Streaming 
Juru bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Antara.
KPK Periksa Plt Bupati Pemalang soal Biaya Kampanye Pilkada 2024
Anggi Tondi Martaon • 11 November 2026 10:43
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkhole, sebagai saksi pada Selasa, 10 November 2026. N diperiksa terkait biaya kampanye selama Pilkada 2024.
"Plt. Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh Bupati saat itu (Anom Widiyantoro/AW) sehingga ini juga mengonfirmasi saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu, 11 November 2026.
Budi menjelaskan alasan penyidik memeriksa N. Sebab, berkaitan dengan dugaan penerimaan-penerimaan uang yang diterima oleh AW.
Baca Juga :
KPK Usut Korupsi Anom Widiyantoro lewat 7 Saksi
Adapun, AW saat ini merupakan Bupati nonaktif Pemalang sekaligus salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah satu yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah AW.
Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT. Sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
Bupati nonaktif Pemalang Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang. Foto: Antara.
KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.
KPK menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.