11 Orang Terjaring OTT KPK di Kaltim

Pihak Terjaring OTT KPK di Kaltim Diperiksa Intensif

KPK Temukan Uang Saat OTT di Kaltim

4 Orang Terjaring OTT di Bondowoso jadi Tersangka

KPK Gelar OTT di Bondowoso

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Lokasinya berada di Bondowoso.

"Benar, KPK tadi siang sekitar jam 11.30 (waktu setempat) melakukan tangkap tangan di wilayah Bondowoso," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.

Ghufron mengatakan ada sejumlah pihak yang ditangkap penyelidik. Namun, dia belum 

Mereka sedang dimintai keterangan. Masyarakat diharapkan bersabar menunggu informasi lanjutan.

"Tim masih dalam proses pemeriksaan nanti kami update setelah selesai," tutur Ghufron.

Sementara hingga kini, pihak Polres Bondowoso juga belum memberikan konfirmasi terkait kegiatan OTT yang dilaksanakan KPK. Namun informasi di kalangan awak media, pihak yang terjaring dalam OTT ini merupakan pejabat di Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Dinas PUPR Pemkab Bondowoso. 

OTT di Bondowoso Terkait Suap Pengurusan Perkara di Kejari

OTT di Bondowoso, 6 Orang Ditangkap KPK

Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu, 12 November 2023. Sebanyak enam orang dijadikan tersangka, salah satunya yaitu Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka (berdasarkan temuan)," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 14 November 2023.

Enam orang itu yakni Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat, staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung.

Firli mengatakan ada sepuluh orang yang tertangkap pada OTT kemarin. Empat pihak lainnya dilepas karena dinilai bukti yang ditemukan tidak cukup untuk memberikan status tersangka kepada mereka.

Kasus ini bermula ketika adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK di wilayah Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong diketahui mendapatkan beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Efer dan Maniel mencoba berkomunikasi membahas masalah itu dengan Abu, dan David pada Agustus 2023. Efer dan Maniel merupakan representasi dari Yan, sedangkan Abu, dan David mewakili Patrice.

"Adapun rangkaian komunikasi tersebut diantaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada," ujar Firli.

Kesepakatan awal, uang diberikan secara bertahap di berbagai tempat oleh Efer dan Maniel. Salah satunya, yakni di hotel yang ada di Sorong.

Yan selalu mendapatkan laporan penyerahan dana tersebut. Di sisi lain, Abu, dan David menyerahkannya ke Patrice.

"Istilah yang disepakati dan dipahami untuk penyerahan uang tersebut yaitu titipan," ucap Firli.

KPK menemukan uang Rp940 juta dan satu jam tangan Rolex yang diyakini disiapkan untuk Patrice. Bukti awal dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp1,8 miliar.

"Terkait besaran uang yang diberikan maupun yang diterima para tersangka, tim penyidik masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman lanjutan serta tentunya akan dikembangkan dalam penyidikan," kata Firli.

KPK Tahan Wali Kota Bima

Kepala Basarnas Pertanyakan Prosedur Penetapan Tersangka KPK

Firli Harus Tegaskan KPK Tak Bisa Diintervensi Soal OTT

Politik Biaya Tinggi Penyebab Maraknya Korupsi?

Dua kepala daerah bulan ini menjadi pesakitan KPK. Bupati Kepulauan Meranti Muhamad Adil dan Bupati Kapuas Ben Ibrahim terjerat kasus pemotongan anggaran.

Tidak hanya modus pidana yang serupa. Motivasi dua bupati melakukan korupsi juga sama yakni untuk mencari modal politik menjelang pilkada.

KPK membekuk Adil dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 6 April. KPK menduga Adil berperan sebagai pihak penerima sekaligus pemberi dalam tiga kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

Adil memang berencana terjun dalam pilkada 2024 sebagai cagub Riau. Dana tersebut hendak digunakan sebagai dana operasional kegiatan safari politik, dan rencana pencalonan untuk maju dalam pemilihan gubernur  Riau.

Selain itu, KPK juga menahan Bupati Kapuas Ben Ibrahim Bahat dengan konstruksi kasus yang hampir sama.

KPK menjerat Ben Ibrahim atas dugaan pemotongan anggaran yang direkayasa agar tampak seperti pembayaran utang. Menurut KPK, Ben meminta fasilitas dan uang kepada anak buahnya di satuan kerja perangkat daerah Pemkab Kapuas.

Mirip dengan kasusu Bupati Meranti, salah satu motivasi korupsi Bupati Kapuas adalah untuk modal politik Pilkada 2024. Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima kemudian digunakan untuk biaya operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan gubernur Kalimantan Tengah. 

KPK Minta Dukungan Usut Tuntas Kasus Suap Walikota Bandung

Penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil Diperpanjang hingga 5 Juni 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Bupati Meranti, Muhammad Adil, selama 40 hari ke depan. Juru bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan penahanan Muhammad Adil diperpanjang terhitung dari 27 April hingga 5 Juni 2023 di Rutan KPK.

Ali menjelaskan perpanjangan penahanan ini dilakukan atas kebutuhan penyidikan. KPK bakal memanggil saksi dalam kasus pemotongan anggaran penerimaan jasa fee umrah dan suap yang menjerat Adil untuk melengkapi berkas perkara.

Sebelumnya KPK menetapkan 3 tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan di Kepulauan Meranti pada Kamis 6 April 2023. Para tersangka adalah Muhammad Adil, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih dan pemeriksa muda BPK perwakilan Riau M Fahmi Aris.

Mereka diduga terlibat dugaan suap penerimaan fee jasa umrah dan pengkondisian pemeriksaan keuangan.

Adil disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, Fitria disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Terakhir, Fahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Walkot Yana Mulyana Ditangkap KPK, Sekda Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyatakan Pemkot Bandung akan tetap menjalankan pelayanan publik, meskipun Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap KPK.

Agenda yang tetap berjalan adalah agenda lebaran, penanganan mudik, daya dukung kesehatan, dan berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk pengamanan.

Pemkot Bandung juga akan tetap menjalankan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat Bandung, sesuai dengan program yang sudah ditentukan. 

Sebelumnya, Walkot Yana Mulyana sekaligus politikus Partai Gerindra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Jumat (15/4/2023).

Kasus yang menjerat Yana terkait dugaan suap pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada Program Smart City Kota Bandung. Selain itu, KPK juga menangkap delapan orang lainnya, yakni pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya Ditangkap KPK

Pelaku Dugaan Suap Pekerjaan Tender TLO Stasiun Tegal Tiba di Gedung KPK

Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (11/4/2023), para tersangka dugaan kasus suap paket pekerjaan tender track layout (TLO) Stasiun Tegal tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (12/4/2023) 06.00 Wib.

Para tersangka akan menjalani pemeriksaan usai terjaring OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah. Dalam OTT, KPK menangkap pejabat Balai DJKA Jawa Tengah, pejabat pembuat komitmen proyek pekerjaan perkeretaapian dan pejabat swasta lainnya.

Nantinya tersangka akan dimintai keterangan mengenai alat bukti yang berhasil diamankan KPK. Barang bukti yang diamankan sementara oleh KPK yaitu uang sebesar Rp350 juta, kartu ATM dengan saldo Rp300 juta, uang Rp900 juta dan USD20 ribu. 

Uang tersebut diduga akan digunakan untuk menyuap sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek TLO Stasiun Tegal. 

KPK Gelar OTT Dugaan Korupsi di Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) soal dugaan korupsi di Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah, Selasa (11/4/2023). Ali Fikri mengatakan, ada sejumlah nama penyelenggara negara yang terjaring operasi tersebut.

"KPK berhasil melakukan OTT di Semarang dan Jakarta soal dugaan tipikor di Balai Perkerataapian DJKA Jawa Tengah," ucap juru bicara KPK, Ali Fikri.

Ali Fikri membenarkan ada sejumlah nama penyelenggara negara yang diamankan. Bahkan tak hanya itu, Ali juga mengatakan ada beberapa pihak swasta yang juga terjaring OTT.

Dalam operasinya, KPK berhasil menemukan sejumlah pecahan uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Namun, pihaknya belum bisa mengkonfirmasi jumlah temuannya itu. 

Saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib para terperiksa. Nantinya, nasib mereka akan diumumkan melalui konferensi pers.

KPK: OTT Bupati Meranti Ada Kontribusi Brigjen Endar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Bupati Meranti tidak terlepas dari kontrbusi Brigjen Endar Priantoro.

Dalam konferensi pers, Jumat (7/4/2023) malam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, OTT tersebut sudah direncanakan dalam waktu yang cukup lama, mungkin lebih dari satu bulan atau beberapa bulan sejak masa kerja Brigjen Endar di KPK.

"Kemudian terkait OTT pertama di 2023, saya yakin kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan ini prosesnya sudah lama. Sprin lidiknya sendiri tidak tahu tapi saya yakin proses lidiknya sudah lebih dari satu bulan atau berapa bulan, berarti apa? Proses lidiknya itu sudah sejak dari zamannya Pak Endar tentu saja, tentu ini menjadi kontribusi yang bersangkutan di dalam proses tangkap tangan ini," kata Alexander.

Sebelumnya, Alexander membantah pihaknya baru melakukan OTT kepada Bupati Meranti karena menunggu Brigjen Endar Priantoro diberhentikan terlebih dahulu sebagai penyelidik KPK.

"Jadi tidak benar, seolah-olah dengan yang bersangkutan sudah selesai di KPK kemudian kita tangkap tangan, oh tidak, ini murni karena kecukupan alat bukti dan keyakinan dari tim ketika memutuskan untuk melakukan angkap tangan itu, baru dilakukan kemarin, jadi tidak ada hubungannya dengan berakhirnya tugas Pak Endar di KPK," katanya.

Kena OTT KPK, Bupati Meranti Minta Maaf ke Warganya

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil meminta maaf kepada warganya karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan maaf tersebut disampaikan usai pemeriksaan KPK. 

“Saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Kepulauan Meranti atas kekhilafan saya,” kata Bupati Meranti Muhammad Adil di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (8/4/2023) dini hari.

Setelah tujuh jam diperiksa sebagai tersangka, Muhammad Adil langsung ditahan di Rutan KPK. Setelah menyampaikan permintaan maaf, Adil enggan berkata-kata lebih lanjut. 

Ia juga enggan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya. Selain itu, dia juga enggan membantah sangkaan dari KPK bahwa dirinya melakukan tiga dugaan tindak pidana korupsi.

Bupati Meranti Ditahan 20 Hari di Rutan KPK

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) resmi di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 20 hari di Rutan KPK terhitung sejak Jumat (7/4/2023), usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (6/4/2023).

Selain Adil, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Fitria Nengsih selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus Kepala Cabang PT TN dan M Fahmi Aressa selaku Auditor Muda BPK Perwakilan Riau. 

Ketiga tersangka ini ditahan secara terpisah. Diketahui, Adil dan Fitria ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Fahmi di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Dalam kasus ini, terdapat tiga kluster atau dugaan korupsi yang dilakukan Muhammad Adil, yaitu pemotongan anggaran seolah-olah sebagai hutang kepada penyelenggara negara 2022-2023, dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh dan dugaan korupsi pemberian suap pengkodisian pemeriksaan keuangan 2022 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Adil diduga memerintahkan jajarannya untuk menyetor uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD, yang dikondisikan seakan-akan hutang pada MA.

Selanjutnya, setoran dalam bentuk uang tunai yang disetorkan oleh Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih sekaligus adalah orang orang kepercayaan MA.

Hal itu agar proses keuangan Pemkab Kepulauan Meranti 2022 mendapatkan predikat baik, sehingga nantinya memperoleh WTP. 

MA bersama FN memberikan uang sekitar Rp1,1 miliar pada MFA selaku Ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Riau. KPK menduga Adil menerima uang hingga Rp26,1 miliar.

Bupati Meranti Ditangkap KPK, Gubernur Riau Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Gubernur Riau Syamsuar memastikan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan normal pasca penangkapan Bupati Muhammad Adil oleh KPK.

Gubernur Riau rencananya akan memanggil Wakil Bupati Meranti, Asmar untuk membahas aktivitas pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (8/4/2023).

Pernyataan tesebut disampaikan Gubernur Riau usai mengikuti buka puasa bersama dengan jemaah Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru, Jumat (7/4/2023).

Gubernur Riau, Syamsuar menyatakan aktivitas pemerintahan daerah akan dipimpin sementara oleh wakil bupati Kepulauan Meranti, Asmar.

Syamsuar juga mengungkapkan wakil bupati telah dijadwalkan akan bertemu dengannya untuk berkoordinasi pasca penangkapan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka usai ditangkap pada Kamis (6/4/2023) malam. Total, ada tiga orang dijadikan tersangka korupsi oleh lembaga antirasuah.

KPK: Bupati Meranti Sunat Anggaran SKPD untuk Modal Maju Pilgub Riau 2024

Bupati Meranti Jadi Tersangka KPK, Aktivitas Pemerintahan Tetap Normal

Pasca-penetapan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka kasus korupsi, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Kegiatan birokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dipastikan tidak akan terganggu atas penangkapan Bupati Meranti.

Penyidik KPK telah menangkap beberapa pejabat strategis, termasuk Bupati Meranti Muhammad Adil atas kasus dugaan korupsi pengadaan jasa umroh di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. KPK juga sudah menyegel beberapa lokasi, salah satunya ruang sekretaris daerah. 

Gubernur Riau Syamsuar memastikan kegiatan birokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak akan terganggu dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim penyidik KPK.

Gubernur juga menyampaikan, aktivitas pemerintahan daerah akan dipimpin sementara Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar.

Saat ini, Muhammad Adil masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Jakarta. Adil diduga menerima suap mengenai pengadaan jasa umroh di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Meranti Resmi Ditahan KPK

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Meranti, Muhammad Adil. Adil ditahan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana jasa umrah. 

“Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA menerima uang sejumlah sekitar Rp26, 1 Miliar dari berbagai pihak,” ujar Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, Jakarta, Jumat (7/4/2023) malam.

Selain Muhham Adil, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dua tersangka lainnya yakni Fitria Nengsih selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, dan M Fahmi Aressa selaku Auditor Muda BPK Perwakilan Riau.

“Adapun uang yang ditemukan dan diamankan dalam kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar Rp1,7 Miliar,” ungkap Alex.

Ketiga tersangka ini akan ditahan secara terpisah, Adil dan Fitria ditahan di Rutan Merah Putih KPK sedangkan Fahmi di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

“Untuk mempermudah proses penyidikan, ketiga tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama terhitung dari tanggal 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023,” pungkas Alex.

Terjaring OTT, Bupati Meranti Tiba di KPK

Bupati Meranti Muhammad Adil tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/4/2023). Ia datang untuk menjalani pemeriksaan soal dugaan kasus suap pengadaan jasa umrah serta pemotongan anggaran daerah dalam bentuk setoran uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) sebanyak 5% hingga 10%. 

Muhammad Adil tiba di KPK dengan mengenakan sweater hitam dan mendorong sebuah koper berwarna hijau tua. 

Selain Muhammad Adil, sebanyak 24 pejabat lainnya di lingkungan Pemprov Riau juga datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. 

Mereka ditangkap setelah terjaring OTT KPK, Kamis (6/4/2023) malam.

Sementara itu, sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Riau, telah disegel KPK. Ruangan tersebut antara lain ruangan Sekretaris Daerah, ruang Humas Sekretariat, protokol, BPKAD dan Biro Umum Pemkab Meranti.

Bupati Meranti yang Ditangkap KPK Pernah Sebut Kemenkeu Iblis & Setan

Bupati Meranti, M Adil pernah jadi sorotan mengenai pernyataannya pada Desember 2022 yang menyebut Kementerian Keuangan seperti iblis dan setan. Saat itu dia geram karena Dana Bagi Hasil (DBH) soal hasil tambang tidak adil prosentasenya bagi Kabupaten Meranti.

Menurutnya, DBH produksi minyak Meranti terus meningkat di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar Amerika. Adil menyebut Kementerian Keuangan diisi iblis dan setan lantaran kesal saat meminta jawaban perihal asumsi harga minyak USD100/barel.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan meski alokasi DBH Migas Kabupaten Meranti turun, alokasi dana alokasi umum ke daerah justru naik 3,67% menjadi Rp422,56 miliar. Yustinus juga menyampaikan Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76% jauh dari rerata nasional yang mencapai 33,73% per 9 Desember 2022. 

Lebih lanjut, Yustinus merasa Kemenkeu telah melakukan berbagai cara untuk bisa mendukung pemerintah daerah dari sektor keuangan agar semakin kuat.

Terjaring OTT KPK, Bupati Meranti Digiring ke Jakarta

 Bupati Meranti M. Adil bersama puluhan orang di lingkungan pemeritahan provinsi Riau terjaring OTT KPK, Kamis (6/4/2023). Bupati Meranti diduga melakukan tindak korupsi bersama puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemeritahan Kabupaten Meranti, Riau. Untuk menggali informasi lebih dalam, KPK  menerbangkan pelaku ke Jakarta hari ini.

"Diduga adanya pemberian dan penerimaan uang oleh penyelenggara negara," ucap Jubir KPK, Ali Fikri, dalam wawancara daring di program Headline News Metro TV, Jumat (7/4/2023).

KPK telah menerbangkan beberapa oknum yang terjaring OTT di Meranti sejak pukul 10.00 WIB. Meski demikian, Ali Fikri mengatakan seluruh okum yang terjaring akan tetap didalami dan diproses lebih lanjut. Hingga kini, Ali Fikri mengatakan pihaknya belum tiba di Gedung Merah Putih.

"Kami hanya menerbangkan beberapa orang yang keterangannya kuat untuk pembuktian," ucap Ali Fikri.

KPK Kembali Geledah Kantor DPRD Jatim untuk Cari Bukti Tambahan

Penyidik KPK kembali menggeledah Kantor DPRD Jawa Timur untuk kasus dugaan suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Selasa (20/12/2022) siang. KPK menyebut dari total dana hibah sebesar Rp7,8 triliun, sebanyak 30 persen diduga bocor.

Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor DPRD Jatim untuk mencari bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan. Dalam penggeledahan ini penyidik KPK mengamankan barang bukti yang diangkut menggunakan sejumlah koper berukuran besar.

Sejumlah ruang di Gedung DPRD Jawa Timur juga terlihat masih disegel oleh KPK. Salah satu ruang yang disegel merupakan ruang kerja Sahat Tua Simanjuntak.

Terkena OTT KPK, Bupati Musi Banyuasin Masih Menjalani Pemeriksaan

KPK menangkap tangan sejumlah pejabat di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 orang lainnya saat ini menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Sementara Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memberikan keterangan bahwa OTT kali ini terkait dengan proyek infrastruktur.