Anies Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor

Anies Janji Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset jika Jadi Presiden

Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset jika terpilih menjadi Presiden pada kontestasi Pemilu 2024. Anies menyatakan, RUU Perampasan Aset yang selama ini mandek dalam pembahasan di parlemen akan didorong pengesahananya bersama dengan partai-partai pendukung. 

Hal itu diungkapkan oleh Anies Baswedan usai menghadiri dialog dengan tema Indonesia Millenial And Gen-Z Summit di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Calon presiden nomor urut 01 itu mengaku jika terpilih menjadi presiden, salah satu yang akan ia lakukan adalah menuntaskan tindak pidana korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset. 

RUU Perampasan Aset yang selama ini mandek dalam pembahasan di parlemen diakui oleh Anies mampu diselesaikan dengan sejumlah strategi. Ia turut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membantu pengesahan RUU ini. 

"Yuk bagi seluruh masyarakat yang mengharapkan RUU (Perampasan Aset) untuk disahkan, dukung partai-partai yang mau mengubah RUU atau mengesahkan RUU itu. Jadi kekuatan untuk mengubah agar disahkan menjadi lebih kuat," kata Anies Baswedan. 

Anies Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Menpan RB-Jaksa Agung Sepakat Bentuk Badan Pemulihan Aset

Satgas BLBI Lakukan Penguasaan Aset Tanah Eks BLBI Senilai Rp149 Miliar

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas aset properti eks BPPN/eks BLBI berupa tanah di Kota Bandar Lampung.

Anies Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Dipercepat

DPR Didorong Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Progres Mandek, RUU Perampasan Aset Dinilai Terkesan Dihambat DPR

RUU Perampasan Aset Diduga Tak Dikehendaki DPR

DPR Dinilai Tak Punya Keinginan Kuat Mengesahkan RUU Perampasan Aset

Pemerintah Bakal Melobi DPR Terkait Pembahasan RUU Perampasan Aset

Janji Komisi III Terkait Pembahasan RUU Perampasan Aset

Saling Lempar Dinilai Jadi Penyebab DPR Tidak Serius Bahas RUU Perampasan Aset

Belum adanya kepastian pembahasan RUU Perampasan Aset dan argumen berbeda antara anggota komisi dan pimpinan DPR mencerminkan adanya mekanisme tidak sesuai.

DPR Dinilai Tidak Serius Bahas RUU Perampasan Aset

Pembasahan RUU Perampasan Aset Mandek Diduga Akibat Tiap Fraksi Belum Kompak

Pembahasan RUU Perampasan Aset Menggantung di DPR

Paripurna Lagi, Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset

KPK Ulik Aset Bupati Nonaktif Kapuas

Alasan RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas Dikritik

Presiden Jokowi Geram RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Rampung

Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Korupsi disebut kejahatan extraodinary (luar biasa). Disebut demikian, karena dampak dari perbuatan ini sangat luas. Ia tidak hanya merugikan secara ekonomi namun juga sosial. Sarana infrastruktur yang bisa dibangun, misalnya, bisa jadi berkurang baik secara kualitas maupun kuantitas jika dananya dikorupsi. Efeknya pun berantai hingga dapat memengaruhi mutu pembangunan. Itu hanyalah salah satu contoh bagaimana dahsyatnya daya rusak korupsi.

Namun, meski daya rusaknya tinggi, sanksi terhadap koruptor di negeri ini justru seringkali lemah. Banyak kasus pelaku rasuah yang cuma divonis ringan. Selain itu harta mereka pun sulit disita, meski jelas terbukti telah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, RUU perampasan aset tindak pidana mendesak untuk segera disahkan, karena payung hukum ini dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan efek jera, selain vonis yang berat, tetunya.

Sayangnya, pembahasan RUU ini seperti jalan di tempat. Kendati telah masuk prolegnas, RUU yang telah digaungkan sejak dua dekade lalu, hingga hari ini tak juga dibahas di parlemen. Padahal, pemerintah sudah mengirimkan surat presiden beserta dengan dokumen akhir Rancangan Undang-Undang serta naskah akademik ke DPR RI. Artinya, bola kini ada di tangan anggota dewan. Wajar jika publik dan para pegiat antikorupsi mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat ini dalam pemberantasan korupsi, atau jangan-jangan mereka takut jika RUU ini akan memukul diri sendiri karena kerap kali anggota dewan juga berperilaku koruptif?

Jika dilihat dari kacamata kepentingan publik, rasanya tidak ada alasan untuk terus menunda UU Perampasan Aset ini. Apalagi, di tengah terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai pemerintahan yang mencurigakan, urgensi RUU ini mendesak disahkan karena bisa merampas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan, seperti pada kasus Rafael Alun. Selama ini, perampasan aset bisa dilakukan jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tapi, dengan disahkannya RUU Perampasan Aset nantinya, tindak pidana asal tidak lagi dibutuhkan.

?Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi pada 2003 dan meratifikasinya dengan membuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, RUU Perampasan Aset atau yang juga dikenal dengan istilah asset recovery merupakan salah satu aturan yang seharusnya ada ketika suatu negara sudah menandatangani konvensi tersebut. Namun, hingga kini, aturan hukum soal itu belum juga disahkan, bahkan membahasnya pun ogah-ogahan. Atau jangan-jangan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, memang cuma sebatas slogan? Kalau begini terus, rakyat akan semakin sengsara dan miskin, sementara para koruptor tetap sejahtera dan tak pernah jera.

Mahfud MD Optimistis RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas DPR

Menko Polhukam, Mahfud MD optimistis RUU Perampasan Aset akan menjadi prioritas DPR dan akan segera diproses meski sudah lewat enam kali sidang paripurna DPR. Keyakinan Mahfud diperkuat adanya surpres yang diterbitkan Presiden Joko Widodo yang sudah diterima DPR sejak 4 Mei 2023 lalu, agar DPR segera melakukan pembahasan.

Sebelumnya RUU Perampasan Aset ditargetkan akan disahkan Juni. 

Menurut keterangan peneliti dari pusat studi Anti Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alasan RUU Perampasan Aset belum juga dibahas dan disahkan dinilai karena adanya kekhawatiran bahwa kehadiran beleid itu akan menjadi senjata makan tuan.

RUU ini akan menyasar harta atau aset yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan muatan calon beleid itu juga mengatur soal peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment).

Sementara ketua DPR, Puan Maharani merespons perihal tak kunjung dibacakannya surpres RUU Perampasan Aset dari Presiden Joko Widodo karena para legislator masih mencermati muatan dari calon beleid tersebut.

 Puan juga menekankan pengesahan RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah mekanisme yang berlaku dan akan memastikan proses legislasi calon beleid tidak mandek.

Mahfud MD Yakin RUU Perampasan Aset Diprioritaskan DPR

KPK Rampas Gedung Lampung Nahdliyin Center Pengganti Denda Eks Rektor Unila

Ada Kekhawatiran Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Makan Tuan

Kecil Peluang RUU Perampasan Aset Disahkan Masa Sidang Ini

RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas Usai Reses

Alasan DPR Tak Kunjung Bacakan Supres RUU Perampasan Aset

KPK Segera Sita Aset Rafael Alun Lainnya

Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pemerintah Tunggu DPR