KPK Usut Korupsi Anom Widiyantoro lewat 7 Saksi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil keponakan Pelaksana Tugas Bupati Pemalang Nurkholes, MI. Ia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi MI di Polresta Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 5 November 2026.

Budi mengatakan KPK juga memanggil empat orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi di Pemalang. Mereka di antaranya MDH selaku Direktur CV PMS, S selaku pemilik CV BA sekaligus CV DS, DAW selaku pihak CV Q, CV AS serta CV GP, dan S selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

KPK juga memanggil dua saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Keduanya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, JTA dan BHS selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Anom Widiyantoro.

Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.

Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang, Anom Widiyantoro (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: Antara.

Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster ini, KPK menetapkan Anom dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.

KPK menduga Anom melalui Haris meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Haris diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.

Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap Anom yang melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Setya merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

KPK menduga Setya memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan Lilik untuk meminta uang kepada Anom dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.