Geledah Rektorat Unila, KPK Sita 5 Koper Dokumen dan Gelandang Wanita Diduga Dekan Fakultas Kedokteran

Setelah menggeledah Gedung Rektorat Universitas Lampung selama 12 jam, penyidik KPK menyita lima koper dokumen dan menggelandang seorang wanita yang diduga Dekan Fakultas Kedokteran Unila, Senin (22/8/2022).

Koper-koper tersebut dibawa oleh penyidik dari ruang rektorat sekitar pukul 21.00 WIB. Koper langsung dimasukan ke dalam mobil lalu dibawa pergi oleh penyidik KPK tanpa memberi keterangan. Sementara pihak Unila menyatakan KPK membawa ratusan bukti berupa sejumlah dokumen Surat Keputusan (SK).

KPK: Bupati Pemalang Ditangkap Tangan

Tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Jawa Tengah. Satu dari beberapa orang yang ditangkap dan tengah diminta keterangannya adalah Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.

"Benar bahwa salah satunya (yang ditangkap dan diperiksa KPK) adalah Bupati Pemalang, Jawa Tengah," ungkap Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat (12/8/2022).

Operasi tangkap tangan berlangsung pada Kamis (11/8/2022) yang diikuti penyegelan beberapa ruang kerja di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Pada malam harinya, Mukti Agung Wibowo dan beberapa orang yuang ditangkap dalam kasus korupsi tersebut tiba di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta. 

 

3 Mobil Masuk KPK, Diduga Bawa Pihak Terlibat OTT Bupati Pemalang

Tiga mobil penyidik KPK tiba di Gedung KPK pada Jumat (12/8/2022) dini hari dengan membawa sejumlah orang yang diduga terlibat operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Pemalang. Salah satu yang diamankan mengenakan jaket berlogo Korps Adiyaksa dengan tulisan Kejaksaan RI.

Ketiga kendaraan yang dikendarai penyidik langsung mengarah ke area belakang Gedung KPK untuk masuk ke basement Gedung Merah Putih. Dari serangkaian OTT yang melibatkan Bupati Pemalang, penyidik KPK mengamankan 25 orang dari berbagai lokasi, termasuk di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. 

Naik Rp600 Juta, Harta Kekayaan Lili Pintauli Mencapai Rp2,2 Miliar

Wakil Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar kembali terlibat dalam dugaan Pelanggaran Kode Etik. Lili diduga menerima sejumlah fasilitas saat gelaran Moto GP Mandalika Maret lalu. Dewas KPK akan segera menyidang kasus ini. 

Lili dilaporkan menerima sejumlah fasilitas mulai dari tiket untuk menonton Moto GP Mandalika hingga fasilitas akomodasi penginapan. Dewas KPK telah menjadwalkan untuk melakukan Sidang Etik terhadap Lili Pintauli Siregar pada Senin (11/7/2022).

Dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan yang dilaporkan Lili Pintauli Siregar secara periodik pada Februari 2022, termasuk dalam harta kekayaan 2021 tercatat kekayaan yang dimiliki Lili Pintauli Siregar sebanyak Rp2.2 miliar.

Nilai tersebut termasuk tanah dan bangunan yang ada di Tangerang Selatan dan Kabupaten Deli Serdang senilai Rp2 miliar dan sejumlah alat transportasi dan mesin senilai Rp727 ribu. Selain itu, harta bergerak lainnya sebanyak Rp40 juta dan harta lainnya dengan total Rp310 juta sehingga total kekayaan mencapai Rp3.077 miliar.

Ditambah total hutang yang dimiliki Lili Pintauli sebanyak Rp850 juta. Total kekayaan pada 2021 secara periodik sebanyak Rp2.2 miliar. Terjadi kenaikan harta kekayaan yang dimiliki Lili Pintauli sejak ia menjabat Pimpinan KPK pada 2019 lalu. Di tahun 2019, total harta kekayaan Lili Pintauli mencapai Rp1.5 miliar sehingga terjadi kenaikan sebanyak Rp600 juta hingga tahun 2022.

Sidang Lili Pintauli Ditunda, MAKI: Harus Diberhentikan

Dewan pengawas KPK menunda sidang etik wakil ketua KPK Lili Pintauli terkait dugaan gratifikasi fasilitas MotoGP Mandalika. Hal ini dikarenakan Lili Pintauli tengah menghadiri agenda G20 di Bali. 

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap agar Lili Pantauli diberhentikan dengan cara mengundurkan diri. Jika Lili Pintauli tidak mengundurkan diri, maka akan dilaporkan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 32 yang menyatakan pimpinan KPK diberhentikan karena perbuatan tercela dan melanggar pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. 

Cari Tambahan Bukti Baru, Penyidik KPK Kembali Geledah Balai Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kompleks Balai Kota Yogyakarta pada Selasa siang (07/06/2022), penggeledahan terkait Operasi Tangkap Tangan KPK (OTTK) di Yogyakarta yang menyeret mantan Wali Kota serta beberapa ASN di pemerintahan Yogyakarta. 

Kedatangan penyidik KPK ini mencari bukti baru pasca penyegelan pada Kamis (02/06/2022). Penggeledahan meliputi ruang kerja eks wali kota dan sekretaris wali kota, Kepala Dinas Perizinan dan Pemkot Yogyakarta. 

KPK Segel Ruangan Wali Kota Yogyakarta

Setelah menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Kamis (2/6/2022), tim penyidik KPK menyegel beberapa ruangan di Balai Kota Yogyakarta. Satu di antaranya adalah kantor kerja Walikota Yogyakarta.



 

KPK Awasi Pengadaan Gorden Rp43M untuk Rumah Dinas DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti sengkarut proyek pengadaan gorden rumah dinas untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai Rp43,5 Miliar. Kepada sekretarian jendral DPR diingatkan agar seluruh tahapan proyek bernilai fantastis ini berlangsung seusai aturan. 

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan Sekolah SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua dari tiga tersangka kasus korupsi pengadaan tanah dan pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Banten tahun anggaran 2017. KPK mengungkap negara mengalami kerugian mencapai Rp10,5 milyar. Untuk proses penyidikan kedua tersangka ditahan selama 20 hari hingga 15 Mei 2022. 

KPK Dalami Penerimaan Uang DPRD Kota Bekasi

Dilaporkan ke KPK, Gibran: Buktikan Saja!

Dua anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedilah Badrun. Menanggapi hal itu, Gibran mempersilakan pelapor untuk menunjukkan bukti dan dirinya siap jika harus diperiksa KPK.

Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Curiga 'Kuning' Diincar KPK

Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang juga politikus Partai Golkar menuding operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap ayahnya ialah pembunuhan karakter. Dia juga bahkan menyebut istilah 'kuning' yang sedang diincar KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bukan karena diincar, namun atas dugaan penerimaan suap. Sementara itu, Partai Golkar Kota Bekasi juga ikut bersuara. Golkar Kota Bekasi menegaskan tidak ada niatan untuk melawan KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Harun 'Si Raja OTT' Kini Sibuk Urus Pesantren

Mantan pegawai KPK yang terkenal dengan sebutan 'Raja OTT' Harun Al Rasyid kini tengah fokus mengelola pesantren dan berwirausaha usai dipecat KPK pada 31 September 2021 lalu. Harun masih mempertimbangkan tawaran Kapolri untuk menjadi ASN di Polri.

Eks Pegawai KPK Tak Lulus TWK Buka Kedai Nasi Goreng

Mantan pegawai fungsional biro hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak memilih berjualan nasi goreng untuk sementara waktu di Bekasi, Jabar. Tigor diberhentikan dari KPK setelah dinyatakan tidak lulus TWK bersama puluhan pegawai lainnya. 

Mantan Pegawai KPK Dibuang Sayang (4)

Sebanyak 57 pegawai KPK resmi dipecat, setelah tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebagian besar adalah penyidik yang selama ini menjadi motor pengusutan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Belum selesai polemik pemecatan, Kapolri justru datang dengan keinginan untuk merekrut para pegawai KPK yang sudah dipecat. Mereka akan direkrut sebagai pegawai di lingkungan Bareskrim Polri. Mengapa Polri mau merekrut orang-orang yang telah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang juga diselenggarakan oleh negara? Lalu bagaimana nasib KPK sepeninggal para penyidik yang dipecat?

Mantan Pegawai KPK Dibuang Sayang (3)

Sebanyak 57 pegawai KPK resmi dipecat, setelah tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebagian besar adalah penyidik yang selama ini menjadi motor pengusutan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Belum selesai polemik pemecatan, Kapolri justru datang dengan keinginan untuk merekrut para pegawai KPK yang sudah dipecat. Mereka akan direkrut sebagai pegawai di lingkungan Bareskrim Polri. Mengapa Polri mau merekrut orang-orang yang telah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang juga diselenggarakan oleh negara? Lalu bagaimana nasib KPK sepeninggal para penyidik yang dipecat?

Mantan Pegawai KPK Dibuang Sayang (2)

Sebanyak 57 pegawai KPK resmi dipecat, setelah tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebagian besar adalah penyidik yang selama ini menjadi motor pengusutan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Belum selesai polemik pemecatan, Kapolri justru datang dengan keinginan untuk merekrut para pegawai KPK yang sudah dipecat. Mereka akan direkrut sebagai pegawai di lingkungan Bareskrim Polri. Mengapa Polri mau merekrut orang-orang yang telah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang juga diselenggarakan oleh negara? Lalu bagaimana nasib KPK sepeninggal para penyidik yang dipecat?

Mantan Pegawai KPK Dibuang Sayang (1)

Sebanyak 57 pegawai KPK resmi dipecat, setelah tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebagian besar adalah penyidik yang selama ini menjadi motor pengusutan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Belum selesai polemik pemecatan, Kapolri justru datang dengan keinginan untuk merekrut para pegawai KPK yang sudah dipecat. Mereka akan direkrut sebagai pegawai di lingkungan Bareskrim Polri. Mengapa Polri mau merekrut orang-orang yang telah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang juga diselenggarakan oleh negara? Lalu bagaimana nasib KPK sepeninggal para penyidik yang dipecat?

Argo Yuwono: Semangat Berantas Korupsi 57 Eks Pegawai KPK Sama dengan Polri

Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono menyebut ada beberapa hal yang membuat Kapolri Listyo Sigit ingin merekrut 57 mantan pegawai KPK ke institusi Polri. Salah satunya adalah Kapolri menilai 57 orang tersebut memiliki semangat yang sama dengan Polri dalam pemberantasan korupsi.

Babak Baru Nasib 57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) termasuk Novel Baswedan hari ini, Kamis (30/9/2021) resmi meninggalkan KPK. Para pegawai yang sudah tidak bekerja di KPK itu ditawarkan opsi masuk institusi Polri. 

Lalu apakah 57 pegawai KPK tak lolos TWK itu mau menerima pinangan Polri? dan mengapa pihak Istana tidak merespon hal ini?

Polisi Jaga Ketat Perpisahan 57 Pegawai KPK

Tepat hari ini, Kamis (30/9/2021) menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) termasuk Novel Baswedan. Pihak Kepolisian tampak berjaga di sepanjamg Jalan Kuningan untuk mengantisipasi adanya unjukrasa.

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Pamit

Tepat hari ini, Kamis (30/9/2021) menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) termasuk Novel Baswedan. Semua pegawai tersebut berpamitan dengan pegawai yang masih bekerja di KPK.

Nurul Ghufron Sambut Baik Inisiatif Polri Rekrut Pegawai Tak Lulus TWK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik inisiatif Polri yang ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Ghufron menyebut menyerahkan proses perekrutan tersebut kepada pemerintah.

Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Bisa Akhiri Polemik?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo berinisiatif ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK (tes wawasan kebangsaan). Selanjutnya Listyo akan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Namun wacana tersebut tidak lantas disambut baik oleh 56 pegawai KPK tersebut.

KPK Lakukan OTT di Dinas PU Hulu Sungai Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Penataan Ruang dan Pertanahan Hulu Sungai Utara, Kalsel. Dalam OTT tersebut KPK menangkap beberapa orang dan langsung dibawa ke Kantor KPK Jakarta.

ICW Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dipidanakan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar kode etik atas perhubuatannya berhubungan dengan pihak tersangka kasus korupsi yang sedang disidik oleh KPK, yaitu Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewas Pengawas KPK kepada Lili adalah pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

Walau persentase pemotongannya besar, tetapi nominalnya hanya Rp1.848.000/bulan sebab gaji pokok pimpinan KPK adalah sebesar Rp4.620.000/bulan. Sementara tiap bulan Lili akan tetap mendapatkan uang tunjangan sebesar Rp107,9 juta dan berbagai fasilitas negara yang melekat kepadanya sebagai seorang petinggi negara. Wajar bila ICW menilai sanksi tersebut terlalu tidak sebanding dengan tercederainya kepercayaan masyarakat dan kehormatan lembaga KPK.
 

Terbukti Melanggar Kode Etik KPK, Pukat UGM: Lili Pintauli Bisa Dipidana

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar jadi sorotan karena menjalin komunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial, yang sedang disidik kasusnya di KPK. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewas Pengawas KPK kepada Lili adalah pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

Walau persentase pemotongannya besar, tetapi nominalnya hanya Rp1.848.000/bulan sebab gaji pokok pimpinan KPK adalah sebesar Rp4.620.000/bulan. Sementara tiap bulan Lili akan tetap mendapatkan uang tunjangan sebesar Rp107,9 juta dan berbagai fasilitas negara yang melekat kepadanya sebagai seorang petinggi negara.

Menurut penilaian Ketua Pukat UGM Totok Dwi Diantoro, pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili bisa dibawa ke ranah pidana. Di dalam UU KPK bahkan sudah mengatur dengan jelas bahwa setiap pimpinan atau pegawai KPK haram hukumnya bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

 

Pegawai KPK Cabut Gugatan Alih Status di Mahkamah Konstitusi

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut gugatan permohonan uji materi dua pasal dalam UU No.19/2019 di Mahkamah Konstitusi. Pencabutan gugatan ini dilakukan karena dinilai MK tidak bisa menjadi wadah protes proses alih status pegawai KPK.

Firli Bahuri Menjawab (6)

Kick Andy Double Check menghadirkan ketua KPK yaitu Firli Bahuri. Kick Andy Double Check membahas agaimana sepak terjang beliau dalam memimpin KPK untuk memberantas korupsi dan menjawab semua isu-isu yang sedang beredar di masyarakat yang menjadi pembicaraan tentang lembaga KPK.

Firli Bahuri Menjawab (5)

Kick Andy Double Check menghadirkan ketua KPK yaitu Firli Bahuri. Kick Andy Double Check membahas agaimana sepak terjang beliau dalam memimpin KPK untuk memberantas korupsi dan menjawab semua isu-isu yang sedang beredar di masyarakat yang menjadi pembicaraan tentang lembaga KPK.