Massa Apdesi Gelar Unjuk Rasa di Gedung DPR

Massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut DPR segera merevisi Undang-Undang Desa.

Dalam aksinya, ribuan perangkat desa sempat membakar ban dan merusak beton di depan Gedung DPR. Massa berorasi dan menuntut pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada sidang paripurna penutup DPR 2023,Selasa 5 Desember 2023.

Massa aksi terus menyerukan Revisi Undang-Undang Desa merupakan harga mati. Salah satu poin desakkan dalam Revisi Undang-Undang itu adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun.

Pimpinan DPR sempat menerima perwakilan Apdesi yang berdemonstrasi. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan setelah pertemuan dilakukan, kesepakatan telah terjalin. Salah satunya membentuk Kelompok Kerja Pembahasan RUU Desa.

"Kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk kelompok kerja bersama antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa untuk bisa membahas bersama-sama, hal-hal yang diharapkan atau menjadi aspirasi dari para kepala desa," ujar Puan Maharani.

Buruh di Jakarta dan Medan Tolak UMP 2024

Konfederasi serikat serta Partai Buruh berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa siang, 28 November 2023. Massa menuntut UMP DKI Jakarta sebesar Rp5,6 juta. Sementara di Medan, buruh kecewa atas janji Wali Kota Medan Bobby Nasution yang sebelumnya akan membantu menaikkan upah minimun provinsi.

Pada hari pertama dimulainya pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, Partai Buruh bersama kaum buruh memilih untuk menyuarakan tuntutan mereka mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2024. 

Massa buruh menyebut, kenaikan UMP DKI 2024 sebesar 15% atau menjadi Rp5,6 juta merupakan tuntutan utama mereka dalam aksi demo kali ini.

Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai ingkar janji atas rekomendasi jumlah kenaikkan UMP 2024. Ratusan buruh mengaku kecewa atas janji Bobby yang sebelumnya akan membantu.  

Bobby Nasution saat bertemu dengan pengunjuk rasa mengatakan, menunggu hasil koordinasi dengan Dewan Pengupahan untuk memenuhi keinginan buruh. Massa yang telah bertemu  Wali Kota Medan kemudian melanjutkan aksi ke Pemprov Sumut.

Aliansi Mahasiswa Jaga Demokrasi Tolak Politik Dinasti

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi protes pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka yang dianggap sarat nepotisme.

Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Jaga Demokrasi ini digelar di halaman rektorat kampus Institut Seni Indonesia Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ribuan mahasiswa yang ikut aksi ini datang dari 35 kampus yang berada di Yogyakarta.

Aksi sendiri menyoroti kemunduran demokrasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selama aksi, mahasiswa menggelar poster berisi tuntutan serta berorasi secara bergantian.

Mahasiswa juga menyoroti pengekangan hak bersuara di era pemerintahan Jokowi dan juga mahalnya biaya pendidikan.

Aksi diakhiri dengan teaterikal drama yang menggambarkan penderitaan di era pemerintahan saat ini.

Pensiunan Krakatau Steel Gelar Aksi Tuntut Haknya Dikembalikan

Ratusan orang yang menamakan diri Pensiunan Perusahaan Krakatau Steel menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung BUMN, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah atribut demo berupa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan. 

Mereka menutut agar Menteri BUMN Erick Thohir mendesak Direksi PT Krakatau Steel mengembalikan hak enam ribu lebih pensiunan yang telah dihilangkan sejak tiga tahun terakhir, yakni sebesar 5% setiap tahunnya.

"Kami meminta dikembalikannya hak kami 5% per tahun," ujar Suparto selaku koordinator aksi. 

Masalah ekonomi yang semakin pelik dengan bayaknya kenaikan bahan pokok hingga kenaikan BBM dinilai menjadi penyebab semakin terpuruknya nasib pensiunan usai hilangnya hak mereka selama ini.

Ratusan Warga Cilegon Unjuk Rasa di Depan PT Krakatau Posco

Ratusan warga menggelar unjuk rasa di depan PT Krakatau Posco di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Warga protes lantaran keberadaan perusahaan tidak memberi kontribusi bagi warga setempat.

Unjuk rasa dilakukan ratusan warga Kelurahan Samangraya, Cilegon, Banten itu berujung ricuh. Warga saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga.

Warga memaksa masuk ke dalam perusahaan untuk bernegosiasi dengan manajemen perusahaan. Warga menilai perusahaan tidak memberdayakan warga sekitar untuk bekerja. 

Warga mengeklaim hanya terkena pencemaran udara yang dihasilkan perusahaan berupa abu besi dan asap pabrik. Hal itu mengganggu kesehatan warga.

Hingga berita ini ditayangkan, PT Krakatau Posco belum memberikan tanggapan terhadap tuntutan warga tersebut. 

Ribuan Warga AS Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Ribuan pengunjuk rasa memenuhi ruas-ruas jalan di Ibu Kota Amerika Serikat, dekat Gedung Putih, mendesak gencatan senjata di Gaza. Dalam aksi sekitar enam jam tersebut, mereka juga mengkritik anggaran senilai USD14,5 miliar atau setara Rp220 miliar dari AS untuk Israel yang baru diloloskan DPR.

Para demonstran membanjiri jalanan Washington DC dan melakukan unjuk rasa di luar Gedung Putih dalam menyerukan gencatan senjata di Gaza dan diakhirinya dukungan AS terhadap Israel.

Salah satu titik berkumpulnya pedemo adalah Freedom Plaza. Banyak dari mereka berkumpul di sekitar pembicara yang berteriak menentang apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza.

Unjuk rasa ini diikuti oleh berbagai kelompok, mulai dari kelompok agama, warga Asia, warga Timur Tengah, Amerika Selatan hingga kelompok Yahudi. 

Para pengunjuk rasa menabuh genderang, meniup terompet, mengibarkan bendera Palestina dan membanjiri jalanan Washington DC untuk bersuara menentang perang.

Mereka juga mengangkat poster yang menyerukan agar AS tidak lagi mendukung Israel dan mengakhiri bom yang jatuh di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 9.000 orang.

Ribuan Warga Sydney Gelar Aksi Bela Palestina

Ribuan orang berunjuk rasa di Sydney, Sabtu 4 November 2023 waktu setempat. Mereka menunjukkan dukungan untuk warga Palestina yang tinggal di Gaza. 

Massa berkumpul di Hyde Park dan mendengarkan orasi dari berbagai tokoh. Salah satunya adalah jurnalis Antony Loewenstein yang menyerukan pengepungan di Gaza harus segera diakhiri. 

Para pengunjuk rasa kemudian berbaris menuju jalan-jalan pusat kota sebelum kembali ke titik orasi. Diketahui konflik Israel-Hamas di Gaza kembali berlangsung sejak 7 Oktober lalu. 

Perang tersebut merupakan yang paling mematikan dari lima perang Gaza bagi kedua belah pihak. Banyak korban meninggal dunia, termasuk anak-anak.

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Berantas Mafia Aset di Kemenkeu

Aksi unjuk rasa mendesak pemerintah memberantas mafia aset di tubuh lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) digelar aliansi mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung kementerian Keuangan, Jakarta. 

Sejumlah pengunjuk rasa dari alinsi pergerakan mahasiswa dan masyarakat Indonesia mencoba menerobos masuk dengan cara mendorong pagar Kementerian Keuangan di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Upaya tersebut dilakukan agar dapat bertemu langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menyampaikan aspirasinya. 

Massa mendesak menteri keuangan mengusut mafia aset di tubuh lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), massa juga meminta agar lembaga tersebut dibubarkan karena hanya membuang anggaran negara.

BEM Nusantara Tolak Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi untuk mengecam tindakan MK yang mengabulkan permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres. Putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi. 

Dalam aksinya, massa menyebut, dampak dari putusan MK menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena hanya ditujukan untuk kepentingan segelintir orang jelang kontestasi Pemilu 2024. Hal ini juga dianggap memuluskan langkah dinasti politik di Indonesia. 

Putusan MK tersebut juga kembali memunculkan pertanyaan terkait independensi MK sebagai pelindung konstitusi. Untuk itu, BEM Nusantara menilai Ketua MK Anwar Usman harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Anwar juga dituntut meminta maaf kepada seluruh mahasiswa Indonesia atas kegaduhan putusan MK. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan seorang mahasiswa UNS. Dengan demikian, MK menyatakan syarat capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

Mahasiswa Desak Kejati Sumut Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Covid-19

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu mendesak Kejati Sumut menangkap Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon terkait kasus dugaan korupsi dana covid-19 saat menjabat Bupati Samosir. 

Desakan itu disampaikan saat mereka berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi yang sudah dilakukan empat bulan sebelumnya. Mahasiswa menilai Kejati Sumatera Utara belum melakukan proses hukum terhadap Rapidin Simbolon. 

Dalam aksinya, Mahasiswa juga membakar keranda sebagai bentuk matinya keadilan yang tidak ditegakkan di wilah Sumatera Utara. 

Menanggapi aksi massa, perwakilan dari Kejati Sumut, Jaksa Elisabeth Panjaitan mengatakan, laporan dugaan korupsi dana covid-19 sudah diterima dan sedang ditangani tim Pidsus.

Jalan Lingkar Desa Menyempit Gegara Proyek Tol Solo-Jogja

Puluhan warga menggelar aksi demonstrasi di titik ruas STA 23 proyek jalan Tol Solo-Yogyakarta. Warga menggelar aksi karena upaya surat administrasi yang diajukan tidak pernah mendapatkan tanggapan berarti.

Selain warga Desa Gatak, peserta aksi juga berasal dari warga Desa Manjung tetangga desa yang ikut terdampak jalan tol.

Koordinator aksi warga, Sriyono menjelaskan ada tiga alasan dan tuntutan dielarnya aksi. Pertama jalan poros desa yang menyempit, meminta kompensasi sosial ekonomi terhadap usaha warga sekitar terdampak akibat polusi debu proyek.

"Aspirasi warga itu selain jalan, saluran air yang untuk di tengah tol ini sebelah kanan itu dimatikan," jelas Sriyono.

Gobel Prihatin Atas Peristiwa di Pohuwato

Ribuan Masyarakat Tolikara Gelar Aksi Damai Minta Jabatan Pj Bupati Diperpanjang

Ribuan masyarakat Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi damai untuk meminta Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Tolikara karena telah berhasil membuat perubahan besar di daerah tersebut.

Aksi yang digelar Senin pagi 25 September 2023 tersebut berjalan dengan damai dan ditutup dengan pembacaan delapan poin pernyataan sikap yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh agama, adat, dan sejumlah unsur pemuda di Tolikara. 

Penanggung jawab Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan, Kevin Penggu mengatakan, salah satu poin yang dituangkan yakni meminta pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk memperpanjang masa kepemimpinan Pj Bupati Tolikara Marthen Kogoya. 

Masyarakat menilai, Marthen Kogoya sukses melakukan sejumlah perubahan dan kemajuan bagi masyarakat selama setahun memimpin Tolikara. Warga telah merasakan dampak pembangunan di masa kepemimpinan Pj Bupati Marthen Kogoya.

"Ada dua nama yang kami minta, tapi kami lebih mengarah ke Bapak Marthen Kogoya harus dilanjutkan karena ini bukti nyata," ujar Kevin Penggu. 

Klinik Kecantikan Milik Tompi Digeruduk Warga

Puluhan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung klink kecantikan milik dokter, sekaligus penyanyi Tompi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, 25 September 2023. 

Mereka menuding jika bangunan klinik yang berdiri telah menutup saluran air yang dikhawatirkan akan menyebabkan banjir jika musim hujan tiba. 

"(Klinik kecantikan) terindikasi melanggar aturan dengan melakukan pembetonan kali yang digunakan untuk parkir secara komersial," jelas Koordinator aksi, Apri. 

Para pengunjuk rasa juga menutup pihak manajemen klink untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dari masyarakat sekitar. 

Sementara itu, Tompi, selaku pemilik klinikm membantah semua tuduhan yang ditujukan oleh masa pendemo. Dirinya menyebut jika dari awal membeli lahan untuk membangun klinik saluran tersebut.

"Bukan saya yang bangun (pembetonan bangunan). Dari saya datang, dari saya beli tanah ini kan bekas pom bensin. Area di depan situ sudah pernah dibeton dan saya ngecek semalam katanya sudah ada surat resmi dari dinas pengairan," jelas Tompi. 

Situasi di Pohuwato Kondusif Pascademo Ricuh

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Pembakaran Kantor Pemkab Pohuwato

Situasi pasca kerusuhan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo relatif kondusif dan masyarakat sudah beraktifitas seperti biasa. Aktivitas Pemkab Pohuwato untuk sementara dipindahkan ke Kantor Bawaslu dan Dinas Pemuda Olahraga di Pohuwato. 

Sebelumnya, Kamis 21 September 2023, aksi unjuk rasa masyarakat setempat berujung rusuh dan Kantor Bupati Pahuwato dibakar massa. Hingga saat ini polisi masih belum menetapkan tersangka kerusuhan. 

Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap pelaku yang memicu rusuh. Polisi juga mengatakan massa unjuk rasa juga sempat menyerang kantor DPRD Pohuwato.

Aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas. Menurut polisi pihak perusahaan sempat berupaya melakukan validasi warga penerima ganti rugi lahan, namun massa tidak sabar.

Nakes di Brebes Tuntut Penambahan Formasi P3K

Ribuan tenaga kesehatan di Brebes, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Aksi demo ini sempat ricuh ketika massa terpancing ucapan salah seorang staff pemerintahan yang mendatangi para pendemo.

Aksi demo oleh ribuan tenaga kesehatan di Brebes ini berlangsung di depan gerbang masuk Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Jumat 22 September 2023. Demo ini dipicu belum diangkatnya ribuan tenaga kesehatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibuka Pemkab Brebes.

Para tenaga kesehatan ini mendesak Pemkab Brebes tidak tebang pilih,dalam formasi P3K. Para pendemo menilai, formasi P3K di Kabupaten Brebes lebih memprioritaskan formasi tenaga pendidik atau guru.

Aksi demo ini sempat ricuh saat para pendemo terpancing dengan perkataan salah seorang yang menerima para pendemo meminta maju ke depan. 

Namun, amarah para pendemo dapat diredam oleh petugas dari Polres Brebes yang melakukan pengamanan. Para pendemo pun kemudian mundur, tapi mereka mengancam akan melakukan aksi mogok bilamana tuntutannya tidak dipenuhi.

Pelayanan Publik di Kantor Bupati Pohuwato Lumpuh

Pohuwato: Aktivitas layanan di Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo lumpuh usai dibakar massa. Puing dan sisa kebakaran masih berserakan.

Tidak terlihat para ASN yang datang. Pintu masuk ke halaman kantor tertutup. Hal ini menyebabkan tujuh pelayanan di kantor tersebut tidak berjalan.

Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato telah berencana memindahkan layanan pemerintah ke tempat yang lebih representatif, agar bisa tetap melayani masyarakat.

Sebelumnya, Kantor Bupati Pohuwato, terbakar usai aksi unjuk rasa terkait permintaan ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas pada Kamis 21 September 2023. Sebelum berdemonstrasi ke Kantor Bupati Pohuwato, massa juga merusak fasilitas kantor tambang emas.

Massa yang marah langsung merusak beberapa fasilitas Kantor Bupati  Pohuwato. Tak berselang lama, muncul kobaran api di salah satu sisi gedung kantor bupati yang disusul munculnya gumpalan asap tebal. 

Saat unjuk rasa berlangsung, tidak tampak adanya pengamanan yang memadai. Sehingga massa terlihat leluasa melakukan perusakan. 

Kantor Bupati Pohuwato Dibakar Massa

Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo terbakar usai aksi unjuk rasa terkait permintaan ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas berakhir ricuh, Kamis 21 September 2023. Sebelum berdemonstrasi ke Kantor Bupati Pohuwato, massa juga merusak fasilitas kantor tambang emas.

Massa yang marah langsung merusak beberapa fasilitas Kantor Bupati  Pohuwato. Tak berselang lama, muncul kobaran api di salah satu sisi gedung kantor bupati yang disusul munculnya gumpalan asap tebal. 

Saat unjuk rasa berlangsung, tidak tampak adanya pengamanan yang memadai. Sehingga massa terlihat leluasa melakukan perusakan. 

Pihak kepolisian setempat menyatakan, saat ini api sudah dapat dipadamkan. Namun, kondisi gedung kantor bupati rusak berat. 

Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena massa kecewa akan ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan emas yang tidak kunjung dibayarkan. 

Unjuk Rasa Korban Banjir Libya

Seminggu setelah bencana banjir melanda Kota Derna di Libya, ratusan orang menggelar unjuk rasa di luar Masjid Sahaba. 

Hal itu dilakukan untuk menyerukan persatuan nasional di negara yang secara politik terpecah belah akibat konflik dan kekacauan selama lebih dari 1 dekade. 

Massa pengunjuk rasa membidik para pejabat termasuk ketua Parlemen Libya yang berbasis di wilayah timur, Aguila Saleh. Sore harinya, pengunjuk rasa yang marah juga membakar rumah pria yang menjabat sebagai wali kota Derna saat banjir terjadi. 

Jumlah total korban tewas akibat banjir belum diketahui. Ribuan oran masih hilang dan operasi pencarian masih berlangsung. 

Unjuk Rasa Mahasiswa Minta Megawati Copot Jabatan Rapidin Simbolon

Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro Menteng, Jakpus. Mereka mendesak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mencopot Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon.

Massa aksi yang datang ke Gedung PDIP langsung melakukan orasi tuntutan. Mereka juga membakar dan bekasi di depan pagar pintu masuk Gedung PDIP.  Sempat terjadi protes dan adu argumen saat petugas mencoba memadamkan api agar tidak menganggu pengguna jalan. 

Rapidin Simbolon diduga terlibat kasus korupsi dana covid-19 2020. Namun, proses hukum Ketua DPD PDIP Sumatra Utara, Rapidin Simbolon, yang juga mantan Bupati Samosir tidak berjalan. Padahal setahun lalu Ia dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara dalam dugaan korupsi dana covid-19. 

Hingga saat ini, Rapidin belum diperiksa dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka. 

Dewan Eksekutif Dibekukan, Mahasiswa UIN Surakara Demo di Gedung Rektorat

Ratusan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta berunjuk rasa menduduki gedung rektorat kampus. Mereka menuntut pertanggungjawaban rektor yang telah membekukan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) secara sepihak, buntut kasus registrasi pinjol. 

Ratusan mahasiwa ini ingin menemui Rektor UIN Prof. Mudhofair. Rektor dinilai mendapatkan informasi salah terkait DEMA yang menjalin kerja sam dengan sejumlah aplikasi yang diduga pinjol, sehingga menerbitkan keputusan ilegal dengan pembekuan DEMA.

Mahasiswa mengaku kecewa karena dewan kehormatan kampus yang melakukan penyelidikan kasus pinjol tidak pernah memanggil ketua maupun pengurus DEMA untuk dimintai keterangan. 

Tidak dipanggilnya DEMA dalam penyelidikan dinilai aneh dan janggal, sehingga hasil keputusannyha cacat hukum atau ilegal.

Tuntutan mahasiswa bertemu rektor tidak diindahkan, mahasiswa pun akhirnya masuk gedung rektorat dan mendudukinya. Mereka juga menabur bunga di lobi sebagai simbol keprihatinan matinya hati nurani pejabat rektorat. 

PT Duta Palma Agro Menyayangkan Aksi Anarkis Karyawannya

PT Duta Palma Agro menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh buruh mereka. Aksi mogok kerja buruh perusahaan sawit sudah berlangsung selama 14 hari. 

Para buruh menuntut hak yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Mereka menuntut upah sesuai dengan UMK, upah lembur, hingga penyediaan BPJS oleh perusahaan. 

"Kami terbuka, kalau BPJS masih kurang langsung saja disampaikan ke kami, pensiunan juga disampaikan ke kami," kata HRD PT Duta Palma Agro, Rudiantoro dalam keterangannya, Senin, 21 Agustus 2023. 

Rudiantoro berharap agar aksi anarkis ini tidak terjadi lagi di masa depan. Menurutnya, tuntutan harus disampaikan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. 

Sebelumnya, ratusan karyawan PT Duta Palma Argo Group di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berunjuk rasa hingga berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Aksi kerusuhan ini terjadi sejak Sabtu, 19 Agustus 2023.

Bentrokan ini berawal saat aparat kepolisian ratusan berusaha membuka blokade jalan menuju perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan.

Akibat insiden tersebut sejumlah kendaraan taktis polisi rusak. Sementara itu sejumlah pengunjuk rasa yang cedera akibat luka tembak peluru karet milik polisi.

KNPI dan HMI Laporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan Ketua Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas. Laporan itu terkait ketidakseriusan Firli Bahuri dalam menangani kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku.

Ratusan massa aksi dari KNPI dan HMI melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023.
 
Aksi ini merupakan lanjutan dari laporan kepada Dewan Pengawas KPK, lantaran Ketua KPK dinilai lamban menangani kasus Harun Masiku.

KNPI dan HMI menduga, kurangnya komunikasi antar lembaga mengakibatkan banyak kasus yang terbengkalai. Salah satunya pelarian tersangka korupsi Harun Masiku. Massa juga menduga ada keterlibatan petinggi partai yang melindungi Harun Masiku.
 
"KPK jangan sampai terkesan melindungi Harun Masiku," tegas koordinator aksi, Gatot Ibrahim kepada Metro TV. 

Massa Buruh Ancam Bakal Bermalam di Patung Kuda

Meski sudah melewati batas waktu demonstrasi, ribuan buruh masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis malam 10 Agustus 2023. Massa bahkan mengancam bermalam di lokasi tersebut jika aspirasinya tidak direspons. 

Ribuan buruh yang turun ke jalan ini tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Mereka menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional. 

Berdasarkan pantauan Metro TV, tensi unjuk rasa mulai meningkat sejak sore hari. Massa sempat menyalakan mercon asap hingga melakukan pembakaran kayu di sekitar Patung Kuda. 

Sebanyak 6.612 personel dari kepolisian dan TNI telah disiagakan untuk mengamankan demo buruh tersebut. 

Massa memiliki sejumlah tuntutan dalam unjuk rasa itu. Pertama, mencabut Omnibuslaw Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya.

Kedua, mencabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (UU Minerba, KUHP, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UU IKN, UU Pertanian, RUU Sisdiknas dan Revisi UU ITE). Ketiga, mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Keempat, menolak bank tanah, menghentikan liberalisasi agraria dan perampasan tanah. Kelima, menghentikan pembungkaman ruang demokrasi di lingkungan akademik. Keenam, menghentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di Semua sektor masyarakat.

1 Orang Tewas dalam Aksi Unjuk Rasa di Kenya

Satu orang tewas dalam aksi protes di Nairobi, Kenya. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan biaya hidup yang dibalas dengan tembakan gas air mata oleh polisi.

Polisi di Ibu Kota Nairobi menembakkan gas air mata ke arah beberapa pengunjuk rasa yang membakar ban dan melemparkan batu ke arah petugas. Pemimpin oposisi yang kalah dalam pemilu tahun lalu berulang kali meminta warga Kenya memprotes saat negara tersebut berjuang dengan utang dan kenaikan harga.

Pajak atas produk minyak bumi, termasuk bensin naik dua kali lipat dari 8% menjadi 16%. Hal itu membuat warga makin kesulitan.

Aksi represif polisi terhadap pendemo ini pun menuai kritik dari pengawas hak asasi manusia. 

Aksi Damai People Power di Solo Minta Jokowi Tak Cawe-Cawe Pilpres

Air PDAM Mati Sebulan, Warga di Banda Maluku Meradang

Unjuk rasa di kantor PDAM Banda, Maluku Tengah nyaris ricuh. Mereka marah karena sudah satu bulan tidak bisa menikmati air dari PDAM. 

Ratusan warga Desa Tanah Rata, Mangkobatu dan Lautaka nyaris bentrok dengan aparat keamanan saat berupaya masuk ke Kantor PDAM Banda. Karena kalah jumlah, aparat membiarkan warga memalang Kantor PDAM, sehingga pegawai tidak bisa beraktivitas. 

Warga kesal karena air PDAM sudah satu bulan mati, namun pihak PDAM tak kunjung memberikan kepastian. PDAM berdalih ada kerusakan mesin pompa, sehingga air pelanggan mati. 

Demo Al-Zaytun Bubar, Massa Ancam Kembali Gelar Aksi Serupa

Gaji Belum Dibayar, Dosen dan Karyawan Unisla Gelar Aksi

Ratusan dosen dan karyawan Universitas Islam Lamongan (Unisla) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berunjuk rasa menuntut dibukanya akses rekening yayasan. Hal ini dilakukan karena gaji para dosen dan karyawan sudah dua bulan ini belum dibayar.

Ratusan dosen, karyawan dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Universitas Islam Lamongan melakukan longmarch dari kampus menuju ke salah satu bank di Kota Lamongan, Jawa Timur. Mereka mendatangi bank untuk meminta pihak bank membuka akses rekening kampus yang sampai saat ini masih dibekukan.
 
Imbas pemblokiran akses rekening yayasan, ratusan pekerja di lingkungan YPPTI Sunan Giri belum menerima gaji selama dua bulan.

"Para dosen, tendik dan karyawan Unisla gajinya belum terbayarkan selama 2 bulan. Sehingga kami menuntut BRI Lamongan segera memberikan akses kepada pengurus (YPPTI) yang baru, yang sudah memiliki legal standing agar bisa mengakses rekening BRI dan bisa membayar gaji dosen, tendik dan karyawan,” kata perwakilan dosen Unisla, Suisno.

Meski akhirnya diterima untuk mediasi, tapi mereka kecewa karena pihak bank belum berani memberikan kepastian untuk membuka akses rekening yayasan.