Streaming 
Juru bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Antara.
KPK: TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif Diduga Terlibat Kasus BNPB
Anggi Tondi Martaon • 13 November 2026 10:03
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut TNI sudah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana. Pemeriksaan dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Budi, langkah tersebut menunjukkan TNI sudah menindaklanjuti surat KPK. Surat tersebut ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ungkap Budi.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Lembaga Antirasuah menangkap 15 orang.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut. Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.
Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
.jpeg)
Para tersangka korupsi dana siap pakai BNPB. Foto: Antara.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.
Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Puspom TNI mengenai peran Letjen TNI S. KPK kemudian bersurat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026 mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.