihaknya menemukan file dengan klasifikasi malware dan hacktool pada perangkat yang digunakan. File tersebut yang sedang dianalisa BSSN

"Tim analisa malware akan menganalisanya lebih lanjut," kata Ariandi, Jumat, 8 September 2023.

Akun YouTube DPR sudah kembali pulih dan siap digunakan kembali. Namun ditangguhkan oleh Tim Media DPR.

Ariandi mengingatkan pengguna akun tersebut agar lebih ketat dalam penggunaan akun tersebut. Sebab, akun YouTube DPR terhubung di beberapa perangkat.

Sebelumnya, akun YouTube DPR RI diduga terkena hack atau diretas. Akun tersebut menayangkan siaran langsung soal judi online secara live. 

Menurut pantauan Metrotvnews.com, pukul 11.03 WIB, Rabu, 6 September 2023, akun tersebut menampilkan empat tayangan langsung judi online. Foto profil dari akun DPR RI juga diganti dengan gambar dengan tulisan 'Slot Baris'. 

Batal Buka MTQ Internasional, Cak Imin: Tidak Ada Intimidasi

Jakarta: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memastikan dirinya tidak mendapat intimidasi dari siapapun terkait dirinya batal membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). Acara tersebut seharusnya dibuka kemarin, Selasa, 5 September 2023.

"Jadi perlu dicatat. Tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth. Tidak ada yang ngotot," ujar Cak Imin, biasa dia disapa, Rabu, 6 September 2023.

Menurut Cak Imin, Bupati Tanah Laut Sukamta enggan meminta dirinya untuk membuka acara tersebut. Padahal dirinya diundang atas undangan Pimpinan Pusat Jam'iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH).   

"Sudah sampai di sana. Tiba-tiba KH Saifullah Ma'shum menyampaikan kepada saya permohonan maaf sambil menangis. Pak Bupati tidak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka," katanya, menirukan ucapan KH Saifullah Ma'shum.

Karena sudah tiba di lokasi, Cak Imin tidak ingin langsung meninggalkan acara. Dia bersedia tidak membuka acara tersebut dan tidak masalah jadi penonton saja. Ternyata, Sukamta tetap enggan ada Cak Imin berada di lokasi acara.

"KH Saifullah Ma'shum datang lagi ke saya. Bilang, hadir pun pak Bupati keberatan," ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kecewa mendengarnya. Terlebih, dia sudah berangkat jauh-jauh dari Jakarta. Usut punya usut, ternyata sebagian anggaran pelaksanaan acara itu menggunakan APBD.

"Jadi wajar yang punya anggaran tidak berkenan. Tau gitu saya biayai sendiri," ujarnya.

Cak Imin menegur KH Saifullah Ma'shum karena acara yang tidak jelas. Kedatangannya ke Tanah Laut terasa sia-sia.

"Saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya, saya minta untuk diganti," ucap bakal calon wakil presiden itu, berkelakar

DPR Hubungi Google Amerika Pulihkan Akun YouTube

Jakarta: DPR sedang berkoordinasi dengan Google Amerika dan Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube DPR. Akun YouTube DPR diretas dan menampilkan siarang langsung casino slot.

Ssudah koordinasi dengan pihak Google Indonesia dan Google Amerika agar video judi online ini diturunkan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indra Iskandar, Rabu, 6 September 2023.

Indra mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban pihak Google mengenai penyebab akun YouTube DPR bisa kena retas. Selain itu, DPR juga sudah meminta bantuan ke Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memulihkan akun.

"Kami berharap dalam beberapa waktu ke depan sudah bisa pulih," katanya.

Akun YouTube DPR RI atau @DPRRIOfficial diduga kena retas, Rabu, 6 September 2023. Akun tersebut menayangkan siaran langsung berkaitan dengan casino slot. Foto profil akun YouTube DPR RI juga berubah tampilan dengan bertuliskan Slot Baris.

Legislator Soroti Pemborosan Anggaran dalam Paripurna RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022

Jakarta: Sejumlah catatan dan perbaikan disampaikan oleh sejumlah fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Mayoritas menyoroti pemborosan anggaran.

Dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), masih tercatat tingginya pemborosan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga. Sementara angka kemiskinan belum turun secara maksimal. Ditambah penyelesaian piutang negara yang belum lancar.

"Kami juga harus sadar, bahwa adanya peningkatan yang tinggi dalam anggaran kita harusnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat. Bukan hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan," ujar Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman, Kamis, 24 Agustus 2023.

Di sisi lain, sembilan fraksi di DPR memuji kinerja pemerintah dalam penyerapan anggraan dan belanja, maupun pendapatan negara yang melebihi pagu anggaran pada 2022. Seperti pendapatan negara sebesar Rp2.635,8 triliun, atau setara 116 persen.

Kemuidan penyerapan anggaran belanja negara yang tercatat sebesar 99,67 persen, atau Rp3.096 triliun. 

Serikat PRT Mogok Makan, Tuntut DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi damai dengan mogok makan di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023. Aksi ini sebagai bentuk protes ke DPR karena RUU Perlindungan PRT (PPRT) tak kunjung disahkan.

Aksi ini sudah digelar sejak sebelum sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2023. Mereka mengingatkan DPR bahwa pengesahan RUU PPRT sudah tertunda selama 19 tahun.

"Ini sama saja dengan menyandera nasib PRT yang bekerja di dalam situasi perbudakan dan korban tindak perdagangan orang," kata Koordinator Aksi Lita Anggraini.

RUU PRT sangat krusial untuk melindungi nasib PRT. Nantinya akan mengatur mekanisme perekrutan dan penempatan PRT, sanksi, dan juga fungsi pengawasan dan pendataan. 

Pengesahan RUU PPRT menjadi UU juga akan mengurangi jumlah korban kekerasan dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sejauh ini pihaknya mencatat ada 600 korban per tahun 

Oleh sebab itu, Lita menuntut agar DPR bisa segera mengagendakan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU. Serikat PRT akan terus melakukan berbagai aksi hingga disahkan.

"Kami tunggu untuk segera membahas sampai disahkan," ucapnya.

DPR akan Bahas Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan membahas pembentukan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045. Hal itu menjadi salah satu agenda yang sangat strategis.

"Untuk periode selanjutnya, akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045," kata Puan, Rabu, 16 Agustus 2023.

Keberadaan Undang-Undang ini perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, presiden dengan kepala daerah memiliki visi pembangunan yang sama.

"Setiap presiden, gubernur, dan bupati/wali kota tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing," katanya.

Pasca Amandeman UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap. Dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

Jelang 2024, DPR Ingatkan Jokowi Tuntaskan Semua Program

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan semua target program yang belum terpenuhi. Pemerintahan Jokowi berakhir pada 2024.

"Diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024," ujar Puan, Rabu, 16 Agustus 2023.

Selain itu, Puan juga mengingatkan Jokowi untuk menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya. Harapannya, progres pembangunan yang sudah terbangun saat ini dapat berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah, kata Puan, juga harus terus menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional. Hal ini untuk mengantisipasi perekonomian global yang belum kondusif.

"Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif," katanya.

Puan Maharani Singgung Indonesia Masuk Negara Maju

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menuturkan berbagai kemajuan telah dicapai bangsa dan negara Indonesia termasuk dalam 20 negara terbesar perekonomiannya di dunia yang masuk dalam kategori negara upper-middle income.
 

DPR Bakal Pantau 7 Permasalahan Utama RI

DPR akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat pada masa sidang ini. Tercatat, ada tujuh permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Ketujuh permasalahan utama itu ialah

1. Mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidak pastian.

2. Fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.

3. Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN.

4. Menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual.

5. Mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan.

6. Mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi.

7. Menekankan pentingnya pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR melalui fungsi pengawasan akan terus terus meningkatkan kinerja pemerintah. Terutama mendorong pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat.

"Rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, dan mensejahterakan rakyat." kata Puan.

Selain itu, pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Digitalisasi Dinilai Efektir Perkuat UMKM

Wacana Revisi UU Desa Dinilai Sarat Muatan Politis

Progres Mandek, RUU Perampasan Aset Dinilai Terkesan Dihambat DPR

Penyediaan Karantina TBC Diharap Tak Menimbulkan Stigma

Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta, KPK Panggil Ketua Komisi V DPR Lasarus

Cinta Mega Dijatuhi Sanksi PAW Buntut Bermain Game saat Rapat Paripurna

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta mengambil keputusan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega yang kedapatan bermain game saat rapat paripurna. Keputusan ini diambil setelah DPD PDIP DKI Jakarta menggelar rapat pleno secara tertutup.

"Main apapun sudah salah sebenarnya, jadi tidak ada urusan mengenai slot, game, salah saja," kata Ketua DPD PDIP Ady Wijaya, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023. 

Ady Wijaya mengatakan pihaknya juga tidak akan mencalonkan Cinta Mega sebagai calon legislatif 2024. Selanjutnya Ketua DPD PDIP Ady Wijaya akan bersurat atau merekomendasikan pemecatan terhadap Cinta Mega ke Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Sebelumnya, Cinta Mega, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP viral di media social. Cinta Mega kedapatan bermain game saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Cinta bermain permainan tersebut menggunakan tablet yang diletakan di atas meja. Dalam layar tablet terlihat sebuah gambar sayap yang biasa muncul pada aplikasi judi online. 

Cinta telah diklarifikasi pada Kamis itu. Menurut Gembong, Cinta mengaku main game karena jenuh menunggu waktu rapat paripurna yang molor.

Selain itu, Cinta membantah bermain game judi slot. Cinta mengaku sudah tidak main game ketika rapat dimulai.

Revisi UU Desa Disahkan jadi Inisiatif DPR

Paripurna Minim Peserta, Legislator Diduga Sibuk Kampanye

DPR Minta Polri Berbenah

Polda Sumbar Didorong Usut Tuntas Kasus Inses di Bukittinggi

Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Mendesak

Komisi 8 DPR Tinjau Persiapan Puncak Ibadah Haji

Komisi 8 DPR meninjau fasilitas transportasi dan kesehatan bagi jemaah haji di Bandara Internasional Prince Muhammad Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, Kamis, 22 Juni 2023. Kunjungan ini bertepatan dengan persiapan menjelang puncak ibadah haji.

Proses peninjauan bertepatan dengan kedatangan jemaah haji kloter tambahan yang juga sedang dipersiapkan untuk menuju ke kota suci Mekkah. Tidak hanya fasilitas transportasi, tim pengawas haji Komisi 8 DPR juga meninjau fasilitas kesehatan jemaah haji di klinik kesehatan di kota Madinah 

Dari hasil pemantauan tim pengawas haji, terdapat sejumlah catatan seperti perlunya evaluasi kebijakan memperbanyak jumlah kuota haji untuk lansia. Sebab, terdapat ketidakseimbangan antara jemaah lansia yang membutuhkan bantuan dengan jumlah pendamping atau petugas yang tersedia.

"Bahwa wajah jemaah kita ini cukup didominasi oleh wajah-wajah lansia. Olehnya ini perlu menjadi catatan kami, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) untuk mempersiapkan sedemikian rupa, sehingga penanganan jemaah lansia ini bisa tertangani dengan baik," kata Ketua Komisi 8 DPR Ashabul Kahfi, dalam program Newsline Metro TV, Kamis, 22 Juni 2023.

"Karena saya melihat tadi ada beberapa orang yang sampai harus digotong karena terjatuh. Nah ini kan semua butuh perhatian. Mungkin salah satu faktornya ialah karena kebijakan Kemenag tidak ada lagi istilah pendamping jemaah pada tahun ini," katanya.

Polri Respons Usulan Terkait Kepala BNN dan BNPT

Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pemerintah Tunggu DPR

Diperiksa KPK, Sekjen DPR Kabur Saat Ditanya Wartawan

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri belum bisa memerinci kasus yang ditanyakan ke Indra

Soal Putusan Masa Jabatan KPK, PDIP: Final dan Mengikat

Komisi III DPR akan mempelajari putusan tersebut

Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Segera Dirapimkan

Belum ada agenda rapim untuk membahas beleid RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Masih di Meja Pimpinan DPR

Meski dokumen tersebut sudah diserahkan oleh pemerintah ke DPR pada awal Mei, namun tidak bisa langsung segera dibawa ke rapat pimpinan 

KPU Turuti DPR Tak Ubah Aturan Keikutsertaan Perempuan di Pemilu 2024

Mekanisme Pembahasan RUU Perampasan Aset Belum Ditentukan DPR

DPR sudah menerima Surpres RUU Perampasan Aset

Pemerintah Kantongi 367 DIM RUU Perlindungan PRT

Pemerintah telah mengantongi 367 Daftar Inventarisasi Masalah tentang Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). DIM RUU PPRT itu terdiri dari 239 batang tubuh dan 128 penjelasan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan pihaknya segera membahas DIM RUU PPRT sejak mendapat amanat Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan pembahasan DIM tersebut pada April 2023.

Kendati hanya memiliki waktu yang relatif singkat, namun pembahasan DIM RUU PPRT berjalan cepat dan lancar. 

Menaker membeberkan sejumlah substansi dalam RUU PPRT tersebut, yakni perjanjian kerja PRT dan perlindungan untuk mencegah kekerasan bagi PRT. 

RUU PPRT juga membahas tentang cara perekrutan dan pembahasan tentang dasar pembuatan perjanjian hubungan kerja.

Pemerintah menggelar rapat koordinasi percepatan pembentukan RUU PPRT yang ditargetkan dapat disahkan tahun ini, Senin (15/5/2023). 

Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.