2 Pemeriksa Pajak Kemenkeu Jadi Tersangka Gratifikasi

Hasil Lelang SUN Pemerintah, Minat Investor Masih Besar

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Berantas Mafia Aset di Kemenkeu

Aksi unjuk rasa mendesak pemerintah memberantas mafia aset di tubuh lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) digelar aliansi mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung kementerian Keuangan, Jakarta. 

Sejumlah pengunjuk rasa dari alinsi pergerakan mahasiswa dan masyarakat Indonesia mencoba menerobos masuk dengan cara mendorong pagar Kementerian Keuangan di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Upaya tersebut dilakukan agar dapat bertemu langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menyampaikan aspirasinya. 

Massa mendesak menteri keuangan mengusut mafia aset di tubuh lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), massa juga meminta agar lembaga tersebut dibubarkan karena hanya membuang anggaran negara.

Core Tax System Berlaku 1 Juli 2024

Kementerian Keuangan menargetkan implementasi core tax administration system atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan pada Juli 2024. Proyek tersebut kini masih dalam proses percobaan.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, saat ini proyek tersebut sudah melakukan proses percobaan pada 48 ribu kasus. Sedangkan pengujian step test telah mencapai sekitar satu juta tes.

Jika berhasil diimplementasikan pada Juli 2024, maka Indonesia memiliki waktu reformasi perpanajakn selama 6 tahun. Berbeda dengan Finlandia dan Australia yang membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun, atau Prancis yang perlu waktu hingga 9 tahun untuk mereformasi perpajakan.

Iwan juga mengklaim proyek tersebut sangat efisien karena dari alokasi senilai Rp3 triliun, anggaran yang sudha diserap kurang dari Rp2 triliun dengan waktu yang lebih singkat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan core tax menjadi alat untuk menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi oajak dari sisi administrasi.

Harapannya, reformasi tersebut bisa mengoptimalisasi perpajakan 2024 dengan menutup celah suap maupun gratifikasi.

30 Oktober Hari Oeang, Simak Sejarah Uang di Indonesia

Setelah Kenaikan Suku Bunga, Pemerintah Bakal Lindungi Daya Beli Masyarakat

Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan paket kebijakan yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah, melindungi daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Telah Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi Global

Menkeu: Rp11 Ribu Triliun Aset Negara Belum Dimanfaatkan Optimal

Tahun Ini, Kemenkeu Rogoh Rp25,7 Triliun untuk Gaji PPPK

Penerbitan PMK 96/2023 untuk Perketat Impor

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru untuk memperketat masuknya barang impor. Aturan baru tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 96 Tahun 2023. 

PMK 96 Tahun 2023 diterbitkan untuk menjawab masalah impor murah yang mendisrupsi industri UMKM dalam negeri. Terutama maraknya barang impor yang tidak sesuai standar oleh platform jual beli online atau e-commerce. 

Penerbitan PMK 96 Tahun 2023 juga berbarengan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31 Tahun 2023 yang mengatur perizinan berusaha periklanan dan perdagangan melalui sistem elektronik.

Ke depannya, baik Kemenkeu dan Kemendag menargetkan tidak ada lagi impor yang tidak sesuai peraturan yang mengakibatkan produk UMKM lokal tidak dapat mengimbangi produk impor murah luar negeri.

Pemerintah Keluarkan Aturan Anyar Lindung UMKM Indonesia

DJKN Kemenkeu Lelang Barang Elektronik

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengadakan lelang berbagai macam barang elektronik. Mulai dari PS 5, Nintendo Switch, kulkas, bahkan mesin cuci.

Berdasarkan informasi Instagram resmi DJKN, nilai limit lelang barang elektronik sebesar Rp1 juta. Pelelangan berlangsung pada 12 dan 13 Oktober 2023.

Bagaimana cara ikut lelang?

Berdasarkan situs DJKN Kementerian Keuangan, Anda harus memiliki akun di situs lelang.go.id. Di laman tersebut, Anda bisa mencari barang yang anda .

Kemudian, Anda harus melengkapi data pribadi anda. Mulai dari KTP, NPWP dan nomor rekening.

Anda juga perlu menyetor sejumlah uang untk pembayaran uang jaminan lelang. Lalu Anda bisa melakukan lelang.

Nah, bagaimana jika lelang tidak berhasil? Jangan khawatir, uang jaminan lelang Anda akan dikembalikan ke rekening Anda.

Apakah Anda tertarik untuk ikut lelang Kemenkeu?

Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemerintah Kucurkan Dana Insentif Daerah Rp4 Triliun

Kemenkeu akan Awasi Penggunaan PMN

Jakarta: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemberian suntikan modal negara kepada sejumlah perusahaan BUMN secara tunai dan nontunai dari tahun anggaran 2023 dan 2024.

Hal tersebut disetujui dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan mengenai Pengambilan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai Tahun Anggaran 2023 dan PMN Tunai Tahun Anggaran 2024.

"Pemberian PMN nontunai dan nontunai kita setujui," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir selaku pimpinan rapat disambut persetujuan anggota Komisi XI lain diikuti dengan pengetukan palu, Senin, 2 Oktober 2023.

Adapun PMN tunai tahun anggaran 2023 diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,8 triliun; Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Airnav) sebesar Rp659,19 miliar; PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3 triliun; PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1,53 triliun.

Lalu PMN tunai 2023 juga diberikan kepada PT Len Industri (Persero) sebesar Rp1,75 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp1,01 triliun.

Sedangkan PMN nontunai tahun anggaran 2023 diberikan kepada, yaitu Airnav berupa Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai wajar sebesar Rp892 miliar; PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berupa konversi piutang APBN sebesar Rp2,56 triliun; PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp388,56 miliar.

Kemudian PT Brantas Abipraya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp211,98 miliar; PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1.227,5 miliar; PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp49,94 miliar; dan PT Len Industri (Persero) berupa konversi piutang APBN sebesar Rp456,25 miliar.

Sementara PMN tunai untuk tahun anggaran 2024 yang disetujui oleh Komisi XI DPR ialah kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp18,60 triliun; PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3,55 triliun; dan PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp6 triliun.

Kahar mengatakan, dari persetujuan antara Komisi XI dengan Menkeu, disepakati pemerintah tidak akan melaksanakan PMN tunai pada APBN 2023 kepada PT PLN sebesar Rp10 triliun dan PT Bina Karya (Persero) sebesar Rp500 miliar.

Selain itu, disepakati pula penambahan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp3 triliun kepada PT Waskita Karya (Persero) dibatalkan. Perseroan diwajibkan melakukan restrukturisasi dengan para krediturnya.

Sedangkan penyelesaian proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap pemberian PMN tersebut akan memperkuat BUMN. Terutama yang menjalankan berbagai tugas-tugas pembangunan nasional.

"Kita akan terus bersama Kementerian BUMN mengawasi pelaksanaan BUMN tersebut,” tutur Sri Mulyani di kesempatan tersebut.

2024, Pemerintah Patok Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp321 Triliun

OJK Perintahkan Bank Blokir Rekening untuk Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa menjaga integritas sistem keuangan dan memerintahkan perbankan untuk memblokir sejumlah rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Pemerintah Guyur Insentif Eksplorasi Panas Bumi Demi Gaet Investor

Empat Peluang Masa Depan Sektor Keuangan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, salah satu peran penting sektor keuangan yakni menjadi intermediasi atau perantara.

8 Pegawai Kemenkeu Dijatuhi Sanksi terkait Dugaan TPPU

Jakarta: Sebanyak delapan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dijatuhi sanksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp349,87 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo membenarkan apa yang disampaikan Mahfud. Namun, dia tidak merinci identitas sosok delapan pegawai Kemenkeu itu.

"Ada delapan laporan yang sudah diselesaikan dengan rincian delapan diberentikan. Tapi di antaranya ada juga yang lepas jabatan. Tapi ada juga yang masih dalam proses. Delapan surat itu menyangkut 15 pihak," ujar Sugeng, Sabtu, 16 September 2023.

Sebelumnya, Mahfud menyebut dalam perkembangan terbarunya, Satgas TPPU telah melakukan klasifikasi atau pengelompokan menjadi empat kelompok terhadap 300 surat yang diangap bermasalah. 

Dari empat klasifikasi tersebut, ada yang sudah di selesaikan. Tapi tak dilaporkan sesuai Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2017, sehingga tercatat masih bermasalah. Selain itu, ada yang masih harus ditindak lanjuti karena belum selesai. Ada juga yang sedang berproses hingga butuh masih pendalaman khusus.

Adapun masalah yang ditemukan mulai dari dokumen yang dilaporkan, tak ada atau tak di temukan, dokumen tak otentik sehingga diduga palsu, hingga penggabungan tindak pidana dan tindakan pelanggaran disiplin administrasi. Namun yang baru ditindak ialah masalah disiplin. Sementara persoalan pidananya tidak ditindaklanjuti.

Gaji PNS Naik 8%, Pagu Anggaran Kemenkeu 2024 Jadi Rp48,7 Triliun

Pemerintah akan Tambah PMN kepada BUMN Tahun Ini

Pungutan Pajak Online Indonesia Capai Rp14,57 Triliun

Buntut Transaksi Janggal Rp349 T, 8 Pegawai Kemenkeu Dipecat

Mahfud MD: Ada Temuan 300 Dokumen Bermasalah soal Pemberantasan TPPU Kemenkeu

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan adanya temuan ratusan surat dokumen bermasalah mengenai upaya pemberantasan TPPU yang dilakukan Kementerian Keuangan.

"Hasil temuan ini bahwa ada dari 300 surat yang disampaikan bermasalah ke Kementerian Keuangan dan Perpajakan," ucap Menkopolhukam Mahfud MD.

Terkait hal tersebut, Kemenko Polhukam megklarifikasi menjadi empat golongan dan hingga kini proses pemeriksaan masih dilakukan. 

"Itu bisa diklasifikasikan menjadi 4, ada yang sudah diselesaikan tetapi tidak sesuai dengan inpres nomor 2 tahun 2017 sehingga tercatat ini masih bermasalah," jelas Mahfud MD.

Rating Fitch Didukung Pengelolaan Utang yang Hati-hati

Kemenkeu Tindak Lanjuti 85,46% Rekomendasi BPK

Menkeu: Berkat Pola Kerja Baru Negara Hemat Rp1,56 Triliun

Kemenkeu Sewakan Apartemen Hasil Sitaan LMAN

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyewakan sejumlah aset negara berupa ratusan unit apartemen. Harganya dipatok dimulai dari Rp4 jutaan.

Apartemen tersebut merupakan hasil sitaan dari para pengemplang  dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kemenkeu mengelola 158 unit apartemen hasil sitaan Lembaga Manajamen Aset Negara (LMAN).

Dari 158 unit, 50 unit sudah disewakan dan 27 unit siap dipasarkan. Sedangkan sisanya masih dalam perbaikan supaya siap sewa.

Apartemen hasil sitaan itu ialah Apartemen Puri Casablanca, Apartemen Taman Anggrek, dan beberapa apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta.

Apartemen Puri Casablanca disedikan tipe dua kamar dan tiga kamar. Harga sewanya berada pada kisaran Rp100 juta hingga Rp180 juta per tahun, atau sekitar Rp8 juta hingga Rp15 juta per bulan.

Sementara untuk beberapa unit apartemen di daerah Kelapa Gading harga sewanya dipatok sekitar Rp4,5 juta hingga Rp7,5 juta per bulan.  Harga sewa tersebut sudah fully furnich.

Masyarakat yang berminat bisa mengakses laman resmi penyewaan atau penjualan properti yang dikelola oleh LMAN bisa diakses di aesia.kemenkeu.co.id.

APBN Pegang Peran Besar untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur

ASEAN Harus Hadapi Tekanan Geopolitik

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan ekonomi global dan regional berubah dan berkembang sangat cepat. Untuk itu para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN harus menyikapi perubahan ini dengan cepat dan efektif.