Rapat Panja RUU Perampasan Aset, DPR Terima 397 DIM dari Pemerintah

Jakarta: Komisi III DPR RI memulai rapat panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Parlemen telah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah untuk dibahas bersama secara mendalam.

“Total ada 397 DIM,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Habiburokhman memerinci DIM dari pemerintah tersebut ke dalam beberapa kategori pembahasan. Di antaranya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Habiburokhman menjelaskan DIM tetap langsung disepakati bersama antara DPR RI dan pemerintah. Sementara itu, pembahasan materi yang bersifat redaksional diserahkan kepada tim perumus (timus) serta tim sinkronisasi (timsin).

“Nanti timus timsin, terkait redaksional, nanti dilaporkan ke kita kembali, kita bahas kembali,” kata Habiburokhman.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy memaparkan delapan poin pertimbangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satunya menegaskan ruang lingkup perampasan aset pada tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Eddy juga mendorong penyelarasan mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana inkrah maupun mekanisme tanpa pembuktian pidana pelaku. Pembahasan tersebut dirancang dengan kriteria yang jelas, terukur, dan akuntabel.

Penguatan hukum acara turut menjadi poin krusial yang diajukan oleh pihak pemerintah. Langkah ini meliputi penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemberkasan, hingga pemeriksaan di persidangan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

“Perlindungan hak asasi manusia dan pihak dan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk mekanisme keberatan dan ganti kerugian. Penataan pengelolaan aset tindak pidana oleh badan yang dibentuk presiden secara profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Eddy.


Komisi III DPR RI menggelar rapat panja RUU Perampasan Aset dengan pemerintah. Foto: Metro TV. 

Eddy menambahkan poin pertimbangan lainnya berfokus pada penataan pengelolaan aset tindak pidana. Ia menjelaskan tata kelola tersebut akan ditangani oleh badan khusus yang dibentuk langsung oleh presiden.

“Penataan pengelolaan aset tindak pidana oleh badan yang dibentuk presiden secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan pengawasan pelaksanaan perampasan aset melalui Badan Pengawas Perampasan Aset,” ujar Eddy.

Selanjutnya terkait penerapan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antarlembaga. Sistem ini disiapkan untuk mendukung akuntabilitas, kesiapan pendanaan, serta pembentukan kelembagaan sebelum undang-undang resmi berlaku.

“Berkaitan dengan materi muatan RUU ini, pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI,” tutur Eddy.