KPK Dalami Pengajuan Agen Fiktif terkait Korupsi Asuransi Perkapalan

Tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan Eko Yuni Triyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA FOTO/Reno Esnir

KPK Dalami Pengajuan Agen Fiktif terkait Korupsi Asuransi Perkapalan

Achmad Zulfikar Fazli • 17 November 2026 13:11

Jakarta: Kasus dugaan pengajuan agen fiktif asuransi didalami. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf unit keuangan perusahaan asuransi milik negara, Kantor Cabang Jakarta Menteng periode 2015–2020, UP, pada Senin, 16 November 2026.

“Saksi hadir, dan didalami oleh penyidik mengenai proses pengajuan agen fiktif asuransi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 17 November 2026.

Budi menjelaskan pendalaman untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan perusahaan pelayaran milik negara oleh perusahaan asuransi milik negara periode 2015–2020. Kasus tersebut bermula ketika KPK memulai penyidikan dua perkara dugaan korupsi di lingkungan perusahaan asuransi milik negara pada 3 Agustus 2024.

Saat itu, KPK menyatakan auditor masih menghitung kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut. Pada 30 Juli 2026, KPK menahan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi ini.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. (ANTARA/Rio Feisal)



Para tersangka tersebut adalah Direktur Pemasaran dan Korporasi perusahaan asuransi milik negara periode 2013–2018, UHS, dan Manajer Manajemen Risiko perusahaan pelayaran milik negara periode 2012–2015, EYT. Tersangka lainnya adalah Direktur PT IVI periode 2015–2020, YPI, dan Komisaris PT NPM, Z.

Keempat tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp15,602 miliar.

(Achmad Zulfikar Fazli)